UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DILIHAT DARI PASAL 18 B AYAT 2 UUD 1945

UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DILIHAT DARI PASAL 18 B AYAT 2 UUD 1945

The status of Village has still been outside of the government bureucratic-system. It is still being positioned as a community that regulated by State and given the governmental tasks. The Law Number 6/ 2014 regarding The Village not includes it into the local government system. This research was...

Full description

Bibliographic Details
Main Author:	Hanif Nurcholis
Format:	Article
Language:	Indonesian
Published:	University of Diponegoro, Faculty of Law 2014-01-01
Series:	Masalah-Masalah Hukum
Subjects:	Village, Nity of Communities Base on Custom Law, Reconstruction of The Village Administration
Online Access:	https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9035

Similar Items

Implementasi Pengelolaan Kekayaan Milik Desa Sebagaimana yang Diamanatkan dalam Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
by: Rahayu Utami Styaningsih, et al.
Published: (2023-12-01)

Perkembangan Politik Hukum Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
by: Agus Kusnadi
Published: (2015-12-01)

DETERMINAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DANA DESA PASCA PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
by: I Made Laut Mertha JAYA
Published: (2019-10-01)

Paradigma Pembangunan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
by: Betha Rahmasari
Published: (2020-12-01)

PARTISIPASI MASYARAKAT DI DALAM PENGELOLAAN UANG DESA PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
by: Laurensius Arliman S
Published: (2019-08-01)

INTERPRETASI BENTUK BADAN USAHA MILIK DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
by: Amelia Sri Kusuma Dewi, et al.
Published: (2016-01-01)

Penyelenggaraan Pemerintah Negeri di Pulau Ambon Kabupaten Maluku Tengah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
by: Natanel Lainsamputty
Published: (2019-12-01)

Penyelenggaraan Pemerintah Negeri di Pulau Ambon Kabupaten Maluku Tengah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
by: Natanel Lainsamputty
Published: (2019-12-01)

Undang-Undang Desa: Sebuah Kontribusi terhadap Literatur dan Kebijakan
by: Deddy Setiadi, et al.
Published: (2024-04-01)

ANALISIS YURIDIS PASAL 5 AYAT 2 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG PENGADILAN PAJAK DITINJAU DARI PASAL 24 AYAT 1 DAN AYAT 2 UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
by: Dedi Sugiyanto (Universitas Islam Kalimantan)
Published: (2021-01-01)

PERATURAN YANG DITETAPKAN OLEH KEPALA DESA (Kajian Terhadap Pasal 8 ayat (1) UU No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)
by: Andress Bakarbessy
Published: (2018-10-01)

Analisis Penggunaan Dana Desa Berdasarkan Permendesa PDTT Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019
by: Panji Setiawan, et al.
Published: (2022-04-01)

SINERGITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA PASCA PEMBERLAKUAN UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
by: Sutrisno Purwohadi Mulyono
Published: (2014-07-01)

REVITALISASI SISTEM PEMERINTAHAN DESA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI PROVINSI SUMATERA BARAT
by: Donny Michael Situmorang
Published: (2016-08-01)

Penegakan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
by: Edi Suryanto Makkasau, et al.
Published: (2022-01-01)

Analisis Yuridis Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
by: Lalu Heru Sujamawardi
Published: (2018-05-01)

Pemahaman Masyarakat Desa Sebauk Terhadap Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik
by: Jon Hendri, et al.
Published: (2020-06-01)

PENGELOLAAN KEUANGAN DI DESA PESISIR BERDASARKAN ASAS PARTISIPASI DALAM UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA SEBAGAI UPAYA AKUNTABILITAS PUBLIK DI KABUPATEN GRESIK
by: Chomariyah - Chomariyah, et al.
Published: (2015-05-01)

Konsep “Antargolongan” dalam Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
by: Tiara Kumalasari
Published: (2020-07-01)

Makna Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
by: Syofyan Hadi
Published: (2023-02-01)

IMPLEMENTASI PASAL 84 DAN PASAL 85 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS DI KABUPATEN SLEMAN
by: SAPUTRA, ADE, et al.
Published: (2014)

Book Review: Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945 (Perumusan dan Undang-Undang Pelaksanaannya)
by: Mei Susanto
Published: (2015-12-01)

UU NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA SEBAGAI MANIFESTASI PENEGAKAN PASAL 18 B AYAT (2) UUD NRI TAHUN 1945
by: Amalia Diamantina
Published: (2016-01-01)

Pelaksanaan Pasal 88 Ayat (4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas sebagai salah satu kewajiban Disclosure
by: , SARI, Wahyu, et al.
Published: (2006)

URGENSI SIDIK JARI PENGHADAP PADA MINUTA AKTA BERDASARKAN PASAL 16 AYAT (1) HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 2TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004TENTANG JABATAN NOTARIS
by: , GERNALIA NOVA P, et al.
Published: (2014)

TINJAUAN YURIDIS PASAL 53 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
by: , R. Dharma Indra wijaya, et al.
Published: (2013)

Dinamika Politik Persetujuan Bersama tentang Penetapan Desa Adat di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2014
by: Haryo Suganda, et al.
Published: (2017-03-01)

Dinamika Politik Persetujuan Bersama tentang Penetapan Desa Adat di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2014
by: Haryo Suganda, et al.
Published: (2017-03-01)

KEDUDUKAN PASAL 2 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN TERHADAP KONSEP HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA
by: Nico Christian Basarah
Published: (2016-04-01)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS PASCA BERLAKUNYA PASAL 66 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
by: , RIKA REFIANTY, et al.
Published: (2014)

IMPLIKASI HUKUM PENERAPAN PASAL 91 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TERHADAP KONSTELASI PEMINDAHAN HAK
by: Nia Kurniati
Published: (2018-12-01)

OFSET PERTAHANAN DALAM KERANGKA PASAL 1320 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA : ANALISA IMPLEMENTASI PASAL 43 UNDANG.UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG INDUSTRI PERTAHANAN
by: , Sylvia, et al.
Published: (2014)

EFEKTIFITAS PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA BERDASARKAN PERMENDAGRI NO 113 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
by: L. M. Ricard Zeldi Putra
Published: (2019-03-01)

Perubahan Makna Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945
by: Ziffany Firdinal
Published: (2016-05-01)

Kepastian Hukum dalam Pasal 112 dan 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
by: Fitri Resnawardhani
Published: (2019-04-01)

Implikasi Hukum Terkait Dengan Pelaksanaan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
by: Sabri Fataruba
Published: (2018-06-01)

Implikasi Hukum Terkait Dengan Pelaksanaan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
by: Sabri Fataruba
Published: (2018-07-01)

KAJIAN YURIDIS MENGENAI BENTUK PERSEKUTUAN PERDATA NOTARIS MENURUT PASAL 20 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
by: NASUTION, AMRI
Published: (2015)

Implementasi pemanggilan notaris menurut Pasal 66 Ayat (10 Huruf B Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris di Kabupaten Bantul
by: , NOVRIYANTO, Agung Sulistyawan, et al.
Published: (2009)

PENERAPAN PASAL 5 AYAT (1) Undang-Undang NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TERHADAP NOTARIS YANG MELAKUKAN PENCUCIAN UANG
by: Maman Budiman
Published: (2023-10-01)