FUNGSI REGULER PAJAK ROKOK DI BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT DAN PENEGAKAN HUKUM

Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.Latar belakang diberlakukannya diadakannya pajak rokok ini antara lain adalah untuk pengendalian dampak negatif rokok. Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  diatur alokasi (earmar...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Budi Ispriyarso
Format: Article
Language:Indonesian
Published: University of Diponegoro, Faculty of Law 2018-07-01
Series:Masalah-Masalah Hukum
Subjects:
Online Access:https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/19273
_version_ 1818332631132012544
author Budi Ispriyarso
author_facet Budi Ispriyarso
author_sort Budi Ispriyarso
collection DOAJ
description Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.Latar belakang diberlakukannya diadakannya pajak rokok ini antara lain adalah untuk pengendalian dampak negatif rokok. Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  diatur alokasi (earmarking tax) minimal50 persen dari hasil Pajak Rokok  untuk mendanai fasilitas pelayanan kesehatan dan penegakan hukum. Permasalahannya, bagaimana fungsi reguler pajak rokok yang tercermin dalam  alokasi, dilakukan oleh pemerintah daerah  dalam pelayanan kesehatan  dan penegakan hukum. Pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi reguler pajak rokok, harus berdasarkan undang-undang, penggunaan dana pajak rokok,minimal 50 % untuk mendanai  pelayanan kesehatan (sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, penyediaan smoking area, kegiatan memasyarakatkan tentang bahaya merokok, dan sebagainya. Di bidang penegakan hukum, penggunaan dana rokok diperuntukan pemberantasan rokok ilegal dan penegakan aturan larangan merokok.
first_indexed 2024-12-13T13:38:48Z
format Article
id doaj.art-ad82b8b244ca4d4bbdf5cf1e07d600cd
institution Directory Open Access Journal
issn 2086-2695
2527-4716
language Indonesian
last_indexed 2024-12-13T13:38:48Z
publishDate 2018-07-01
publisher University of Diponegoro, Faculty of Law
record_format Article
series Masalah-Masalah Hukum
spelling doaj.art-ad82b8b244ca4d4bbdf5cf1e07d600cd2022-12-21T23:43:38ZindUniversity of Diponegoro, Faculty of LawMasalah-Masalah Hukum2086-26952527-47162018-07-0147322824010.14710/mmh.47.3.2018.228-24013825FUNGSI REGULER PAJAK ROKOK DI BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT DAN PENEGAKAN HUKUMBudi Ispriyarso0Fakultas Hukum, Universitas DiponegoroPajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.Latar belakang diberlakukannya diadakannya pajak rokok ini antara lain adalah untuk pengendalian dampak negatif rokok. Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  diatur alokasi (earmarking tax) minimal50 persen dari hasil Pajak Rokok  untuk mendanai fasilitas pelayanan kesehatan dan penegakan hukum. Permasalahannya, bagaimana fungsi reguler pajak rokok yang tercermin dalam  alokasi, dilakukan oleh pemerintah daerah  dalam pelayanan kesehatan  dan penegakan hukum. Pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi reguler pajak rokok, harus berdasarkan undang-undang, penggunaan dana pajak rokok,minimal 50 % untuk mendanai  pelayanan kesehatan (sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, penyediaan smoking area, kegiatan memasyarakatkan tentang bahaya merokok, dan sebagainya. Di bidang penegakan hukum, penggunaan dana rokok diperuntukan pemberantasan rokok ilegal dan penegakan aturan larangan merokok.https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/19273Pajak Rokok, Fungsi Reguler, Pelayanan Kesehatan, Penegakan Hukum
spellingShingle Budi Ispriyarso
FUNGSI REGULER PAJAK ROKOK DI BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT DAN PENEGAKAN HUKUM
Masalah-Masalah Hukum
Pajak Rokok, Fungsi Reguler, Pelayanan Kesehatan, Penegakan Hukum
title FUNGSI REGULER PAJAK ROKOK DI BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT DAN PENEGAKAN HUKUM
title_full FUNGSI REGULER PAJAK ROKOK DI BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT DAN PENEGAKAN HUKUM
title_fullStr FUNGSI REGULER PAJAK ROKOK DI BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT DAN PENEGAKAN HUKUM
title_full_unstemmed FUNGSI REGULER PAJAK ROKOK DI BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT DAN PENEGAKAN HUKUM
title_short FUNGSI REGULER PAJAK ROKOK DI BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT DAN PENEGAKAN HUKUM
title_sort fungsi reguler pajak rokok di bidang kesehatan masyarakat dan penegakan hukum
topic Pajak Rokok, Fungsi Reguler, Pelayanan Kesehatan, Penegakan Hukum
url https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/19273
work_keys_str_mv AT budiispriyarso fungsiregulerpajakrokokdibidangkesehatanmasyarakatdanpenegakanhukum