EKONOMI POLITIK KEBEBASAN PERS DI INDONESIA PASCA REFORMASI: KRITIK ATAS PRAKTEK NEOLIBERALISME PADA INDUSTRI MEDIA
Reformasi di Indonesia telah berjalan selama 14 tahun, dan salah satu hasilreformasi adalah makin tumbuh dan berkembangnya bisnis media di Indonesia. Terdapatkecenderungan saat ini banyak sekali pemberitaan-pemberitaan di media massa yang tidaksesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Pe...
Main Author: | |
---|---|
Format: | Article |
Language: | Indonesian |
Published: |
Universitas Mercu Buana Jakarta
2017-08-01
|
Series: | Jurnal Visi Komunikasi |
Online Access: | https://publikasi.mercubuana.ac.id/index.php/viskom/article/view/350 |
_version_ | 1798033660452012032 |
---|---|
author | Afdal Makkuraga |
author_facet | Afdal Makkuraga |
author_sort | Afdal Makkuraga |
collection | DOAJ |
description | Reformasi di Indonesia telah berjalan selama 14 tahun, dan salah satu hasilreformasi adalah makin tumbuh dan berkembangnya bisnis media di Indonesia. Terdapatkecenderungan saat ini banyak sekali pemberitaan-pemberitaan di media massa yang tidaksesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Penguasa media, yangberkolaborasi dengan aktor-aktor politik dan ekonomi pasar menyebabkan publik tidakberdaya menghadapi serbuan media. Berangkat dari fenomena tersebut, muncul pertanyaanyang perlu dijawab, bagaimanakah perkembangan kebebasan pers saat ini setelah 14 tahunreformasi ditinjau dari perspektif ekonomi politik yang dapat dibagi dalam dua bagian, yaitupendekatan ekonomi politik liberal (sebagar mainstream) dan pendekatan ekonomi politikkritis. Dalam pendekatan liberal, aspek ekonomi dilihat sebagai bagian dari kerja dan praktekprofesional. Dalam pendekatan kritis, aspek ekonomi politik selalu dilihat dan dimaknaisebagai kontrol. Artikel ini membahas problematika kemerdekaan pers di Indonesia setelah14 tahun reformasi yang meliputi sejumlah hal mulai dari rendahnya tingkat kesejahteraanwartawan; iIndependensi media yang rentan; rendahnya profesionalisme pekerja mediahingga; struktur media yang cenderung monopolistik.Reformasi di Indonesia telah berjalan selama 14 tahun, dan salah satu hasilreformasi adalah makin tumbuh dan berkembangnya bisnis media di Indonesia. Terdapatkecenderungan saat ini banyak sekali pemberitaan-pemberitaan di media massa yang tidaksesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Penguasa media, yangberkolaborasi dengan aktor-aktor politik dan ekonomi pasar menyebabkan publik tidakberdaya menghadapi serbuan media. Berangkat dari fenomena tersebut, muncul pertanyaanyang perlu dijawab, bagaimanakah perkembangan kebebasan pers saat ini setelah 14 tahunreformasi ditinjau dari perspektif ekonomi politik yang dapat dibagi dalam dua bagian, yaitupendekatan ekonomi politik liberal (sebagar mainstream) dan pendekatan ekonomi politikkritis. Dalam pendekatan liberal, aspek ekonomi dilihat sebagai bagian dari kerja dan praktekprofesional. Dalam pendekatan kritis, aspek ekonomi politik selalu dilihat dan dimaknaisebagai kontrol. Artikel ini membahas problematika kemerdekaan pers di Indonesia setelah14 tahun reformasi yang meliputi sejumlah hal mulai dari rendahnya tingkat kesejahteraanwartawan; iIndependensi media yang rentan; rendahnya profesionalisme pekerja mediahingga; struktur media yang cenderung monopolistik. |
first_indexed | 2024-04-11T20:33:43Z |
format | Article |
id | doaj.art-abb08a6b201542d0af47b27eb9735997 |
institution | Directory Open Access Journal |
issn | 1412-3037 2581-2335 |
language | Indonesian |
last_indexed | 2024-04-11T20:33:43Z |
publishDate | 2017-08-01 |
publisher | Universitas Mercu Buana Jakarta |
record_format | Article |
series | Jurnal Visi Komunikasi |
