POLITIK HUKUM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YANG MENYIMPANGI PASAL 105 (a) K.H.I TENTANG HAK ASUH ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ DALAM KASUS PERCERAIAN MARSHANDA VS BEN KASYAFANI

Abstrak Hukum merupakan entitas sangat kompleks. Hukum mencakup bermacam realitas sosial dan terdiri dari banyak aspek serta dimensi. Perkembangan hukum berakar dari proses interaksi antar bebagai aspek dari masyarakat. Hukum ditetapkan oleh masyarakat dan bentuknya ditentukan oleh sifat khusus su...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Henny Tanuwidjaja Tan
Format: Article
Language:Indonesian
Published: Universitas Kristen Satya Wacana 2015-10-01
Series:Refleksi Hukum
Subjects:
Online Access:http://ejournal.uksw.edu/refleksihukum/article/view/431
_version_ 1828157727965184000
author Henny Tanuwidjaja Tan
author_facet Henny Tanuwidjaja Tan
author_sort Henny Tanuwidjaja Tan
collection DOAJ
description Abstrak Hukum merupakan entitas sangat kompleks. Hukum mencakup bermacam realitas sosial dan terdiri dari banyak aspek serta dimensi. Perkembangan hukum berakar dari proses interaksi antar bebagai aspek dari masyarakat. Hukum ditetapkan oleh masyarakat dan bentuknya ditentukan oleh sifat khusus suatu masyarakat. Melalui artikel ini penulis membahas perspektif politik hukum Putusan Pengadilan Agama Jakarta dalam kasus perceraian antara Marshanda dan Ben Kasyafani yang pada dasarnya tidak sesuai dengan Pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Putusan tersebut hendaknya dipahami sebagai putusan berdasarkan kebijakan, ketimbang berdasarkan aturan hukum.   Abstract Law is a very complex entity. It covers diverse social reality and consists of many aspects and dimensions. The development of law is rooted in the process of interactions among various aspects of the society. It is established by the society, and its shape is determined by the particular nature of the society. In this paper the author examines the legal political perspective of Jakarta Religious Court decision in divorce case between Marshanda and Ben Kasyafani that basically diverted from the provisions of Article 105 (a) of the Compilation of Islamic Law (KHI). The decision is understood as based on policy, rather than on legal rules.
first_indexed 2024-04-11T23:34:43Z
format Article
id doaj.art-a4aa6a17f5864d348a3193f6ff1196f5
institution Directory Open Access Journal
issn 2541-4984
2541-5417
language Indonesian
last_indexed 2024-04-11T23:34:43Z
publishDate 2015-10-01
publisher Universitas Kristen Satya Wacana
record_format Article
series Refleksi Hukum
spelling doaj.art-a4aa6a17f5864d348a3193f6ff1196f52022-12-22T03:56:59ZindUniversitas Kristen Satya WacanaRefleksi Hukum2541-49842541-54172015-10-019221922810.24246/jrh.2015.v9.i2.p219-228431POLITIK HUKUM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YANG MENYIMPANGI PASAL 105 (a) K.H.I TENTANG HAK ASUH ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ DALAM KASUS PERCERAIAN MARSHANDA VS BEN KASYAFANIHenny Tanuwidjaja TanAbstrak Hukum merupakan entitas sangat kompleks. Hukum mencakup bermacam realitas sosial dan terdiri dari banyak aspek serta dimensi. Perkembangan hukum berakar dari proses interaksi antar bebagai aspek dari masyarakat. Hukum ditetapkan oleh masyarakat dan bentuknya ditentukan oleh sifat khusus suatu masyarakat. Melalui artikel ini penulis membahas perspektif politik hukum Putusan Pengadilan Agama Jakarta dalam kasus perceraian antara Marshanda dan Ben Kasyafani yang pada dasarnya tidak sesuai dengan Pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Putusan tersebut hendaknya dipahami sebagai putusan berdasarkan kebijakan, ketimbang berdasarkan aturan hukum.   Abstract Law is a very complex entity. It covers diverse social reality and consists of many aspects and dimensions. The development of law is rooted in the process of interactions among various aspects of the society. It is established by the society, and its shape is determined by the particular nature of the society. In this paper the author examines the legal political perspective of Jakarta Religious Court decision in divorce case between Marshanda and Ben Kasyafani that basically diverted from the provisions of Article 105 (a) of the Compilation of Islamic Law (KHI). The decision is understood as based on policy, rather than on legal rules.http://ejournal.uksw.edu/refleksihukum/article/view/431Politik HukumPutusan Pengadilan AgamaPerceraian
spellingShingle Henny Tanuwidjaja Tan
POLITIK HUKUM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YANG MENYIMPANGI PASAL 105 (a) K.H.I TENTANG HAK ASUH ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ DALAM KASUS PERCERAIAN MARSHANDA VS BEN KASYAFANI
Refleksi Hukum
Politik Hukum
Putusan Pengadilan Agama
Perceraian
title POLITIK HUKUM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YANG MENYIMPANGI PASAL 105 (a) K.H.I TENTANG HAK ASUH ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ DALAM KASUS PERCERAIAN MARSHANDA VS BEN KASYAFANI
title_full POLITIK HUKUM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YANG MENYIMPANGI PASAL 105 (a) K.H.I TENTANG HAK ASUH ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ DALAM KASUS PERCERAIAN MARSHANDA VS BEN KASYAFANI
title_fullStr POLITIK HUKUM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YANG MENYIMPANGI PASAL 105 (a) K.H.I TENTANG HAK ASUH ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ DALAM KASUS PERCERAIAN MARSHANDA VS BEN KASYAFANI
title_full_unstemmed POLITIK HUKUM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YANG MENYIMPANGI PASAL 105 (a) K.H.I TENTANG HAK ASUH ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ DALAM KASUS PERCERAIAN MARSHANDA VS BEN KASYAFANI
title_short POLITIK HUKUM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YANG MENYIMPANGI PASAL 105 (a) K.H.I TENTANG HAK ASUH ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ DALAM KASUS PERCERAIAN MARSHANDA VS BEN KASYAFANI
title_sort politik hukum putusan pengadilan agama yang menyimpangi pasal 105 a k h i tentang hak asuh anak yang belum mumayyiz dalam kasus perceraian marshanda vs ben kasyafani
topic Politik Hukum
Putusan Pengadilan Agama
Perceraian
url http://ejournal.uksw.edu/refleksihukum/article/view/431
work_keys_str_mv AT hennytanuwidjajatan politikhukumputusanpengadilanagamayangmenyimpangipasal105akhitentanghakasuhanakyangbelummumayyizdalamkasusperceraianmarshandavsbenkasyafani