ANALISIS PUTUSAN TENTANG GUGATAN CITIZEN LAWSUIT TERHADAP PENGABAIAN JAMINAN SOSIAL OLEH PEMERINTAH

  Abstract Five years after the enactment of National Social Security System Act (UU SJSN), President Susilo Bambang Yudhoyono still not approved Social Security Agency Act (UU BPJS) as required by previous law. As government neglect these, 120 (one hundred twenty) citizen filed the law suit to...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Riana Susmayanti
Format: Article
Language:English
Published: Universitas Brawijaya 2018-01-01
Series:Arena Hukum
Subjects:
Online Access:https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/333
_version_ 1826805418344579072
author Riana Susmayanti
author_facet Riana Susmayanti
author_sort Riana Susmayanti
collection DOAJ
description   Abstract Five years after the enactment of National Social Security System Act (UU SJSN), President Susilo Bambang Yudhoyono still not approved Social Security Agency Act (UU BPJS) as required by previous law. As government neglect these, 120 (one hundred twenty) citizen filed the law suit to the Central Jakarta District Court (PN Jakarta Pusat) by case No. 278/PDT.G/2010/PN.JKT.PST. Based on the tort, PN Jakarta Pusat punished the Government. Against the decision, President Susilo Bambang Yudhoyono appealed to Central Jakarta District Court (PT DKI). By decision No. 404/PDT/2012/PT.DKI, PT DKI canceled decision of the PN Jakarta Pusat. By using case approach, this normative research compares and analyzes both decisions and try to understand the judges’ ratio decidendi (reason). This paper aims to show the contradictions between decision of PN Jakarta Pusat and PT DKI. The judges of PN Jakarta Pusat had made law finding and progressive decision by punished the government because of the tort (ignorance of the social security as the citizen’s constitutional right). In the opposite, the judges of PT DKI prefers legal formal aspects, and ignore the substance of justice for citizens which had been made by the judges of PN Jakarta Pusat.   Abstrak Lima tahun setelah UU No. 40 Tahun 2004 tentang  Sistem Jaminan Sosial Nasional diundangkan, Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono tidak segera mengundangkan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS) sebagaimana yang disyaratkan oleh UU SJSN. Terhadap pengabaian pemerintah tersebut, 120 (seratus dua puluh) orang WNI mengajukan gugatan citizen lawsuit kepada PN Jakarta Pusat dengan perkara No. 278/PDT.G/2010/PN.JKT.PST. Hakim PN Jakarta Pusat menyatakan Pemerintah telah lalai tidak melaksanakan UU SJSN sekaligus menghukum Pemerintah. Terhadap putusan tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengajukan banding. Dalam putusan No. 404/PDT/2012/PT.DKI, hakim PT DKI membatalkan Putusan PN Jakarta Pusat tersebut.  Penelitian yuridis normatif ini membandingkan dan menganalisis perbedaan kedua putusan tersebut, dengan pendekatan kasus (case approach) dan memahami ratio decidendi (reason) hakim PN Jakarta Pusat dan PT DKI. Tulisan ini bertujuan menunjukkan kontradiksi putusan PN Jakarta Pusat dan PT DKI. Hakim PN Jakarta Pusat telah membuat penemuan hukum (rechtvindig) melalui putusan yang progresif dengan menyatakan Pemerintah telah lalai tidak melaksanakan UU SJSN sekaligus menghukum Pemerintah untuk segera melaksanakan UU SJNS dengan langkah-langkah konkret. Sebaliknya hakim PT DKI yang membatalkan putusan PN Jakarta Pusat tersebut hanya mempertimbangkan aspek legal formal saja karena terfokus pada kewenangan mengadili PN Jakarta Pusat dan mengabaikan substansi keadilan bagi warga negara yang telah diputus oleh PN Jakarta Pusat.
