Analisis Implementasi Prinsip Non-Diskriminasi dalam Peraturan Daerah di Bidang Pendidikan dan Kesehatan
Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dapat terjadi melalui undang-undang yang materi muatan/ substansinya bersifat diskriminatif (mengandung pembatasan, pelecehan, pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok golongan, statu...
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia
2018-07-01
|
| Series: | Jurnal HAM |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/441 |
| _version_ | 1827267553470185472 |
|---|---|
| author | Nicken Sarwo Rini |
| author_facet | Nicken Sarwo Rini |
| author_sort | Nicken Sarwo Rini |
| collection | DOAJ |
| description | Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dapat terjadi melalui undang-undang yang materi muatan/ substansinya bersifat diskriminatif (mengandung pembatasan, pelecehan, pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik). Tulisan ini hendak menguraikan dua bagian yaitu: pertama, gambaran pengelompokan bentuk diskriminasi khususnya bagi kelompok rentan terhadap pemajuan hak pendidikan dan hak kesehatan; kedua, analisis berbasis HAM terhadap beberapa peraturan daerah provinsi tentang penyelenggaran pendidikan dan kesehatan. Adapun kesimpulan dalam tulisan ini adalah terdapat tiga bentuk basis diskriminasi yaitu: ekonomi, agama/ keyakinan, dan status sosial. Berdasarkan analisis HAM, materi muatan peraturan daerah provinsi tidak mengatur secara spesifik bagaimana pemerintah menjamin dan memastikan bahwa kelompok rentan dapat mengakses hak atas pendidikan dan kesehatannya tanpa hambatan, kemudian tidak diatur juga mengenai mekanisme pengaduan terkait dengan pelanggaran HAM tersebut. Pada dasarnya implementasi penerapan prinsip non-diskriminasi esensinya adalah harus melindungi tindakan yang menentang adanya diskriminasi, hal tersebut dapat terwujud apabila didalam materi muatan/ substansi undang- undang mengatur dan memuat bahwa kelompok rentan dapat mengakses (secara fisik maupun ekonomi) hak atas pendidikan dan kesehatan tanpa hambatan dan didukung dengan adanya mekanisme pengaduan dan mekanisme gugatan untuk memperoleh keadilan ketika haknya dilanggar. |
| first_indexed | 2024-04-09T14:56:37Z |
| format | Article |
| id | doaj.art-a507bf3722a0476585c9614d6a5af419 |
| institution | Directory Open Access Journal |
| issn | 1693-8704 2579-8553 |
| language | English |
| last_indexed | 2025-03-22T04:35:34Z |
| publishDate | 2018-07-01 |
| publisher | Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia |
| record_format | Article |
| series | Jurnal HAM |
| spelling | doaj.art-a507bf3722a0476585c9614d6a5af4192024-04-28T01:28:33ZengBadan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi ManusiaJurnal HAM1693-87042579-85532018-07-0191193610.30641/ham.2018.9.19-36182Analisis Implementasi Prinsip Non-Diskriminasi dalam Peraturan Daerah di Bidang Pendidikan dan KesehatanNicken Sarwo Rini0Pusat Litbang HAM Badan Litbang Hukum dan HAMPelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dapat terjadi melalui undang-undang yang materi muatan/ substansinya bersifat diskriminatif (mengandung pembatasan, pelecehan, pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik). Tulisan ini hendak menguraikan dua bagian yaitu: pertama, gambaran pengelompokan bentuk diskriminasi khususnya bagi kelompok rentan terhadap pemajuan hak pendidikan dan hak kesehatan; kedua, analisis berbasis HAM terhadap beberapa peraturan daerah provinsi tentang penyelenggaran pendidikan dan kesehatan. Adapun kesimpulan dalam tulisan ini adalah terdapat tiga bentuk basis diskriminasi yaitu: ekonomi, agama/ keyakinan, dan status sosial. Berdasarkan analisis HAM, materi muatan peraturan daerah provinsi tidak mengatur secara spesifik bagaimana pemerintah menjamin dan memastikan bahwa kelompok rentan dapat mengakses hak atas pendidikan dan kesehatannya tanpa hambatan, kemudian tidak diatur juga mengenai mekanisme pengaduan terkait dengan pelanggaran HAM tersebut. Pada dasarnya implementasi penerapan prinsip non-diskriminasi esensinya adalah harus melindungi tindakan yang menentang adanya diskriminasi, hal tersebut dapat terwujud apabila didalam materi muatan/ substansi undang- undang mengatur dan memuat bahwa kelompok rentan dapat mengakses (secara fisik maupun ekonomi) hak atas pendidikan dan kesehatan tanpa hambatan dan didukung dengan adanya mekanisme pengaduan dan mekanisme gugatan untuk memperoleh keadilan ketika haknya dilanggar.https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/441implementasi, non-diskriminasi, pendidikan, kesehatan, peraturan daerah |
| spellingShingle | Nicken Sarwo Rini Analisis Implementasi Prinsip Non-Diskriminasi dalam Peraturan Daerah di Bidang Pendidikan dan Kesehatan Jurnal HAM implementasi, non-diskriminasi, pendidikan, kesehatan, peraturan daerah |
| title | Analisis Implementasi Prinsip Non-Diskriminasi dalam Peraturan Daerah di Bidang Pendidikan dan Kesehatan |
| title_full | Analisis Implementasi Prinsip Non-Diskriminasi dalam Peraturan Daerah di Bidang Pendidikan dan Kesehatan |
| title_fullStr | Analisis Implementasi Prinsip Non-Diskriminasi dalam Peraturan Daerah di Bidang Pendidikan dan Kesehatan |
| title_full_unstemmed | Analisis Implementasi Prinsip Non-Diskriminasi dalam Peraturan Daerah di Bidang Pendidikan dan Kesehatan |
| title_short | Analisis Implementasi Prinsip Non-Diskriminasi dalam Peraturan Daerah di Bidang Pendidikan dan Kesehatan |
| title_sort | analisis implementasi prinsip non diskriminasi dalam peraturan daerah di bidang pendidikan dan kesehatan |
| topic | implementasi, non-diskriminasi, pendidikan, kesehatan, peraturan daerah |
| url | https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/441 |
| work_keys_str_mv | AT nickensarworini analisisimplementasiprinsipnondiskriminasidalamperaturandaerahdibidangpendidikandankesehatan |