Belanja Pemerintah Daerah
Artikel ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana belanja publik Pemerintah Daerah Kulon Progo merespons isu-isu kesejahteraan dengan pendekatan anggaran yang berpihak pada masyarakat miskin. Saat ini, Kabupaten Kulon Progo masih menjadi daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di antara kabupate...
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Secretariat General of the Ministry of Home Affairs
2023-10-01
|
| Series: | Bestuurskunde |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://jurnalsetjen.kemendagri.go.id/index.php/bjgs/article/view/114 |
| _version_ | 1827348055182016512 |
|---|---|
| author | Fikri Ariyad Choirunnisa |
| author_facet | Fikri Ariyad Choirunnisa |
| author_sort | Fikri Ariyad |
| collection | DOAJ |
| description |
Artikel ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana belanja publik Pemerintah Daerah Kulon Progo merespons isu-isu kesejahteraan dengan pendekatan anggaran yang berpihak pada masyarakat miskin. Saat ini, Kabupaten Kulon Progo masih menjadi daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di antara kabupaten/kota di D.I.Yogyakarta. Kondisi ini menjadi ironis karena daerah ini berada di bawah Pemerintah Daerah yang berstatus menerima otonomi khusus. Pengaturan ini berdampak pada pengucuran dana keistimewaan kepada Kulon Progo sehingga kapasitas fiskalnya menjadi besar. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan (library research). Sedangkan tahapan penelitian ini terdiri dari identifikasi masalah, penelusuran literatur, tujuan dan sasaran penelitian, pengumpulan data, analisis dan interpretasi data, serta pelaporan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja publik Kulon Progo belum mampu membawa daerah ini keluar dari persoalan ketimpangan. Persoalan kemiskinan, rendahnya indeks pembangunan manusia, tingginya tingkat pengangguran terbuka, bahkan rendahnya alokasi belanja publik untuk infrastruktur berdampak pada predikat dan citra Kulon Progo yang belum lepas dari persoalan tersebut. Selain itu, pada aspek belanja publik, terutama berdasarkan alokasi anggaran yang pro rakyat miskin, nyatanya belum sepenuhnya mengakomodasi kepentingan mereka. Hal ini dapat dilihat dari analisis data mengenai isu ketimpangan di Kabupaten Kulon Progo yang belum teratasi dengan baik. Realitas ini dalam konteks Kulon Progo menarik untuk dikaji karena dengan kapasitas daya fiskal yang cukup besar belum tercermin dalam belanja publik yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
|
| first_indexed | 2024-03-08T00:04:24Z |
| format | Article |
| id | doaj.art-b4df2101fbe84ebcad32edad5f67cceb |
| institution | Directory Open Access Journal |
| issn | 2797-6351 2797-5576 |
| language | English |
| last_indexed | 2024-03-08T00:04:24Z |
| publishDate | 2023-10-01 |
| publisher | Secretariat General of the Ministry of Home Affairs |
| record_format | Article |
| series | Bestuurskunde |
| spelling | doaj.art-b4df2101fbe84ebcad32edad5f67cceb2024-02-17T12:44:06ZengSecretariat General of the Ministry of Home AffairsBestuurskunde2797-63512797-55762023-10-0132Belanja Pemerintah DaerahFikri Ariyad0Choirunnisa1Fakultas Hukum Universitas Selamat Sri BatangProgram Studi Ilmu Komunikasi Universitas Selamat Sri Batang Artikel ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana belanja publik Pemerintah Daerah Kulon Progo merespons isu-isu kesejahteraan dengan pendekatan anggaran yang berpihak pada masyarakat miskin. Saat ini, Kabupaten Kulon Progo masih menjadi daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di antara kabupaten/kota di D.I.Yogyakarta. Kondisi ini menjadi ironis karena daerah ini berada di bawah Pemerintah Daerah yang berstatus menerima otonomi khusus. Pengaturan ini berdampak pada pengucuran dana keistimewaan kepada Kulon Progo sehingga kapasitas fiskalnya menjadi besar. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan (library research). Sedangkan tahapan penelitian ini terdiri dari identifikasi masalah, penelusuran literatur, tujuan dan sasaran penelitian, pengumpulan data, analisis dan interpretasi data, serta pelaporan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja publik Kulon Progo belum mampu membawa daerah ini keluar dari persoalan ketimpangan. Persoalan kemiskinan, rendahnya indeks pembangunan manusia, tingginya tingkat pengangguran terbuka, bahkan rendahnya alokasi belanja publik untuk infrastruktur berdampak pada predikat dan citra Kulon Progo yang belum lepas dari persoalan tersebut. Selain itu, pada aspek belanja publik, terutama berdasarkan alokasi anggaran yang pro rakyat miskin, nyatanya belum sepenuhnya mengakomodasi kepentingan mereka. Hal ini dapat dilihat dari analisis data mengenai isu ketimpangan di Kabupaten Kulon Progo yang belum teratasi dengan baik. Realitas ini dalam konteks Kulon Progo menarik untuk dikaji karena dengan kapasitas daya fiskal yang cukup besar belum tercermin dalam belanja publik yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. http://jurnalsetjen.kemendagri.go.id/index.php/bjgs/article/view/114desentralisasi fiskalbelanja pemerintahkapasitas fiskalpembangunan kesejahteraan |
| spellingShingle | Fikri Ariyad Choirunnisa Belanja Pemerintah Daerah Bestuurskunde desentralisasi fiskal belanja pemerintah kapasitas fiskal pembangunan kesejahteraan |
| title | Belanja Pemerintah Daerah |
| title_full | Belanja Pemerintah Daerah |
| title_fullStr | Belanja Pemerintah Daerah |
| title_full_unstemmed | Belanja Pemerintah Daerah |
| title_short | Belanja Pemerintah Daerah |
| title_sort | belanja pemerintah daerah |
| topic | desentralisasi fiskal belanja pemerintah kapasitas fiskal pembangunan kesejahteraan |
| url | http://jurnalsetjen.kemendagri.go.id/index.php/bjgs/article/view/114 |
| work_keys_str_mv | AT fikriariyad belanjapemerintahdaerah AT choirunnisa belanjapemerintahdaerah |