KAJIAN KEBIJAKAN TATA USAHA KAYU HUTAN RAKYAT: Studi Kasus di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat

Kabupaten Ciamis merupakan salah satu kabupaten potensial untuk pengembangan hutan 3rak yat di Jawa Barat dengan produksi kayu tahunannya sebesar 325.000 m. Meskipun Ciamis telah mengeluarkan Peraturan daerah (Perda) No. 19 Tahun 2004 berkaitan dengan sistem tata usaha kayu (TUK), sistem TUK tersebu...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Subarudi Subarudi
Format: Article
Language:Indonesian
Published: Centre for Social Research and Development, Economics, Policy and Climate Change 2017-01-01
Series:Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Subjects:
Online Access:http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JAKK/article/view/2482
_version_ 1818176901674434560
author Subarudi Subarudi
author_facet Subarudi Subarudi
author_sort Subarudi Subarudi
collection DOAJ
description Kabupaten Ciamis merupakan salah satu kabupaten potensial untuk pengembangan hutan 3rak yat di Jawa Barat dengan produksi kayu tahunannya sebesar 325.000 m. Meskipun Ciamis telah mengeluarkan Peraturan daerah (Perda) No. 19 Tahun 2004 berkaitan dengan sistem tata usaha kayu (TUK), sistem TUK tersebut masih memiliki kendala dalam penerapannya di lapangan. Oleh karena itu kajian tentang pasokan dan kebutuhan kayu serta sistem TUK nya sangat dibutuhkan. Kajian ini menggunakan sebuah metoda sintesa terfokus (a focused synthesis method). Hasil kajian menunjukkan bahwa kebutuhan kayu bulat di Ciamis sebesar 2 - 4 kali lipat dari total produksi kayu bulat yang tercacat. Kelangkaan bahan baku kayu ini menuntut sebuah kebijakan restrukturisasi industri kayu di Ciamis. Masalah-masalah yang timbul dalam penerapan TUK adalah: (i) penyuluh kehutanan yang bekerja rangkap sebagai perantara pengurusan dokumen kayu, (ii) pengecekan di lapangan kadangkala tidak dilakukan, (iii) kepala desa hanya menandatangani surat asal usul kayu tanpa verifikasi di lapangan, (iv) pengurusan dokumen masih sulit dan biroktatis. Untuk mengatasi masalah tersebut ada 4 (empat) strategi yang meliputi: (1) penyamaan persepsi tentang SKSHH, (2) sistem TUK sesuai dengan asal usul kayu, (3) sistem TUK yang mudah dan murah, dan (4) revitalisasi peran dan fungsi penyuluh.
first_indexed 2024-12-11T20:23:33Z
format Article
id doaj.art-b3e14a0f40064868950cd47f97f6d1d0
institution Directory Open Access Journal
issn 0216-0897
2502-6267
language Indonesian
last_indexed 2024-12-11T20:23:33Z
publishDate 2017-01-01
publisher Centre for Social Research and Development, Economics, Policy and Climate Change
record_format Article
series Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
spelling doaj.art-b3e14a0f40064868950cd47f97f6d1d02022-12-22T00:52:01ZindCentre for Social Research and Development, Economics, Policy and Climate ChangeJurnal Analisis Kebijakan Kehutanan0216-08972502-62672017-01-013210912310.20886/jakk.2006.3.2.109-1231822KAJIAN KEBIJAKAN TATA USAHA KAYU HUTAN RAKYAT: Studi Kasus di Kabupaten Ciamis, Jawa BaratSubarudi SubarudiKabupaten Ciamis merupakan salah satu kabupaten potensial untuk pengembangan hutan 3rak yat di Jawa Barat dengan produksi kayu tahunannya sebesar 325.000 m. Meskipun Ciamis telah mengeluarkan Peraturan daerah (Perda) No. 19 Tahun 2004 berkaitan dengan sistem tata usaha kayu (TUK), sistem TUK tersebut masih memiliki kendala dalam penerapannya di lapangan. Oleh karena itu kajian tentang pasokan dan kebutuhan kayu serta sistem TUK nya sangat dibutuhkan. Kajian ini menggunakan sebuah metoda sintesa terfokus (a focused synthesis method). Hasil kajian menunjukkan bahwa kebutuhan kayu bulat di Ciamis sebesar 2 - 4 kali lipat dari total produksi kayu bulat yang tercacat. Kelangkaan bahan baku kayu ini menuntut sebuah kebijakan restrukturisasi industri kayu di Ciamis. Masalah-masalah yang timbul dalam penerapan TUK adalah: (i) penyuluh kehutanan yang bekerja rangkap sebagai perantara pengurusan dokumen kayu, (ii) pengecekan di lapangan kadangkala tidak dilakukan, (iii) kepala desa hanya menandatangani surat asal usul kayu tanpa verifikasi di lapangan, (iv) pengurusan dokumen masih sulit dan biroktatis. Untuk mengatasi masalah tersebut ada 4 (empat) strategi yang meliputi: (1) penyamaan persepsi tentang SKSHH, (2) sistem TUK sesuai dengan asal usul kayu, (3) sistem TUK yang mudah dan murah, dan (4) revitalisasi peran dan fungsi penyuluh.http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JAKK/article/view/2482tata usaha kayu, kebijakan hutan rakyat, kebutuhan dan pasokan kayu
spellingShingle Subarudi Subarudi
KAJIAN KEBIJAKAN TATA USAHA KAYU HUTAN RAKYAT: Studi Kasus di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
tata usaha kayu, kebijakan hutan rakyat, kebutuhan dan pasokan kayu
title KAJIAN KEBIJAKAN TATA USAHA KAYU HUTAN RAKYAT: Studi Kasus di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat
title_full KAJIAN KEBIJAKAN TATA USAHA KAYU HUTAN RAKYAT: Studi Kasus di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat
title_fullStr KAJIAN KEBIJAKAN TATA USAHA KAYU HUTAN RAKYAT: Studi Kasus di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat
title_full_unstemmed KAJIAN KEBIJAKAN TATA USAHA KAYU HUTAN RAKYAT: Studi Kasus di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat
title_short KAJIAN KEBIJAKAN TATA USAHA KAYU HUTAN RAKYAT: Studi Kasus di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat
title_sort kajian kebijakan tata usaha kayu hutan rakyat studi kasus di kabupaten ciamis jawa barat
topic tata usaha kayu, kebijakan hutan rakyat, kebutuhan dan pasokan kayu
url http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JAKK/article/view/2482
work_keys_str_mv AT subarudisubarudi kajiankebijakantatausahakayuhutanrakyatstudikasusdikabupatenciamisjawabarat