EKONOMI POLITIK KEBEBASAN PERS DI INDONESIA PASCA REFORMASI: KRITIK ATAS PRAKTEK NEOLIBERALISME PADA INDUSTRI MEDIA

Reformasi di Indonesia telah berjalan selama 14 tahun, dan salah satu hasilreformasi adalah makin tumbuh dan berkembangnya bisnis media di Indonesia. Terdapatkecenderungan saat ini banyak sekali pemberitaan-pemberitaan di media massa yang tidaksesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Pe...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Afdal Makkuraga
Format: Article
Language:Indonesian
Published: Universitas Mercu Buana Jakarta 2017-08-01
Series:Jurnal Visi Komunikasi
Online Access:https://publikasi.mercubuana.ac.id/index.php/viskom/article/view/350
_version_ 1798033660452012032
author Afdal Makkuraga
author_facet Afdal Makkuraga
author_sort Afdal Makkuraga
collection DOAJ
description Reformasi di Indonesia telah berjalan selama 14 tahun, dan salah satu hasilreformasi adalah makin tumbuh dan berkembangnya bisnis media di Indonesia. Terdapatkecenderungan saat ini banyak sekali pemberitaan-pemberitaan di media massa yang tidaksesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Penguasa media, yangberkolaborasi dengan aktor-aktor politik dan ekonomi pasar menyebabkan publik tidakberdaya menghadapi serbuan media. Berangkat dari fenomena tersebut, muncul pertanyaanyang perlu dijawab, bagaimanakah perkembangan kebebasan pers saat ini setelah 14 tahunreformasi ditinjau dari perspektif ekonomi politik yang dapat dibagi dalam dua bagian, yaitupendekatan ekonomi politik liberal (sebagar mainstream) dan pendekatan ekonomi politikkritis. Dalam pendekatan liberal, aspek ekonomi dilihat sebagai bagian dari kerja dan praktekprofesional. Dalam pendekatan kritis, aspek ekonomi politik selalu dilihat dan dimaknaisebagai kontrol. Artikel ini membahas problematika kemerdekaan pers di Indonesia setelah14 tahun reformasi yang meliputi sejumlah hal mulai dari rendahnya tingkat kesejahteraanwartawan; iIndependensi media yang rentan; rendahnya profesionalisme pekerja mediahingga; struktur media yang cenderung monopolistik.Reformasi di Indonesia telah berjalan selama 14 tahun, dan salah satu hasilreformasi adalah makin tumbuh dan berkembangnya bisnis media di Indonesia. Terdapatkecenderungan saat ini banyak sekali pemberitaan-pemberitaan di media massa yang tidaksesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Penguasa media, yangberkolaborasi dengan aktor-aktor politik dan ekonomi pasar menyebabkan publik tidakberdaya menghadapi serbuan media. Berangkat dari fenomena tersebut, muncul pertanyaanyang perlu dijawab, bagaimanakah perkembangan kebebasan pers saat ini setelah 14 tahunreformasi ditinjau dari perspektif ekonomi politik yang dapat dibagi dalam dua bagian, yaitupendekatan ekonomi politik liberal (sebagar mainstream) dan pendekatan ekonomi politikkritis. Dalam pendekatan liberal, aspek ekonomi dilihat sebagai bagian dari kerja dan praktekprofesional. Dalam pendekatan kritis, aspek ekonomi politik selalu dilihat dan dimaknaisebagai kontrol. Artikel ini membahas problematika kemerdekaan pers di Indonesia setelah14 tahun reformasi yang meliputi sejumlah hal mulai dari rendahnya tingkat kesejahteraanwartawan; iIndependensi media yang rentan; rendahnya profesionalisme pekerja mediahingga; struktur media yang cenderung monopolistik.
