Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin
Setiap orang bermasalah dengan hukum berhak mendapatkan bantuan hukum sejak penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pemberian bantuan hukum, merupakan bagian dari hak asasi, khususnya bagi masyarakat miskin. Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat misk...
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
2020-09-01
|
| Series: | Jurnal Penelitian Hukum De Jure |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/1282 |
| _version_ | 1797820046811070464 |
|---|---|
| author | Ahyar Ahyar |
| author_facet | Ahyar Ahyar |
| author_sort | Ahyar Ahyar |
| collection | DOAJ |
| description | Setiap orang bermasalah dengan hukum berhak mendapatkan bantuan hukum sejak penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pemberian bantuan hukum, merupakan bagian dari hak asasi, khususnya bagi masyarakat miskin. Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin telah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, praktiknya masih belum optimal dengan bermacam-macam problem, baik penyelenggara maupun penerima bantuan hukum. Permasalahan adalah apa problem yang menyebabkan belum optimalnya pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin? Apa upaya strategis yang perlu dilakukan dalam penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin?. Tujuan adalah untuk mengetahui terkait dengan problem dan upaya apa yang harus dilakukan agar pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin dapat optimal. Jenis penelitian adalah yuridis normative dengan pendekatan perUndang-Undangan dan pendekatan analisis untuk menjawab permasalahan penelitian. Penelitian ini menemukan problem yang menyebabkan belum optimalnya pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin disebabkan masih kecilnya anggaran setiap pendampingan per kasusnya, masih sedikitnya Organisasi Bantuan Hukum yang terakreditasi serta belum adanya standarisasi pedoman pelaksanaan pemberian layanan bantuan hukum, sehingga menyarankan kepada pemerintah cq Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia agar segera mengeluarkan Standarisasi Pedoman Pelayan Bantuan Hukum sebagai acuan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin |
| first_indexed | 2024-03-13T09:31:39Z |
| format | Article |
| id | doaj.art-a6cdcbd5fabb4a21b27ca5270b2fe153 |
| institution | Directory Open Access Journal |
| issn | 1410-5632 2579-8561 |
| language | English |
| last_indexed | 2024-03-13T09:31:39Z |
| publishDate | 2020-09-01 |
| publisher | Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM |
| record_format | Article |
| series | Jurnal Penelitian Hukum De Jure |
| spelling | doaj.art-a6cdcbd5fabb4a21b27ca5270b2fe1532023-05-26T01:41:30ZengBadan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAMJurnal Penelitian Hukum De Jure1410-56322579-85612020-09-0120340943410.30641/dejure.2020.V20.409-434365Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat MiskinAhyar Ahyar0Peneliti Ahli Utama pada Puslitbang Hukum, Balitbang Hukum dan HAMSetiap orang bermasalah dengan hukum berhak mendapatkan bantuan hukum sejak penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pemberian bantuan hukum, merupakan bagian dari hak asasi, khususnya bagi masyarakat miskin. Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin telah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, praktiknya masih belum optimal dengan bermacam-macam problem, baik penyelenggara maupun penerima bantuan hukum. Permasalahan adalah apa problem yang menyebabkan belum optimalnya pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin? Apa upaya strategis yang perlu dilakukan dalam penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin?. Tujuan adalah untuk mengetahui terkait dengan problem dan upaya apa yang harus dilakukan agar pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin dapat optimal. Jenis penelitian adalah yuridis normative dengan pendekatan perUndang-Undangan dan pendekatan analisis untuk menjawab permasalahan penelitian. Penelitian ini menemukan problem yang menyebabkan belum optimalnya pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin disebabkan masih kecilnya anggaran setiap pendampingan per kasusnya, masih sedikitnya Organisasi Bantuan Hukum yang terakreditasi serta belum adanya standarisasi pedoman pelaksanaan pemberian layanan bantuan hukum, sehingga menyarankan kepada pemerintah cq Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia agar segera mengeluarkan Standarisasi Pedoman Pelayan Bantuan Hukum sebagai acuan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskinhttps://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/1282problematikbantuan hukummasyarakat miskin |
| spellingShingle | Ahyar Ahyar Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Jurnal Penelitian Hukum De Jure problematik bantuan hukum masyarakat miskin |
| title | Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin |
| title_full | Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin |
| title_fullStr | Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin |
| title_full_unstemmed | Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin |
| title_short | Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin |
| title_sort | optimalisasi pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin |
| topic | problematik bantuan hukum masyarakat miskin |
| url | https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/1282 |
| work_keys_str_mv | AT ahyarahyar optimalisasipelayananbantuanhukumbagimasyarakatmiskin |