QUO VADIS UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA JIS. UNDANG-UNDANG NO 51 TAHUN 2009 DAN KOMPETENSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM UU. NO. 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

QUO VADIS UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA JIS. UNDANG-UNDANG NO 51 TAHUN 2009 DAN KOMPETENSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM UU. NO. 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Any change in the legislation, always cause changes / shifts in legal actions and legal consequences arising in the implementation and enforcement process .Act No. 30 of 2014 on Government Administration to bring a change in the term of authority Administrative Court in a dispute over the administra...

Full description

Bibliographic Details
Main Author:	Kartika Widya Utama
Format:	Article
Language:	Indonesian
Published:	University of Diponegoro, Faculty of Law 2015-07-01
Series:	Masalah-Masalah Hukum
Subjects:	Court Competences , Change Of Rule, Rule Of Law , The State Administration
Online Access:	https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/12920

Similar Items

Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (1986)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UNDANG-UNDANG TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA
by: Aju Putrijanti
Published: (2011-10-01)

Rancangan penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor tahun tentang Peradilan Tata Usaha Negara
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (1987)

Kedudukan lembaga kejaksaan sebagai pengacara negara dalam sistem peradilan tata usaha negara :: Analisis terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan RI
by: , KODRAT, Akmal, et al.
Published: (2004)

Pengaturan Pengajuan Gugatan Yang Melalui Upaya Administratif Berupa Banding Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan
by: Dola Riza, et al.
Published: (2024-01-01)

Kajian Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dalam Kaitan dengan Pengadilan Tata Usaha Negara
by: Ayu Putriyanti
Published: (2015-12-01)

PERUNDANG-UNDANGAN & PERATURAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (1990)

PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (1990)

OTOKRITIK TERHADAP KEMANDIRIAN BADAN PERADILAN DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
by: Kamaruddin Kamaruddin
Published: (2014-06-01)

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam perspektif Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama
by: , ARIYANTI, Lusi, et al.
Published: (2009)

Esensi Sengketa Administrasi Pertanahan di Peradilan Tata Usaha Negara
by: Enrico Simanjuntak
Published: (2018-08-01)

KEWENANGAN SERTA OBYEK SENGKETA DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA SETELAH ADA UU No. 30 / 2014 tentang ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
by: Aju Putrijanti
Published: (2015-10-01)

ASPEK HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH MENURUT UNDANG-UNDANG NO 3 TAHUN 2006 TENTANG PERADILAN AGAMA
by: , Yudha Herlangga, SH, et al.
Published: (2011)

PERBANDINGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DALAM PEMERIKSAAN PERKARA ANAK DI PENGADILAN ANAK
by: armanila febri, et al.
Published: (2015-11-01)

Restorative Justice dalam Peradilan Anak Berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2012
by: Susana Andi Meyrina
Published: (2017-03-01)

Bentuk Kegiatan Diversi Anak Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
by: Nurini Aprilianda
Published: (2017-12-01)

KEWENANGAN PERADILAN TIPIKOR PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
by: Mohammad Sahlan
Published: (2016-11-01)

Efektivitas Peradilan Tata Usaha Negara :: Studi kasus pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
by: , GUNAWAN, et al.
Published: (1996)

Keadilan Restoratif Dan Pembatasan Diversi Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
by: Zenny Rezania Dewantary
Published: (2016-12-01)

IMPLEMENTASI UNDANG- UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DALAM UPAYA MELINDUNGI KEPENTINGAN ANAK
by: Nevey Varida Ariani
Published: (2014-06-01)

KAJIAN ADMINISTRASI DAN TATA KELOLA KANTOR NOTARIS DI KOTA YOGYAKARTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
by: , Dinda Sekar Arum, et al.
Published: (2013)

Politik hukum Nasional dibidang hukum yayasan ditinjau dari pembentukan Undang-Undang No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
by: , NENDRA, Bakti, et al.
Published: (2008)

KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN AGAMA DAN KEKHUSUSAN BERACARANYA PASCA AMANDEMEN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA
by: Sabri Fataruba
Published: (2016-06-01)

FUNGSI PEMERIKSAAN DISMISSAL DALAM PERADILAN TATA USAHA NEGARA
by: Dezonda R. Pattipawae
Published: (2014-06-01)

POLITIK HUKUM PERADILAN TATA USAHA NEGARA DI INDONESIA
by: Wahyu Beny Mukti Setiyawan, et al.
Published: (2019-08-01)

PROSES PERUMUSAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK
by: , Suprih Hidayat, S.Sos., et al.
Published: (2013)

INTERPRETASI BENTUK BADAN USAHA MILIK DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
by: Amelia Sri Kusuma Dewi, et al.
Published: (2016-01-01)

Strategi peningkatan kemandirian lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum dan peradilan tata usaha negara
by: , PALUE, Petrus Uje, et al.
Published: (1999)

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TNI
by: , AGUS SUBAGYO, et al.
Published: (2013)

IMPLIKASI PENGAWASAN TERHADAP PRODUK HUKUM YANG BERBENTUK KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA MELALUI PERADILAN TATA USAHA NEGARA
by: Adwin Tista
Published: (2015-01-01)

Analisis Undang-undang No. 4 tahun 2005 tentang investasi dalam negeri dan Undang-undang no 5 tahun 2005 tentang investasi asing di Timor Leste
by: , LOBO. S, Diamantino Da Costa, et al.
Published: (2010)

Kajian hukum tentang restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara berkaitan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah :: Studi kasus PT. nhutani I
by: , SURIANSYAH, Agus, et al.
Published: (2004)

Laporan penelitian analisis yuridis tentang tata guna tanah sehubungan dengan berlakunya undang-undang nomor 24 tahun 1992 tentang penataan ruang
by: Baskoro, Rafael Edy
Published: (1993)

Merger Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Kegiatan Yang Dilarang Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
by: Jenny Kristina Matuankotta
Published: (2012-03-01)

Konsep “Antargolongan” dalam Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
by: Tiara Kumalasari
Published: (2020-07-01)

Asuransi Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Dalam Hubungan dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2001)

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
by: Herly Bastian, et al.
Published: (2019-03-01)

Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan Anak Melalui Diversi Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
by: Akhmad Munawar, et al.
Published: (2023-08-01)

TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP KEBIJAKAN DIVERSI BAGI ANAK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
by: Halim Palindungan Harahap
Published: (2014-10-01)

HARMONISASI SISTEM HUKUM ISLAM TERHADAP DIVERSI DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
by: Marsaid
Published: (2018-06-01)