LEGALITAS PENYIDIK SEBAGAI SAKSI DALAM PEMERIKSAAN PERSIDANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 454 K/PID.SUS/2011, 1531 K/PID.SUS/2010, DAN 2588 K/PID.SUS/2010)

Penegakan hukum tindak pidana narkotika (war on drugs) sedang marak dilakukan di Indonesia. Mengingat perhatian terhadap bahaya narkotika bagi generasi penerus bangsa semakin meningkat. Peredaran narkotika seakan tidak dapat dibendung walaupun terpidana narkotika berada di penjara. Meski demikian, p...

Full description

Bibliographic Details
Main Author:	Achmad Fikri Rasyidi
Format:	Article
Language:	English
Published:	Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM 2017-02-01
Series:	Jurnal Penelitian Hukum De Jure
Subjects:	penyidik saksi legalitas narkotika investigator witness legality narcotics
Online Access:	https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/181

_version_	1797819971152117760
author	Achmad Fikri Rasyidi
author_facet	Achmad Fikri Rasyidi
author_sort	Achmad Fikri Rasyidi
collection	DOAJ
description	Penegakan hukum tindak pidana narkotika (war on drugs) sedang marak dilakukan di Indonesia. Mengingat perhatian terhadap bahaya narkotika bagi generasi penerus bangsa semakin meningkat. Peredaran narkotika seakan tidak dapat dibendung walaupun terpidana narkotika berada di penjara. Meski demikian, praktek penegakan hukum narkotika di Indonesia tidak selalu berjalan sesuai prosedur. Permasalahan rekayasa kasus kerap kali dilakukan untuk memenuhi target kinerja aparat kepolisian. Pengakkan hukum semacam ini tentu menciderai hak asasi manusia, khususnya orang yang direkayasa terlibat dalam tindak pidana narkotika dalam kapasitas apapun. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai keabsahan penyidik untuk bersaksi di persidangan atas kasus yang ia sidik sebelumnya, kemudian bagaimana kekuatan kesaksian tersebut mempengaruhi pertimbangan hakim dalam praktek. Penelitian diharapkan berkontribusi pada rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP) yang eksis sejak 1981. Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa secara normatif, kesaksian penyidik dapat didengarkan di persidangan selama memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 26 dan 27, dan Pasal 168-171 KUHAP. Tetapi dalam kasus tindak pidana narkotika, yang dibenarkan untuk melakukan teknik penangkapan tertentu, kesaksian penyidik di persidangan tidak dapat dipertimbangkan oleh hakim karena mengandung konflik kepentingan, sehingga keterangan saksi penyidik tidak memiliki kekuatan hukum untuk dipertimbangkan hakim dalam memutus perkara. Abstract Now, Indonesia is forceful in law enforcement of narcotics crime (war on drugs). Remembering concern to the danger of narcotics for next generation more increasing. Its traffic is hard to be repressed despite convicts are in prison. Nevertheless, in Indonesia the practice of narcotics law enforcement have not carried out as procedure. The intrigue of cases often is made by police to meet performance targets. It will offend human rights, for one (victim) whom is conspired to get involved in a narcotic crime of any capacity. The problem of this research is about legality of investigator to witness in trial of case that has investigated before, then how strength of its testimony to influence the consideration of the judges, and some practices of narcotics trial in hearing testimony of witnesses come from investigators. This research is useful for restriction of witnesses meaning development as stipulated in the Criminal Law Procedure Code. It concludes that in normative, the investigator testimony can be heard in trial as long as meet provisions the article 1 figure 26 and 27, and article 168-171 of the Criminal Law Procedure Code. But, it can be right to arrest narcotics defendant by a certain technique, the investigator testimony could not be considered by the judges because it can be conflict of interests, so its testimony has not legal force to decide a case.
first_indexed	2024-03-13T09:30:29Z
format	Article
id	doaj.art-b770e181fff0490380a277c2c88b6e1e
institution	Directory Open Access Journal
issn	1410-5632 2579-8561
language	English
last_indexed	2024-03-13T09:30:29Z
publishDate	2017-02-01
publisher	Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
record_format	Article
series	Jurnal Penelitian Hukum De Jure
