KAJIAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN RAKYAT DI KABUPATEN CILACAP 1)

Penatausahaan hasil hutan di hutan rakyat belum tertata dengan baik dan di dalam pelaksanaannya masih memerlukan penanganan dan perhatian yang serius baik oleh pihak pemerintah maupun masyarakat. Secara umum penatausahaan hasil hutan baik di hutan alam, hutan tanaman maupun di hutan rakyat masih be...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors:	Epi Syahadat, Rachman Effendi
Format:	Article
Language:	Indonesian
Published:	Centre for Social Research and Development, Economics, Policy and Climate Change; Development and Innovation Agency; Ministry of Environment and Forestry 2014-09-01
Series:	Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Subjects:	penatausahaan hasil hutan, pemanfaatan, peredaran, pengangkutan.
Online Access:	http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JPSEK/article/view/402

_version_	1818140357024546816
author	Epi Syahadat Rachman Effendi
author_facet	Epi Syahadat Rachman Effendi
author_sort	Epi Syahadat
collection	DOAJ
description	Penatausahaan hasil hutan di hutan rakyat belum tertata dengan baik dan di dalam pelaksanaannya masih memerlukan penanganan dan perhatian yang serius baik oleh pihak pemerintah maupun masyarakat. Secara umum penatausahaan hasil hutan baik di hutan alam, hutan tanaman maupun di hutan rakyat masih belum mampu menjamin kelestarian hutan dan penerimaan negara atas hasil hutan secara optimal. Kajian pelaksanaan penatausahaan hasil hutan rakyat di Kabupaten Cilacap yang dilakukan adalah untuk mengetahui sejauh mana kebijakan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah setempat dapat membantu dalam menyelesaikan permasalahan mengenai penatausahaan hasil hutan rakyat yang baik dan benar sesuai dengan kebijakan penatausahaan hasil hutan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dalam hal ini adalah Departemen Kehutanan. Kajian ini dilakukan dengan cara melakukan tinjauan atas kebijakan penatausahaan hasil hutan yang diterbitkan oleh Pemda Kabupaten/ Kota setempat dan kemudian dibandingkan dengan peraturan perundangan berlaku pada saat ini. Hasil kajian menunjukkan bahwa Perda Kabupaten Cilacap Nomor 12/2001, tentang Retribusi Ijin Tebang Di Kabupaten Cilacap, perlu ditinjau dan disempurnakan agar ketertiban, kelancaran, dan tanggung jawab dalam pengelolaan hasil hutan dapat tercipta dengan baik sesuai dengan SK Menteri Kehutanan No. 126/2003, Peraturan Menteri Kehutanan No. P.18/2005, No. P26/2006 dan No. P.51/2006. Penyempurnaan Perda tersebut dimulai dari pengurusan permohonan izin tebang hingga pengangkutan hasil hutan. Perlu adanya berita acara pemeriksaan penebangan sebelum pengesahan LHP, dan dokumen pengangkutan hasil hutan perlu disederhanakan tanpa mengurangi fungsi penatausahaan hasil hutan yang efektif dalam melestarikan hutan dan mejamin hak-hak negara atas hasil hutan.
first_indexed	2024-12-11T10:42:42Z
format	Article
id	doaj.art-a6198f5915874d3e874d7988af131e33
institution	Directory Open Access Journal
issn	1979-6013 2502-4221
language	Indonesian
last_indexed	2024-12-11T10:42:42Z
publishDate	2014-09-01
publisher	Centre for Social Research and Development, Economics, Policy and Climate Change; Development and Innovation Agency; Ministry of Environment and Forestry
record_format	Article
series	Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
spelling	doaj.art-a6198f5915874d3e874d7988af131e332022-12-22T01:10:33ZindCentre for Social Research and Development, Economics, Policy and Climate Change; Development and Innovation Agency; Ministry of Environment and ForestryJurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan1979-60132502-42212014-09-0141577110.20886/jpsek.2007.4.1.57-71402KAJIAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN RAKYAT DI KABUPATEN CILACAP 1)Epi SyahadatRachman EffendiPenatausahaan hasil hutan di hutan rakyat belum tertata dengan baik dan di dalam pelaksanaannya masih memerlukan penanganan dan perhatian yang serius baik oleh pihak pemerintah maupun masyarakat. Secara umum penatausahaan hasil hutan baik di hutan alam, hutan tanaman maupun di hutan rakyat masih belum mampu menjamin kelestarian hutan dan penerimaan negara atas hasil hutan secara optimal. Kajian pelaksanaan penatausahaan hasil hutan rakyat di Kabupaten Cilacap yang dilakukan adalah untuk mengetahui sejauh mana kebijakan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah setempat dapat membantu dalam menyelesaikan permasalahan mengenai penatausahaan hasil hutan rakyat yang baik dan benar sesuai dengan kebijakan penatausahaan hasil hutan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dalam hal ini adalah Departemen Kehutanan. Kajian ini dilakukan dengan cara melakukan tinjauan atas kebijakan penatausahaan hasil hutan yang diterbitkan oleh Pemda Kabupaten/ Kota setempat dan kemudian dibandingkan dengan peraturan perundangan berlaku pada saat ini. Hasil kajian menunjukkan bahwa Perda Kabupaten Cilacap Nomor 12/2001, tentang Retribusi Ijin Tebang Di Kabupaten Cilacap, perlu ditinjau dan disempurnakan agar ketertiban, kelancaran, dan tanggung jawab dalam pengelolaan hasil hutan dapat tercipta dengan baik sesuai dengan SK Menteri Kehutanan No. 126/2003, Peraturan Menteri Kehutanan No. P.18/2005, No. P26/2006 dan No. P.51/2006. Penyempurnaan Perda tersebut dimulai dari pengurusan permohonan izin tebang hingga pengangkutan hasil hutan. Perlu adanya berita acara pemeriksaan penebangan sebelum pengesahan LHP, dan dokumen pengangkutan hasil hutan perlu disederhanakan tanpa mengurangi fungsi penatausahaan hasil hutan yang efektif dalam melestarikan hutan dan mejamin hak-hak negara atas hasil hutan.http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JPSEK/article/view/402penatausahaan hasil hutan, pemanfaatan, peredaran, pengangkutan.
spellingShingle	Epi Syahadat Rachman Effendi KAJIAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN RAKYAT DI KABUPATEN CILACAP 1) Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan penatausahaan hasil hutan, pemanfaatan, peredaran, pengangkutan.
title	KAJIAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN RAKYAT DI KABUPATEN CILACAP 1)
title_full	KAJIAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN RAKYAT DI KABUPATEN CILACAP 1)
title_fullStr	KAJIAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN RAKYAT DI KABUPATEN CILACAP 1)
title_full_unstemmed	KAJIAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN RAKYAT DI KABUPATEN CILACAP 1)
title_short	KAJIAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN RAKYAT DI KABUPATEN CILACAP 1)
title_sort	kajian pelaksanaan penatausahaan hasil hutan rakyat di kabupaten cilacap 1
topic	penatausahaan hasil hutan, pemanfaatan, peredaran, pengangkutan.
url	http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JPSEK/article/view/402
work_keys_str_mv	AT episyahadat kajianpelaksanaanpenatausahaanhasilhutanrakyatdikabupatencilacap1 AT rachmaneffendi kajianpelaksanaanpenatausahaanhasilhutanrakyatdikabupatencilacap1

KAJIAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN RAKYAT DI KABUPATEN CILACAP 1)

Similar Items