Pelanggaran Sistematis, Terstruktur dan Masif: Suatu Sebab Pembatalan Kehendak Rakyat dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2010
Pendahuluan Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilu kepala daerah (pemilukada)1. Kewenangan tersebut muncul setelah perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda). Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2008 ha...
Main Author: | |
---|---|
Format: | Article |
Language: | English |
Published: |
The Registrar and Secretariat General of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia
2016-05-01
|
Series: | Jurnal Konstitusi |
Online Access: | https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/245 |
_version_ | 1797900789666021376 |
---|---|
author | Veri Junaidi |
author_facet | Veri Junaidi |
author_sort | Veri Junaidi |
collection | DOAJ |
description | Pendahuluan
Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilu kepala daerah (pemilukada)1. Kewenangan tersebut muncul setelah perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda). Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2008 hasil perubahan UU Pemda secara eksplisit memberikan kewenangan kepada MK dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilukada. Pasal 236 menyebutkan bahwa dengan diundangkannya UU No. 12 Tahun 2008 maka kewenangan Mahkamah Agung (MA) dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilukada diserahkan kepada MK. ...
|
first_indexed | 2024-04-10T08:51:37Z |
format | Article |
id | doaj.art-b962bdcf5757476fab7ae9e35e46f795 |
institution | Directory Open Access Journal |
issn | 1829-7706 2548-1657 |
language | English |
last_indexed | 2024-04-10T08:51:37Z |
publishDate | 2016-05-01 |
publisher | The Registrar and Secretariat General of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia |
record_format | Article |
series | Jurnal Konstitusi |
spelling | doaj.art-b962bdcf5757476fab7ae9e35e46f7952023-02-22T04:11:38ZengThe Registrar and Secretariat General of the Constitutional Court of the Republic of IndonesiaJurnal Konstitusi1829-77062548-16572016-05-017510.31078/jk753242Pelanggaran Sistematis, Terstruktur dan Masif: Suatu Sebab Pembatalan Kehendak Rakyat dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2010Veri JunaidiPendahuluan Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilu kepala daerah (pemilukada)1. Kewenangan tersebut muncul setelah perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda). Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2008 hasil perubahan UU Pemda secara eksplisit memberikan kewenangan kepada MK dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilukada. Pasal 236 menyebutkan bahwa dengan diundangkannya UU No. 12 Tahun 2008 maka kewenangan Mahkamah Agung (MA) dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilukada diserahkan kepada MK. ... https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/245 |
spellingShingle | Veri Junaidi Pelanggaran Sistematis, Terstruktur dan Masif: Suatu Sebab Pembatalan Kehendak Rakyat dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2010 Jurnal Konstitusi |
title | Pelanggaran Sistematis, Terstruktur dan Masif: Suatu Sebab Pembatalan Kehendak Rakyat dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2010 |
title_full | Pelanggaran Sistematis, Terstruktur dan Masif: Suatu Sebab Pembatalan Kehendak Rakyat dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2010 |
title_fullStr | Pelanggaran Sistematis, Terstruktur dan Masif: Suatu Sebab Pembatalan Kehendak Rakyat dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2010 |
title_full_unstemmed | Pelanggaran Sistematis, Terstruktur dan Masif: Suatu Sebab Pembatalan Kehendak Rakyat dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2010 |
title_short | Pelanggaran Sistematis, Terstruktur dan Masif: Suatu Sebab Pembatalan Kehendak Rakyat dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2010 |
title_sort | pelanggaran sistematis terstruktur dan masif suatu sebab pembatalan kehendak rakyat dalam pemilihan kepala daerah tahun 2010 |
url | https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/245 |
work_keys_str_mv | AT verijunaidi pelanggaransistematisterstrukturdanmasifsuatusebabpembatalankehendakrakyatdalampemilihankepaladaerahtahun2010 |