Implikasi Hukum Pengaturan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) Pasal 24C ayat (6) menentukan bahwa hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut jelas bahwa hukum cara Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang. Makna...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Aan Eko Widiarto
Format: Article
Language:English
Published: The Registrar and Secretariat General of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia 2019-04-01
Series:Jurnal Konstitusi
Subjects:
Online Access:https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1477
_version_ 1828010278047973376
author Aan Eko Widiarto
author_facet Aan Eko Widiarto
author_sort Aan Eko Widiarto
collection DOAJ
description Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) Pasal 24C ayat (6) menentukan bahwa hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut jelas bahwa hukum cara Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang. Makna frasa "diatur dengan" menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan materi muatan itu harus diatur hanya di dalam Peraturan Perundang-undangan yang didelegasikan dan tidak boleh didelegasikan lebih lanjut ke Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah (subdelegasi). Pokok permasalahan yang penting diteliti adalah apa implikasi hukum pengaturan hukum acara Mahkamah Konstitusi dalam bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi. Sesuai dengan permasalahan yang diangkat, penelitian ini adalah penelitian doktrinal atau juga disebut sebagai penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan teoretis (theoretical approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Implikasi hukum pengaturan hukum acara Mahkamah Konstitusi dalam bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi berdasarkan hasil penelitian ini teridentifikasi ada 3 (tiga), yaitu: ketidakpastian hukum, pelanggaran hierarki peraturan perundang-undangan, dan ketiadaan tertib hukum. Akibat ketiga implikasi hukum tersebut maka penyelenggaraan wewenang dan kewajiban Mahkamah Konstitusi menjadi tidak sah. Namun demikian mengingat asas kemanfaatan dan asas praduga rechtsmatig maka selama memberi mandat dan sampai dengan belum ada pembatalan Peraturan Mahkamah Konstitusi maka tindakan MK selalu harus dianggap benar. 1945 Constitution (UUD 1945) Article 24C Paragraph (6) provides that the procedural law and other provisions concerning the Constitutional Court shall be regulated by act. Based on these provisions it is clear that the law of the way the Constitutional Court is regulated by act. The meaning of the phrase "governed by" pursuant to Act No. 12 of 2011 concerning the Establishment of the Acts and Regulations on the contents of the content shall be regulated only in the delegated Legislation and shall not be further delegated to the lower Legislation Regulations (subdelegations ). The main issue that is important to examine is what is the legal implication of regulation of procedural law of the Constitutional Court in the form of Constitutional Court Regulation not in an Act. In accordance with the issues raised, this study is a doctrinal research or also referred to as normative research. The approaches are theoretical approach, and the conceptual approach. The legal implications of the procedural law setting of the Constitutional Court in the form of Constitutional Court Regulation based on the results of this study are identified there are 3 (three), namely: legal uncertainty, violation of legal hierarchy of regulations, and absence of orderly law. As a result of these three legal implications, the legal consequences for the implementation of the authority and duties of the Constitutional Court become invalid. However, considering the principle of expediency and presupposition principle of rechtsmatig then as long as giving benefit and until there is no cancellation of the Constitutional Court Regulation, the action of the Constitutional Court must always be considered true.
first_indexed 2024-04-10T08:51:41Z
format Article
id doaj.art-c6379f7d42f1464f88148ca31c74975e
institution Directory Open Access Journal
issn 1829-7706
2548-1657
language English
last_indexed 2024-04-10T08:51:41Z
publishDate 2019-04-01
publisher The Registrar and Secretariat General of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia
record_format Article
series Jurnal Konstitusi
spelling doaj.art-c6379f7d42f1464f88148ca31c74975e2023-02-22T04:10:37ZengThe Registrar and Secretariat General of the Constitutional Court of the Republic of IndonesiaJurnal Konstitusi1829-77062548-16572019-04-0116110.31078/jk1612416Implikasi Hukum Pengaturan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Bentuk Peraturan Mahkamah KonstitusiAan Eko Widiarto0Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) Pasal 24C ayat (6) menentukan bahwa hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut jelas bahwa hukum cara Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang. Makna frasa "diatur dengan" menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan materi muatan itu harus diatur hanya di dalam Peraturan Perundang-undangan yang didelegasikan dan tidak boleh didelegasikan lebih lanjut ke Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah (subdelegasi). Pokok permasalahan yang penting diteliti adalah apa implikasi hukum pengaturan hukum acara Mahkamah Konstitusi dalam bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi. Sesuai dengan permasalahan yang diangkat, penelitian ini adalah penelitian doktrinal atau juga disebut sebagai penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan teoretis (theoretical approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Implikasi hukum pengaturan hukum acara Mahkamah Konstitusi dalam bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi berdasarkan hasil penelitian ini teridentifikasi ada 3 (tiga), yaitu: ketidakpastian hukum, pelanggaran hierarki peraturan perundang-undangan, dan ketiadaan tertib hukum. Akibat ketiga implikasi hukum tersebut maka penyelenggaraan wewenang dan kewajiban Mahkamah Konstitusi menjadi tidak sah. Namun demikian mengingat asas kemanfaatan dan asas praduga rechtsmatig maka selama memberi mandat dan sampai dengan belum ada pembatalan Peraturan Mahkamah Konstitusi maka tindakan MK selalu harus dianggap benar. 1945 Constitution (UUD 1945) Article 24C Paragraph (6) provides that the procedural law and other provisions concerning the Constitutional Court shall be regulated by act. Based on these provisions it is clear that the law of the way the Constitutional Court is regulated by act. The meaning of the phrase "governed by" pursuant to Act No. 12 of 2011 concerning the Establishment of the Acts and Regulations on the contents of the content shall be regulated only in the delegated Legislation and shall not be further delegated to the lower Legislation Regulations (subdelegations ). The main issue that is important to examine is what is the legal implication of regulation of procedural law of the Constitutional Court in the form of Constitutional Court Regulation not in an Act. In accordance with the issues raised, this study is a doctrinal research or also referred to as normative research. The approaches are theoretical approach, and the conceptual approach. The legal implications of the procedural law setting of the Constitutional Court in the form of Constitutional Court Regulation based on the results of this study are identified there are 3 (three), namely: legal uncertainty, violation of legal hierarchy of regulations, and absence of orderly law. As a result of these three legal implications, the legal consequences for the implementation of the authority and duties of the Constitutional Court become invalid. However, considering the principle of expediency and presupposition principle of rechtsmatig then as long as giving benefit and until there is no cancellation of the Constitutional Court Regulation, the action of the Constitutional Court must always be considered true. https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1477Implikasi HukumHukum AcaraMahkamah Konstitusi
spellingShingle Aan Eko Widiarto
Implikasi Hukum Pengaturan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi
Jurnal Konstitusi
Implikasi Hukum
Hukum Acara
Mahkamah Konstitusi
title Implikasi Hukum Pengaturan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi
title_full Implikasi Hukum Pengaturan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi
title_fullStr Implikasi Hukum Pengaturan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi
title_full_unstemmed Implikasi Hukum Pengaturan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi
title_short Implikasi Hukum Pengaturan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi
title_sort implikasi hukum pengaturan hukum acara mahkamah konstitusi dalam bentuk peraturan mahkamah konstitusi
topic Implikasi Hukum
Hukum Acara
Mahkamah Konstitusi
url https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1477
work_keys_str_mv AT aanekowidiarto implikasihukumpengaturanhukumacaramahkamahkonstitusidalambentukperaturanmahkamahkonstitusi