first_indexed 2024-03-09T09:28:16Z
format Article
id doaj.art-b225ea709a3948fb8e1daa7925550f7c
institution Directory Open Access Journal
issn 0126-0235
2527-4406
language English
last_indexed 2025-03-17T02:10:08Z
publishDate 2018-01-01
publisher Universitas Brawijaya
record_format Article
series Arena Hukum
spelling doaj.art-b225ea709a3948fb8e1daa7925550f7c2025-02-13T04:53:48ZengUniversitas BrawijayaArena Hukum0126-02352527-44062018-01-0110310.21776/ub.arenahukum.2017.01003.7253ANALISIS PUTUSAN TENTANG GUGATAN CITIZEN LAWSUIT TERHADAP PENGABAIAN JAMINAN SOSIAL OLEH PEMERINTAHRiana Susmayanti0Universitas Brawijaya Malang   Abstract Five years after the enactment of National Social Security System Act (UU SJSN), President Susilo Bambang Yudhoyono still not approved Social Security Agency Act (UU BPJS) as required by previous law. As government neglect these, 120 (one hundred twenty) citizen filed the law suit to the Central Jakarta District Court (PN Jakarta Pusat) by case No. 278/PDT.G/2010/PN.JKT.PST. Based on the tort, PN Jakarta Pusat punished the Government. Against the decision, President Susilo Bambang Yudhoyono appealed to Central Jakarta District Court (PT DKI). By decision No. 404/PDT/2012/PT.DKI, PT DKI canceled decision of the PN Jakarta Pusat. By using case approach, this normative research compares and analyzes both decisions and try to understand the judges’ ratio decidendi (reason). This paper aims to show the contradictions between decision of PN Jakarta Pusat and PT DKI. The judges of PN Jakarta Pusat had made law finding and progressive decision by punished the government because of the tort (ignorance of the social security as the citizen’s constitutional right). In the opposite, the judges of PT DKI prefers legal formal aspects, and ignore the substance of justice for citizens which had been made by the judges of PN Jakarta Pusat.   Abstrak Lima tahun setelah UU No. 40 Tahun 2004 tentang  Sistem Jaminan Sosial Nasional diundangkan, Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono tidak segera mengundangkan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS) sebagaimana yang disyaratkan oleh UU SJSN. Terhadap pengabaian pemerintah tersebut, 120 (seratus dua puluh) orang WNI mengajukan gugatan citizen lawsuit kepada PN Jakarta Pusat dengan perkara No. 278/PDT.G/2010/PN.JKT.PST. Hakim PN Jakarta Pusat menyatakan Pemerintah telah lalai tidak melaksanakan UU SJSN sekaligus menghukum Pemerintah. Terhadap putusan tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengajukan banding. Dalam putusan No. 404/PDT/2012/PT.DKI, hakim PT DKI membatalkan Putusan PN Jakarta Pusat tersebut.  Penelitian yuridis normatif ini membandingkan dan menganalisis perbedaan kedua putusan tersebut, dengan pendekatan kasus (case approach) dan memahami ratio decidendi (reason) hakim PN Jakarta Pusat dan PT DKI. Tulisan ini bertujuan menunjukkan kontradiksi putusan PN Jakarta Pusat dan PT DKI. Hakim PN Jakarta Pusat telah membuat penemuan hukum (rechtvindig) melalui putusan yang progresif dengan menyatakan Pemerintah telah lalai tidak melaksanakan UU SJSN sekaligus menghukum Pemerintah untuk segera melaksanakan UU SJNS dengan langkah-langkah konkret. Sebaliknya hakim PT DKI yang membatalkan putusan PN Jakarta Pusat tersebut hanya mempertimbangkan aspek legal formal saja karena terfokus pada kewenangan mengadili PN Jakarta Pusat dan mengabaikan substansi keadilan bagi warga negara yang telah diputus oleh PN Jakarta Pusat. https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/333citizen law suittortSocial Security
spellingShingle Riana Susmayanti
ANALISIS PUTUSAN TENTANG GUGATAN CITIZEN LAWSUIT TERHADAP PENGABAIAN JAMINAN SOSIAL OLEH PEMERINTAH
Arena Hukum
citizen law suit
tort
Social Security
title ANALISIS PUTUSAN TENTANG GUGATAN CITIZEN LAWSUIT TERHADAP PENGABAIAN JAMINAN SOSIAL OLEH PEMERINTAH
title_full ANALISIS PUTUSAN TENTANG GUGATAN CITIZEN LAWSUIT TERHADAP PENGABAIAN JAMINAN SOSIAL OLEH PEMERINTAH
title_fullStr ANALISIS PUTUSAN TENTANG GUGATAN CITIZEN LAWSUIT TERHADAP PENGABAIAN JAMINAN SOSIAL OLEH PEMERINTAH
title_full_unstemmed ANALISIS PUTUSAN TENTANG GUGATAN CITIZEN LAWSUIT TERHADAP PENGABAIAN JAMINAN SOSIAL OLEH PEMERINTAH
title_short ANALISIS PUTUSAN TENTANG GUGATAN CITIZEN LAWSUIT TERHADAP PENGABAIAN JAMINAN SOSIAL OLEH PEMERINTAH
title_sort analisis putusan tentang gugatan citizen lawsuit terhadap pengabaian jaminan sosial oleh pemerintah
topic citizen law suit
tort
Social Security
url https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/333
work_keys_str_mv AT rianasusmayanti analisisputusantentanggugatancitizenlawsuitterhadappengabaianjaminansosialolehpemerintah