Implementasi Kewenangan Kepala Daerah Dalam Pembuatan Perda Dan Peraturan Lainnya
<p>Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, mengatakan pemerintah daerah berhak menentukan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan pemerintahan daerah menempatkan kepala daerah sekaligus sebagai pimpinan daerah otonom dan perpanjangan p...
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | Indonesian |
| Published: |
University of Lampung
2014-03-01
|
| Series: | Fiat Justisia |
| Online Access: | http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/353 |
| _version_ | 1811268013022773248 |
|---|---|
| author | Yusdiyanto Yusdiyanto |
| author_facet | Yusdiyanto Yusdiyanto |
| author_sort | Yusdiyanto Yusdiyanto |
| collection | DOAJ |
| description | <p>Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, mengatakan pemerintah daerah berhak menentukan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan pemerintahan daerah menempatkan kepala daerah sekaligus sebagai pimpinan daerah otonom dan perpanjangan pemerintah pusat yang ada di daerah. Pemerintah daerah dipimpin oleh seorang kepala daerah dan dibantu wakil kepala daerah dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan. Kedudukan pemerintah daerah yaitu dengan diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat dalam merencanakan, membahas sampai menyebarluaskan Peraturan Daerah dan aturan pelaksanaannya yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang disebut jenis produk hukum daerah. Menurut UU No. 32 No. Tahun 2004 dan UU No. 12 Tahun 2011, Perda merupakan peraturan perudang-undangan tingkat daerah, dibentuk oleh lembaga pemerintah di tingkat daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Peraturan lainnya berupa Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Bersama Kepala Daerah, Perkada, PB KDH dan Keputusan Kepala Daerah.</p><p> </p><p>Kata Kunci : Kewenangan, Perda dan Peraturan lainnya</p> |
| first_indexed | 2024-04-12T21:14:18Z |
| format | Article |
| id | doaj.art-cdf52f38d08d48778b6f503d34e8cbc4 |
| institution | Directory Open Access Journal |
| issn | 1978-5186 2477-6238 |
| language | Indonesian |
| last_indexed | 2024-04-12T21:14:18Z |
| publishDate | 2014-03-01 |
| publisher | University of Lampung |
| record_format | Article |
| series | Fiat Justisia |
| spelling | doaj.art-cdf52f38d08d48778b6f503d34e8cbc42022-12-22T03:16:30ZindUniversity of LampungFiat Justisia1978-51862477-62382014-03-0163326Implementasi Kewenangan Kepala Daerah Dalam Pembuatan Perda Dan Peraturan LainnyaYusdiyanto Yusdiyanto0Dosen Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Unila<p>Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, mengatakan pemerintah daerah berhak menentukan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan pemerintahan daerah menempatkan kepala daerah sekaligus sebagai pimpinan daerah otonom dan perpanjangan pemerintah pusat yang ada di daerah. Pemerintah daerah dipimpin oleh seorang kepala daerah dan dibantu wakil kepala daerah dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan. Kedudukan pemerintah daerah yaitu dengan diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat dalam merencanakan, membahas sampai menyebarluaskan Peraturan Daerah dan aturan pelaksanaannya yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang disebut jenis produk hukum daerah. Menurut UU No. 32 No. Tahun 2004 dan UU No. 12 Tahun 2011, Perda merupakan peraturan perudang-undangan tingkat daerah, dibentuk oleh lembaga pemerintah di tingkat daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Peraturan lainnya berupa Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Bersama Kepala Daerah, Perkada, PB KDH dan Keputusan Kepala Daerah.</p><p> </p><p>Kata Kunci : Kewenangan, Perda dan Peraturan lainnya</p>http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/353 |
| spellingShingle | Yusdiyanto Yusdiyanto Implementasi Kewenangan Kepala Daerah Dalam Pembuatan Perda Dan Peraturan Lainnya Fiat Justisia |
| title | Implementasi Kewenangan Kepala Daerah Dalam Pembuatan Perda Dan Peraturan Lainnya |
| title_full | Implementasi Kewenangan Kepala Daerah Dalam Pembuatan Perda Dan Peraturan Lainnya |
| title_fullStr | Implementasi Kewenangan Kepala Daerah Dalam Pembuatan Perda Dan Peraturan Lainnya |
| title_full_unstemmed | Implementasi Kewenangan Kepala Daerah Dalam Pembuatan Perda Dan Peraturan Lainnya |
| title_short | Implementasi Kewenangan Kepala Daerah Dalam Pembuatan Perda Dan Peraturan Lainnya |
| title_sort | implementasi kewenangan kepala daerah dalam pembuatan perda dan peraturan lainnya |
| url | http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/353 |
| work_keys_str_mv | AT yusdiyantoyusdiyanto implementasikewenangankepaladaerahdalampembuatanperdadanperaturanlainnya |