Karakteristik Subrogasi pada Penyaluran Kredit Usaha Rakyat dalam Perspektif Hukum Perdata
Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, pemerintah melahirkan berbagai program. Salah satu programnya ialah kredit usaha rakyat atau yang sering disebut dengan KUR. Pemerintah berharap dengan adanya program ini dapat memperkuat modal para pelaku UMKM. Mekanisme penyaluran KUR ini sendiri menun...
Main Authors: | , , , |
---|---|
Format: | Article |
Language: | English |
Published: |
Faculty of Law Universitas Kristen Maranatha
2023-05-01
|
Series: | Dialogia Iuridica |
Subjects: | |
Online Access: | https://journal.maranatha.edu/index.php/dialogia/article/view/6234 |
_version_ | 1797400538580516864 |
---|---|
author | Eriza Izzati Catherin Ariyanto Nabillah Fitria Nugraha Althea Salza Nastiti |
author_facet | Eriza Izzati Catherin Ariyanto Nabillah Fitria Nugraha Althea Salza Nastiti |
author_sort | Eriza Izzati |
collection | DOAJ |
description | Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, pemerintah melahirkan berbagai program. Salah satu programnya ialah kredit usaha rakyat atau yang sering disebut dengan KUR. Pemerintah berharap dengan adanya program ini dapat memperkuat modal para pelaku UMKM. Mekanisme penyaluran KUR ini sendiri menunjukan adanya pola subrogasi. Subrogasi sendiri merupakan penggantian kedudukan kreditur oleh pihak ketiga. Sehingga adanya pola ini tentu melahirkan pihak baru. Tentu hal tersebut akan berdampak pada perjanjian KUR. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan hukum antar para pihak yang terikat dengan pola subrogasi dalam penyaluran KUR dan untuk mengetahui akibat hukum dalam penerapan pola subrogasi dalam penyaluran KUR. Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, berdasarkan studi literatur dan dianalisis secara preskriptif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pola subrogasi mengakibatkan hapusnya perikatan lama antara debitur dan kreditur, namun juga melahirkan perikatan baru antara debitur dengan pihak ketiga (asuransi). Adanya pola subrugasi ini tidak menghapuskan kewajiban debitur untuk membayar hutangnya. Subrogasi hanya menggantikan kreditur lama menjadi pihak ketiga. Sehingga debitur tetap harus membayar hutang dan melaksanakan kewajibannya kepada pihak ketiga. |
first_indexed | 2024-03-09T01:57:08Z |
format | Article |
id | doaj.art-adfdcfc070d94600826069eeff7d6c84 |
institution | Directory Open Access Journal |
issn | 2085-9945 2579-3527 |
language | English |
last_indexed | 2024-03-09T01:57:08Z |
publishDate | 2023-05-01 |
publisher | Faculty of Law Universitas Kristen Maranatha |
record_format | Article |
series | Dialogia Iuridica |
spelling | doaj.art-adfdcfc070d94600826069eeff7d6c842023-12-08T14:06:53ZengFaculty of Law Universitas Kristen MaranathaDialogia Iuridica2085-99452579-35272023-05-0114214415910.28932/di.v14i2.62345832Karakteristik Subrogasi pada Penyaluran Kredit Usaha Rakyat dalam Perspektif Hukum PerdataEriza Izzati0Catherin AriyantoNabillah Fitria Nugraha1Althea Salza Nastiti2Universitas AirlanggaUniversitas AirlanggaUniversitas AirlanggaDalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, pemerintah melahirkan berbagai program. Salah satu programnya ialah kredit usaha rakyat atau yang sering disebut dengan KUR. Pemerintah berharap dengan adanya program ini dapat memperkuat modal para pelaku UMKM. Mekanisme penyaluran KUR ini sendiri menunjukan adanya pola subrogasi. Subrogasi sendiri merupakan penggantian kedudukan kreditur oleh pihak ketiga. Sehingga adanya pola ini tentu melahirkan pihak baru. Tentu hal tersebut akan berdampak pada perjanjian KUR. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan hukum antar para pihak yang terikat dengan pola subrogasi dalam penyaluran KUR dan untuk mengetahui akibat hukum dalam penerapan pola subrogasi dalam penyaluran KUR. Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, berdasarkan studi literatur dan dianalisis secara preskriptif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pola subrogasi mengakibatkan hapusnya perikatan lama antara debitur dan kreditur, namun juga melahirkan perikatan baru antara debitur dengan pihak ketiga (asuransi). Adanya pola subrugasi ini tidak menghapuskan kewajiban debitur untuk membayar hutangnya. Subrogasi hanya menggantikan kreditur lama menjadi pihak ketiga. Sehingga debitur tetap harus membayar hutang dan melaksanakan kewajibannya kepada pihak ketiga.https://journal.maranatha.edu/index.php/dialogia/article/view/6234kredit usaha rakyatsubrogasi |
spellingShingle | Eriza Izzati Catherin Ariyanto Nabillah Fitria Nugraha Althea Salza Nastiti Karakteristik Subrogasi pada Penyaluran Kredit Usaha Rakyat dalam Perspektif Hukum Perdata Dialogia Iuridica kredit usaha rakyat subrogasi |
title | Karakteristik Subrogasi pada Penyaluran Kredit Usaha Rakyat dalam Perspektif Hukum Perdata |
title_full | Karakteristik Subrogasi pada Penyaluran Kredit Usaha Rakyat dalam Perspektif Hukum Perdata |
title_fullStr | Karakteristik Subrogasi pada Penyaluran Kredit Usaha Rakyat dalam Perspektif Hukum Perdata |
title_full_unstemmed | Karakteristik Subrogasi pada Penyaluran Kredit Usaha Rakyat dalam Perspektif Hukum Perdata |
title_short | Karakteristik Subrogasi pada Penyaluran Kredit Usaha Rakyat dalam Perspektif Hukum Perdata |
title_sort | karakteristik subrogasi pada penyaluran kredit usaha rakyat dalam perspektif hukum perdata |
topic | kredit usaha rakyat subrogasi |
url | https://journal.maranatha.edu/index.php/dialogia/article/view/6234 |
work_keys_str_mv | AT erizaizzati karakteristiksubrogasipadapenyalurankreditusaharakyatdalamperspektifhukumperdata AT catherinariyanto karakteristiksubrogasipadapenyalurankreditusaharakyatdalamperspektifhukumperdata AT nabillahfitrianugraha karakteristiksubrogasipadapenyalurankreditusaharakyatdalamperspektifhukumperdata AT altheasalzanastiti karakteristiksubrogasipadapenyalurankreditusaharakyatdalamperspektifhukumperdata |