KONFLIK KEWENANGAN DALAM PEMAKZULAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH
Abstract Clustering of authority to impeach the regional head or vice regional head builds a conflict of authority between DPRD and the president/Minister of Home Affairs regarding the regional head or vice regional head carrying out crime that causes a widespread crisis of public trust by the i...
Main Author: | La Ode Muhaimin |
---|---|
Format: | Article |
Language: | English |
Published: |
Universitas Gadjah Mada
2022-06-01
|
Series: | Mimbar Hukum |
Subjects: | |
Online Access: | https://journal.ugm.ac.id/v3/MH/article/view/2425 |
Similar Items
-
Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tidak Memiliki Keahlian dan Kewenangan Melakukan Praktik Kefarmasian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
by: Nining Nining, et al.
Published: (2023-10-01) -
KEWENANGAN KEPALA DAERAH MENERBITKAN IZIN USAHA PERKEBUNAN DI HUTAN ADAT
by: Dianto Dianto
Published: (2015-08-01) -
PENGATURAN KEWENANGAN PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI DAN IMPLIKASINYA PASCA PEMBUBARAN TIM NASIONAL PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI
by: Andy Omara
Published: (2020-06-01) -
Menguji Legalitas Pemakzulan Bupati Jember
by: Satrio Alif Febriyanto
Published: (2022-01-01) -
Kewenangan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah dalam Pemerintahan Daerah Menurut Perspektif Hukum Administrasi Negara
by: Sutan Rais Aminullah Nasution, et al.
Published: (2022-02-01)