PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI BIDANG PERIKANAN (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan)
The government must play a role in protecting the development of the fisheries natural resource industry, so that Indonesian fishermen must have the potential for independence in the management of the fishing industry. The wealth of Indonesia's natural resources, especially in the field of fish...
Main Author: | Jeanne Darc Noviyanti Manik |
---|---|
Format: | Article |
Language: | Indonesian |
Published: |
Hang Tuah University
2018-10-01
|
Series: | Perspektif Hukum |
Subjects: | |
Online Access: | http://perspektif-hukum.hangtuah.ac.id/index.php/perspektif/article/view/134 |
Similar Items
-
Penegakan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
by: Edi Suryanto Makkasau, et al.
Published: (2022-01-01) -
TINJAUAN YURIDIS PENENGGELAMAN KAPAL ASING MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN
by: Elisabeth Septin Puspoayu, et al.
Published: (2021-03-01) -
PROSES PERUMUSAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK
by: , Suprih Hidayat, S.Sos., et al.
Published: (2013) -
Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Eksploitasi Sumber Daya Perikanan Di Zona Ekonomi Eksklusif Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983
by: Reinier Sukarnolus Dimitri Sitanala
Published: (2018-12-01) -
Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Eksploitasi Sumber Daya Perikanan Di Zona Ekonomi Eksklusif Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983
by: Reinier Sukarnolus Dimitri Sitanala
Published: (2019-02-01)