spelling | doaj.art-abb08a6b201542d0af47b27eb97359972022-12-22T04:04:26ZindUniversitas Mercu Buana JakartaJurnal Visi Komunikasi1412-30372581-23352017-08-0112111710.22441/jvk.v12i1.350409EKONOMI POLITIK KEBEBASAN PERS DI INDONESIA PASCA REFORMASI: KRITIK ATAS PRAKTEK NEOLIBERALISME PADA INDUSTRI MEDIAAfdal Makkuraga0Program Studi Kajian Budaya dan Media (KBM) Univeritas Gadjah MadaReformasi di Indonesia telah berjalan selama 14 tahun, dan salah satu hasilreformasi adalah makin tumbuh dan berkembangnya bisnis media di Indonesia. Terdapatkecenderungan saat ini banyak sekali pemberitaan-pemberitaan di media massa yang tidaksesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Penguasa media, yangberkolaborasi dengan aktor-aktor politik dan ekonomi pasar menyebabkan publik tidakberdaya menghadapi serbuan media. Berangkat dari fenomena tersebut, muncul pertanyaanyang perlu dijawab, bagaimanakah perkembangan kebebasan pers saat ini setelah 14 tahunreformasi ditinjau dari perspektif ekonomi politik yang dapat dibagi dalam dua bagian, yaitupendekatan ekonomi politik liberal (sebagar mainstream) dan pendekatan ekonomi politikkritis. Dalam pendekatan liberal, aspek ekonomi dilihat sebagai bagian dari kerja dan praktekprofesional. Dalam pendekatan kritis, aspek ekonomi politik selalu dilihat dan dimaknaisebagai kontrol. Artikel ini membahas problematika kemerdekaan pers di Indonesia setelah14 tahun reformasi yang meliputi sejumlah hal mulai dari rendahnya tingkat kesejahteraanwartawan; iIndependensi media yang rentan; rendahnya profesionalisme pekerja mediahingga; struktur media yang cenderung monopolistik.Reformasi di Indonesia telah berjalan selama 14 tahun, dan salah satu hasilreformasi adalah makin tumbuh dan berkembangnya bisnis media di Indonesia. Terdapatkecenderungan saat ini banyak sekali pemberitaan-pemberitaan di media massa yang tidaksesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Penguasa media, yangberkolaborasi dengan aktor-aktor politik dan ekonomi pasar menyebabkan publik tidakberdaya menghadapi serbuan media. Berangkat dari fenomena tersebut, muncul pertanyaanyang perlu dijawab, bagaimanakah perkembangan kebebasan pers saat ini setelah 14 tahunreformasi ditinjau dari perspektif ekonomi politik yang dapat dibagi dalam dua bagian, yaitupendekatan ekonomi politik liberal (sebagar mainstream) dan pendekatan ekonomi politikkritis. Dalam pendekatan liberal, aspek ekonomi dilihat sebagai bagian dari kerja dan praktekprofesional. Dalam pendekatan kritis, aspek ekonomi politik selalu dilihat dan dimaknaisebagai kontrol. Artikel ini membahas problematika kemerdekaan pers di Indonesia setelah14 tahun reformasi yang meliputi sejumlah hal mulai dari rendahnya tingkat kesejahteraanwartawan; iIndependensi media yang rentan; rendahnya profesionalisme pekerja mediahingga; struktur media yang cenderung monopolistik.https://publikasi.mercubuana.ac.id/index.php/viskom/article/view/350 |
spellingShingle | Afdal Makkuraga EKONOMI POLITIK KEBEBASAN PERS DI INDONESIA PASCA REFORMASI: KRITIK ATAS PRAKTEK NEOLIBERALISME PADA INDUSTRI MEDIA Jurnal Visi Komunikasi |
title | EKONOMI POLITIK KEBEBASAN PERS DI INDONESIA PASCA REFORMASI: KRITIK ATAS PRAKTEK NEOLIBERALISME PADA INDUSTRI MEDIA |
title_full | EKONOMI POLITIK KEBEBASAN PERS DI INDONESIA PASCA REFORMASI: KRITIK ATAS PRAKTEK NEOLIBERALISME PADA INDUSTRI MEDIA |
title_fullStr | EKONOMI POLITIK KEBEBASAN PERS DI INDONESIA PASCA REFORMASI: KRITIK ATAS PRAKTEK NEOLIBERALISME PADA INDUSTRI MEDIA |
title_full_unstemmed | EKONOMI POLITIK KEBEBASAN PERS DI INDONESIA PASCA REFORMASI: KRITIK ATAS PRAKTEK NEOLIBERALISME PADA INDUSTRI MEDIA |
title_short | EKONOMI POLITIK KEBEBASAN PERS DI INDONESIA PASCA REFORMASI: KRITIK ATAS PRAKTEK NEOLIBERALISME PADA INDUSTRI MEDIA |
title_sort | ekonomi politik kebebasan pers di indonesia pasca reformasi kritik atas praktek neoliberalisme pada industri media |
url | https://publikasi.mercubuana.ac.id/index.php/viskom/article/view/350 |
work_keys_str_mv | AT afdalmakkuraga ekonomipolitikkebebasanpersdiindonesiapascareformasikritikataspraktekneoliberalismepadaindustrimedia |