THE PROBLEMS OF THE KHI ON ARTICLE 7 ABOUT THE MARRIAGE ISBAT IN A RELIGIOUS COURT - Muhammad Sabir; Aris Aris; Iin Mutmainnah (Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran, 2021)
Abstrak: Sebelum melangsungkan perklawinan, terdapat beberapa rukun dan syarat yang mesti dipenuhi yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Salah satunya adalah pencatatan perkawinan.  Syarat tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian dan pengakuan hukum bahwa sebuah perkawinan pernah terjadi. Akan tetapi pada kenyataannya masih banyak perkawinan  tidak dicatat atau didaftarkan pada pegawai pencatat perkawinan yang berwenang. Pengadilan Agama selaku pelaksanan kekuasaan kehakiman dalam menangani masalah perkawinan dibutuhkan kejelian dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengenalisis pelaksanaan pasal 7 dalam KHI di Pengadilan agama  tentang isbat nikah daln melihat penyebab sehingga terjadi isbat nikah. Dengan menggunakan pendekatan sosiologis dan yuridis, hasil dari penelitian ini bahwa masih banyak terjadi perkawinan bawah tangan  yang dijumpai di pengadilan agama. Hal demikian terjadi karena berbagai faktor. Olehnya itu dibutuhkan kejelian pengadilan agama dalam menagani perkara tersebut dan dibutuhkan kehadiran Negara agar menyelesaikan sehingga praktik perkawinan tersebut  tidak terjadi lagi.