Karakteristik Subrogasi pada Penyaluran Kredit Usaha Rakyat dalam Perspektif Hukum Perdata

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, pemerintah melahirkan berbagai program. Salah satu programnya ialah kredit usaha rakyat atau yang sering disebut dengan KUR. Pemerintah berharap dengan adanya program ini dapat memperkuat modal para pelaku UMKM. Mekanisme penyaluran KUR ini sendiri menun...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: Eriza Izzati, Catherin Ariyanto, Nabillah Fitria Nugraha, Althea Salza Nastiti
Format: Article
Language:English
Published: Faculty of Law Universitas Kristen Maranatha 2023-05-01
Series:Dialogia Iuridica
Subjects:
Online Access:https://journal.maranatha.edu/index.php/dialogia/article/view/6234
_version_ 1797400538580516864
author Eriza Izzati
Catherin Ariyanto
Nabillah Fitria Nugraha
Althea Salza Nastiti
author_facet Eriza Izzati
Catherin Ariyanto
Nabillah Fitria Nugraha
Althea Salza Nastiti
author_sort Eriza Izzati
collection DOAJ
description Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, pemerintah melahirkan berbagai program. Salah satu programnya ialah kredit usaha rakyat atau yang sering disebut dengan KUR. Pemerintah berharap dengan adanya program ini dapat memperkuat modal para pelaku UMKM. Mekanisme penyaluran KUR ini sendiri menunjukan adanya pola subrogasi. Subrogasi sendiri merupakan penggantian kedudukan kreditur oleh pihak ketiga. Sehingga adanya pola ini tentu melahirkan pihak baru. Tentu hal tersebut akan berdampak pada perjanjian KUR. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan hukum antar para pihak yang terikat dengan pola subrogasi dalam penyaluran KUR dan untuk mengetahui akibat hukum dalam penerapan pola subrogasi dalam penyaluran KUR. Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, berdasarkan studi literatur dan dianalisis secara preskriptif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pola subrogasi mengakibatkan hapusnya perikatan lama antara debitur dan kreditur, namun juga melahirkan perikatan baru antara debitur dengan pihak ketiga (asuransi). Adanya pola subrugasi ini tidak menghapuskan kewajiban debitur untuk membayar hutangnya. Subrogasi hanya menggantikan kreditur lama menjadi pihak ketiga. Sehingga debitur tetap harus membayar hutang dan melaksanakan kewajibannya kepada pihak ketiga.
first_indexed 2024-03-09T01:57:08Z
format Article
id doaj.art-adfdcfc070d94600826069eeff7d6c84
institution Directory Open Access Journal
issn 2085-9945
2579-3527
language English
last_indexed 2024-03-09T01:57:08Z
publishDate 2023-05-01
publisher Faculty of Law Universitas Kristen Maranatha
record_format Article
series Dialogia Iuridica
spelling doaj.art-adfdcfc070d94600826069eeff7d6c842023-12-08T14:06:53ZengFaculty of Law Universitas Kristen MaranathaDialogia Iuridica2085-99452579-35272023-05-0114214415910.28932/di.v14i2.62345832Karakteristik Subrogasi pada Penyaluran Kredit Usaha Rakyat dalam Perspektif Hukum PerdataEriza Izzati0Catherin AriyantoNabillah Fitria Nugraha1Althea Salza Nastiti2Universitas AirlanggaUniversitas AirlanggaUniversitas AirlanggaDalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, pemerintah melahirkan berbagai program. Salah satu programnya ialah kredit usaha rakyat atau yang sering disebut dengan KUR. Pemerintah berharap dengan adanya program ini dapat memperkuat modal para pelaku UMKM. Mekanisme penyaluran KUR ini sendiri menunjukan adanya pola subrogasi. Subrogasi sendiri merupakan penggantian kedudukan kreditur oleh pihak ketiga. Sehingga adanya pola ini tentu melahirkan pihak baru. Tentu hal tersebut akan berdampak pada perjanjian KUR. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan hukum antar para pihak yang terikat dengan pola subrogasi dalam penyaluran KUR dan untuk mengetahui akibat hukum dalam penerapan pola subrogasi dalam penyaluran KUR. Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, berdasarkan studi literatur dan dianalisis secara preskriptif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pola subrogasi mengakibatkan hapusnya perikatan lama antara debitur dan kreditur, namun juga melahirkan perikatan baru antara debitur dengan pihak ketiga (asuransi). Adanya pola subrugasi ini tidak menghapuskan kewajiban debitur untuk membayar hutangnya. Subrogasi hanya menggantikan kreditur lama menjadi pihak ketiga. Sehingga debitur tetap harus membayar hutang dan melaksanakan kewajibannya kepada pihak ketiga.https://journal.maranatha.edu/index.php/dialogia/article/view/6234kredit usaha rakyatsubrogasi
spellingShingle Eriza Izzati
Catherin Ariyanto
Nabillah Fitria Nugraha
Althea Salza Nastiti
Karakteristik Subrogasi pada Penyaluran Kredit Usaha Rakyat dalam Perspektif Hukum Perdata
Dialogia Iuridica
kredit usaha rakyat
subrogasi
title Karakteristik Subrogasi pada Penyaluran Kredit Usaha Rakyat dalam Perspektif Hukum Perdata
title_full Karakteristik Subrogasi pada Penyaluran Kredit Usaha Rakyat dalam Perspektif Hukum Perdata
title_fullStr Karakteristik Subrogasi pada Penyaluran Kredit Usaha Rakyat dalam Perspektif Hukum Perdata
title_full_unstemmed Karakteristik Subrogasi pada Penyaluran Kredit Usaha Rakyat dalam Perspektif Hukum Perdata
title_short Karakteristik Subrogasi pada Penyaluran Kredit Usaha Rakyat dalam Perspektif Hukum Perdata
title_sort karakteristik subrogasi pada penyaluran kredit usaha rakyat dalam perspektif hukum perdata
topic kredit usaha rakyat
subrogasi
url https://journal.maranatha.edu/index.php/dialogia/article/view/6234
work_keys_str_mv AT erizaizzati karakteristiksubrogasipadapenyalurankreditusaharakyatdalamperspektifhukumperdata
AT catherinariyanto karakteristiksubrogasipadapenyalurankreditusaharakyatdalamperspektifhukumperdata
AT nabillahfitrianugraha karakteristiksubrogasipadapenyalurankreditusaharakyatdalamperspektifhukumperdata
AT altheasalzanastiti karakteristiksubrogasipadapenyalurankreditusaharakyatdalamperspektifhukumperdata