spelling	doaj.art-b770e181fff0490380a277c2c88b6e1e2023-05-26T01:41:41ZengBadan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAMJurnal Penelitian Hukum De Jure1410-56322579-85612017-02-0116335336910.30641/dejure.2016.V16.353-36946LEGALITAS PENYIDIK SEBAGAI SAKSI DALAM PEMERIKSAAN PERSIDANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 454 K/PID.SUS/2011, 1531 K/PID.SUS/2010, DAN 2588 K/PID.SUS/2010)Achmad Fikri Rasyidi0Peneliti pada Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAMPenegakan hukum tindak pidana narkotika (war on drugs) sedang marak dilakukan di Indonesia. Mengingat perhatian terhadap bahaya narkotika bagi generasi penerus bangsa semakin meningkat. Peredaran narkotika seakan tidak dapat dibendung walaupun terpidana narkotika berada di penjara. Meski demikian, praktek penegakan hukum narkotika di Indonesia tidak selalu berjalan sesuai prosedur. Permasalahan rekayasa kasus kerap kali dilakukan untuk memenuhi target kinerja aparat kepolisian. Pengakkan hukum semacam ini tentu menciderai hak asasi manusia, khususnya orang yang direkayasa terlibat dalam tindak pidana narkotika dalam kapasitas apapun. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai keabsahan penyidik untuk bersaksi di persidangan atas kasus yang ia sidik sebelumnya, kemudian bagaimana kekuatan kesaksian tersebut mempengaruhi pertimbangan hakim dalam praktek. Penelitian diharapkan berkontribusi pada rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP) yang eksis sejak 1981. Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa secara normatif, kesaksian penyidik dapat didengarkan di persidangan selama memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 26 dan 27, dan Pasal 168-171 KUHAP. Tetapi dalam kasus tindak pidana narkotika, yang dibenarkan untuk melakukan teknik penangkapan tertentu, kesaksian penyidik di persidangan tidak dapat dipertimbangkan oleh hakim karena mengandung konflik kepentingan, sehingga keterangan saksi penyidik tidak memiliki kekuatan hukum untuk dipertimbangkan hakim dalam memutus perkara. Abstract Now, Indonesia is forceful in law enforcement of narcotics crime (war on drugs). Remembering concern to the danger of narcotics for next generation more increasing. Its traffic is hard to be repressed despite convicts are in prison. Nevertheless, in Indonesia the practice of narcotics law enforcement have not carried out as procedure. The intrigue of cases often is made by police to meet performance targets. It will offend human rights, for one (victim) whom is conspired to get involved in a narcotic crime of any capacity. The problem of this research is about legality of investigator to witness in trial of case that has investigated before, then how strength of its testimony to influence the consideration of the judges, and some practices of narcotics trial in hearing testimony of witnesses come from investigators. This research is useful for restriction of witnesses meaning development as stipulated in the Criminal Law Procedure Code. It concludes that in normative, the investigator testimony can be heard in trial as long as meet provisions the article 1 figure 26 and 27, and article 168-171 of the Criminal Law Procedure Code. But, it can be right to arrest narcotics defendant by a certain technique, the investigator testimony could not be considered by the judges because it can be conflict of interests, so its testimony has not legal force to decide a case.https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/181penyidiksaksilegalitasnarkotikainvestigatorwitnesslegalitynarcotics
spellingShingle	Achmad Fikri Rasyidi LEGALITAS PENYIDIK SEBAGAI SAKSI DALAM PEMERIKSAAN PERSIDANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 454 K/PID.SUS/2011, 1531 K/PID.SUS/2010, DAN 2588 K/PID.SUS/2010) Jurnal Penelitian Hukum De Jure penyidik saksi legalitas narkotika investigator witness legality narcotics
title	LEGALITAS PENYIDIK SEBAGAI SAKSI DALAM PEMERIKSAAN PERSIDANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 454 K/PID.SUS/2011, 1531 K/PID.SUS/2010, DAN 2588 K/PID.SUS/2010)
title_full	LEGALITAS PENYIDIK SEBAGAI SAKSI DALAM PEMERIKSAAN PERSIDANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 454 K/PID.SUS/2011, 1531 K/PID.SUS/2010, DAN 2588 K/PID.SUS/2010)
title_fullStr	LEGALITAS PENYIDIK SEBAGAI SAKSI DALAM PEMERIKSAAN PERSIDANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 454 K/PID.SUS/2011, 1531 K/PID.SUS/2010, DAN 2588 K/PID.SUS/2010)
title_full_unstemmed	LEGALITAS PENYIDIK SEBAGAI SAKSI DALAM PEMERIKSAAN PERSIDANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 454 K/PID.SUS/2011, 1531 K/PID.SUS/2010, DAN 2588 K/PID.SUS/2010)
title_short	LEGALITAS PENYIDIK SEBAGAI SAKSI DALAM PEMERIKSAAN PERSIDANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 454 K/PID.SUS/2011, 1531 K/PID.SUS/2010, DAN 2588 K/PID.SUS/2010)
title_sort	legalitas penyidik sebagai saksi dalam pemeriksaan persidangan tindak pidana narkotika analisis pertimbangan hakim dalam putusan mahkamah agung nomor 454 k pid sus 2011 1531 k pid sus 2010 dan 2588 k pid sus 2010
topic	penyidik saksi legalitas narkotika investigator witness legality narcotics
url	https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/181
work_keys_str_mv	AT achmadfikrirasyidi legalitaspenyidiksebagaisaksidalampemeriksaanpersidangantindakpidananarkotikaanalisispertimbanganhakimdalamputusanmahkamahagungnomor454kpidsus20111531kpidsus2010dan2588kpidsus2010

LEGALITAS PENYIDIK SEBAGAI SAKSI DALAM PEMERIKSAAN PERSIDANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 454 K/PID.SUS/2011, 1531 K/PID.SUS/2010, DAN 2588 K/PID.SUS/2010)

Similar Items