first_indexed 2024-04-11T20:33:43Z
format Article
id doaj.art-abb08a6b201542d0af47b27eb9735997
institution Directory Open Access Journal
issn 1412-3037
2581-2335
language Indonesian
last_indexed 2024-04-11T20:33:43Z
publishDate 2017-08-01
publisher Universitas Mercu Buana Jakarta
record_format Article
series Jurnal Visi Komunikasi
spelling doaj.art-abb08a6b201542d0af47b27eb97359972022-12-22T04:04:26ZindUniversitas Mercu Buana JakartaJurnal Visi Komunikasi1412-30372581-23352017-08-0112111710.22441/jvk.v12i1.350409EKONOMI POLITIK KEBEBASAN PERS DI INDONESIA PASCA REFORMASI: KRITIK ATAS PRAKTEK NEOLIBERALISME PADA INDUSTRI MEDIAAfdal Makkuraga0Program Studi Kajian Budaya dan Media (KBM) Univeritas Gadjah MadaReformasi di Indonesia telah berjalan selama 14 tahun, dan salah satu hasilreformasi adalah makin tumbuh dan berkembangnya bisnis media di Indonesia. Terdapatkecenderungan saat ini banyak sekali pemberitaan-pemberitaan di media massa yang tidaksesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Penguasa media, yangberkolaborasi dengan aktor-aktor politik dan ekonomi pasar menyebabkan publik tidakberdaya menghadapi serbuan media. Berangkat dari fenomena tersebut, muncul pertanyaanyang perlu dijawab, bagaimanakah perkembangan kebebasan pers saat ini setelah 14 tahunreformasi ditinjau dari perspektif ekonomi politik yang dapat dibagi dalam dua bagian, yaitupendekatan ekonomi politik liberal (sebagar mainstream) dan pendekatan ekonomi politikkritis. Dalam pendekatan liberal, aspek ekonomi dilihat sebagai bagian dari kerja dan praktekprofesional. Dalam pendekatan kritis, aspek ekonomi politik selalu dilihat dan dimaknaisebagai kontrol. Artikel ini membahas problematika kemerdekaan pers di Indonesia setelah14 tahun reformasi yang meliputi sejumlah hal mulai dari rendahnya tingkat kesejahteraanwartawan; iIndependensi media yang rentan; rendahnya profesionalisme pekerja mediahingga; struktur media yang cenderung monopolistik.Reformasi di Indonesia telah berjalan selama 14 tahun, dan salah satu hasilreformasi adalah makin tumbuh dan berkembangnya bisnis media di Indonesia. Terdapatkecenderungan saat ini banyak sekali pemberitaan-pemberitaan di media massa yang tidaksesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Penguasa media, yangberkolaborasi dengan aktor-aktor politik dan ekonomi pasar menyebabkan publik tidakberdaya menghadapi serbuan media. Berangkat dari fenomena tersebut, muncul pertanyaanyang perlu dijawab, bagaimanakah perkembangan kebebasan pers saat ini setelah 14 tahunreformasi ditinjau dari perspektif ekonomi politik yang dapat dibagi dalam dua bagian, yaitupendekatan ekonomi politik liberal (sebagar mainstream) dan pendekatan ekonomi politikkritis. Dalam pendekatan liberal, aspek ekonomi dilihat sebagai bagian dari kerja dan praktekprofesional. Dalam pendekatan kritis, aspek ekonomi politik selalu dilihat dan dimaknaisebagai kontrol. Artikel ini membahas problematika kemerdekaan pers di Indonesia setelah14 tahun reformasi yang meliputi sejumlah hal mulai dari rendahnya tingkat kesejahteraanwartawan; iIndependensi media yang rentan; rendahnya profesionalisme pekerja mediahingga; struktur media yang cenderung monopolistik.https://publikasi.mercubuana.ac.id/index.php/viskom/article/view/350
spellingShingle Afdal Makkuraga
EKONOMI POLITIK KEBEBASAN PERS DI INDONESIA PASCA REFORMASI: KRITIK ATAS PRAKTEK NEOLIBERALISME PADA INDUSTRI MEDIA
Jurnal Visi Komunikasi
title EKONOMI POLITIK KEBEBASAN PERS DI INDONESIA PASCA REFORMASI: KRITIK ATAS PRAKTEK NEOLIBERALISME PADA INDUSTRI MEDIA
title_full EKONOMI POLITIK KEBEBASAN PERS DI INDONESIA PASCA REFORMASI: KRITIK ATAS PRAKTEK NEOLIBERALISME PADA INDUSTRI MEDIA
title_fullStr EKONOMI POLITIK KEBEBASAN PERS DI INDONESIA PASCA REFORMASI: KRITIK ATAS PRAKTEK NEOLIBERALISME PADA INDUSTRI MEDIA
title_full_unstemmed EKONOMI POLITIK KEBEBASAN PERS DI INDONESIA PASCA REFORMASI: KRITIK ATAS PRAKTEK NEOLIBERALISME PADA INDUSTRI MEDIA
title_short EKONOMI POLITIK KEBEBASAN PERS DI INDONESIA PASCA REFORMASI: KRITIK ATAS PRAKTEK NEOLIBERALISME PADA INDUSTRI MEDIA
title_sort ekonomi politik kebebasan pers di indonesia pasca reformasi kritik atas praktek neoliberalisme pada industri media
url https://publikasi.mercubuana.ac.id/index.php/viskom/article/view/350
work_keys_str_mv AT afdalmakkuraga ekonomipolitikkebebasanpersdiindonesiapascareformasikritikataspraktekneoliberalismepadaindustrimedia