Integrasi Sistem Informasi Pertanahan Dan Infrastruktur Data Spasial Dalam Rangka Perwujudan One Map Policy”

Abstract: Land information has important roles in Spatial Data Infrastructure (SDI), as it contains information of land use, utilization, even land value. Land information also has specific characteristic: dynamics and has sensitivity related to the needs of different parties. Moreover, the “new pa...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Sukmo Pinuji
Format: Article
Language:English
Published: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta 2016-05-01
Series:BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan
Subjects:
Online Access:http://www.jurnalbhumi.stpn.ac.id/index.php/JB/article/view/31
_version_ 1818150525817847808
author Sukmo Pinuji
author_facet Sukmo Pinuji
author_sort Sukmo Pinuji
collection DOAJ
description Abstract: Land information has important roles in Spatial Data Infrastructure (SDI), as it contains information of land use, utilization, even land value. Land information also has specific characteristic: dynamics and has sensitivity related to the needs of different parties. Moreover, the “new paradigm of Land Information System (LIS)” should be able to promote spatial based decision making for sustainable development, thus demand the integration of LIS to National SDI (NSDI), to facilitate spatial data access within stakeholders. Nonetheless, this condition has not been met. This research identified and analyzed some “critical points” of the integration of LIS to NSDI, based on six elements of SDI, through the implementation of Geo-KKP, a milestone of the implementation of SDI in the organization of Ministry of Agrarian and Land Use Planning/NLA. The results show that Geo-KKP is developed mainly to support land registration, and has not been developed to support NSDI. Furthermore, the integration of LIS to support NSDI can be effectively achieved through the comprehensive development of the six elements of SDI. Key words: LIS, IDS, Geo-KKP Intisari: Informasi pertanahan memiliki peran penting dalam Infrastruktur Data Spasial (IDS), karena menyediakan informasi mengenai pemilikan, pemanfaatan sampai informasi nilai tanah. Selain itu, perkembangan “paradigma baru” bahwa Sistem Informasi Pertanahan (SIP) harus berperan dalam spatial based decision making untuk terwujudnya sustainable development menjadikan tantangan tersendiri dalam menciptakan sistem yang terintegrasi ke dalam Infrastruktur Data Spasial Nasional (IDSN), agar informasi spasial dapat dengan mudah diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam implementasinya, SIP belum dapat secara optimal terintegrasi dalam IDSN. Penelitian ini mengidentifikasi dan menganalisis berbagai “titik sensitif” dalam pengintegrasian SIP ke dalam IDSN, berdasarkan enam elemen IDS, melalui implementasi Geo-KKP, yang merupakan rintisan IDS di level organisasi Kementerian ATR/BPN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Geo-KKP masih dikembangkan secara parsial dari konsep IDSN, sebatas untuk mendukung kegiatan pendaftaran tanah, dan belum mencakup kepentingan yang lebih luas sebagaimana yang diinginkan oleh konsep IDS.Untuk dapat mengembangkan SIP yang dapat memenuhi tuntutan tersebut, keenam elemen IDS tersebut harus diafiliasi secara komprehensif dan menyeluruh, dan tidak secara parsial. Kata kunci: SIP, IDS, Geo-KKP
first_indexed 2024-12-11T13:24:19Z
format Article
id doaj.art-c42d0e082777452f8c6fd423defde3cc
institution Directory Open Access Journal
issn 2442-6954
2580-2151
language English
last_indexed 2024-12-11T13:24:19Z
publishDate 2016-05-01
publisher Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta
record_format Article
series BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan
spelling doaj.art-c42d0e082777452f8c6fd423defde3cc2022-12-22T01:05:39ZengSekolah Tinggi Pertanahan Nasional YogyakartaBHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan2442-69542580-21512016-05-012110.31292/jb.v2i1.3125Integrasi Sistem Informasi Pertanahan Dan Infrastruktur Data Spasial Dalam Rangka Perwujudan One Map Policy”Sukmo Pinuji0Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Abstract: Land information has important roles in Spatial Data Infrastructure (SDI), as it contains information of land use, utilization, even land value. Land information also has specific characteristic: dynamics and has sensitivity related to the needs of different parties. Moreover, the “new paradigm of Land Information System (LIS)” should be able to promote spatial based decision making for sustainable development, thus demand the integration of LIS to National SDI (NSDI), to facilitate spatial data access within stakeholders. Nonetheless, this condition has not been met. This research identified and analyzed some “critical points” of the integration of LIS to NSDI, based on six elements of SDI, through the implementation of Geo-KKP, a milestone of the implementation of SDI in the organization of Ministry of Agrarian and Land Use Planning/NLA. The results show that Geo-KKP is developed mainly to support land registration, and has not been developed to support NSDI. Furthermore, the integration of LIS to support NSDI can be effectively achieved through the comprehensive development of the six elements of SDI. Key words: LIS, IDS, Geo-KKP Intisari: Informasi pertanahan memiliki peran penting dalam Infrastruktur Data Spasial (IDS), karena menyediakan informasi mengenai pemilikan, pemanfaatan sampai informasi nilai tanah. Selain itu, perkembangan “paradigma baru” bahwa Sistem Informasi Pertanahan (SIP) harus berperan dalam spatial based decision making untuk terwujudnya sustainable development menjadikan tantangan tersendiri dalam menciptakan sistem yang terintegrasi ke dalam Infrastruktur Data Spasial Nasional (IDSN), agar informasi spasial dapat dengan mudah diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam implementasinya, SIP belum dapat secara optimal terintegrasi dalam IDSN. Penelitian ini mengidentifikasi dan menganalisis berbagai “titik sensitif” dalam pengintegrasian SIP ke dalam IDSN, berdasarkan enam elemen IDS, melalui implementasi Geo-KKP, yang merupakan rintisan IDS di level organisasi Kementerian ATR/BPN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Geo-KKP masih dikembangkan secara parsial dari konsep IDSN, sebatas untuk mendukung kegiatan pendaftaran tanah, dan belum mencakup kepentingan yang lebih luas sebagaimana yang diinginkan oleh konsep IDS.Untuk dapat mengembangkan SIP yang dapat memenuhi tuntutan tersebut, keenam elemen IDS tersebut harus diafiliasi secara komprehensif dan menyeluruh, dan tidak secara parsial. Kata kunci: SIP, IDS, Geo-KKP http://www.jurnalbhumi.stpn.ac.id/index.php/JB/article/view/31LISIDSGeo-KKP
spellingShingle Sukmo Pinuji
Integrasi Sistem Informasi Pertanahan Dan Infrastruktur Data Spasial Dalam Rangka Perwujudan One Map Policy”
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan
LIS
IDS
Geo-KKP
title Integrasi Sistem Informasi Pertanahan Dan Infrastruktur Data Spasial Dalam Rangka Perwujudan One Map Policy”
title_full Integrasi Sistem Informasi Pertanahan Dan Infrastruktur Data Spasial Dalam Rangka Perwujudan One Map Policy”
title_fullStr Integrasi Sistem Informasi Pertanahan Dan Infrastruktur Data Spasial Dalam Rangka Perwujudan One Map Policy”
title_full_unstemmed Integrasi Sistem Informasi Pertanahan Dan Infrastruktur Data Spasial Dalam Rangka Perwujudan One Map Policy”
title_short Integrasi Sistem Informasi Pertanahan Dan Infrastruktur Data Spasial Dalam Rangka Perwujudan One Map Policy”
title_sort integrasi sistem informasi pertanahan dan infrastruktur data spasial dalam rangka perwujudan one map policy
topic LIS
IDS
Geo-KKP
url http://www.jurnalbhumi.stpn.ac.id/index.php/JB/article/view/31
work_keys_str_mv AT sukmopinuji integrasisisteminformasipertanahandaninfrastrukturdataspasialdalamrangkaperwujudanonemappolicy