ANALISIS YURIDIS DASAR PERTIMBANGAN KEBIJAKAN LOCKDOWN PADA SITUASI DARURAT KESEHATAN DI TINGKAT DAERAH
Indonesia merupakan negara yang memberlakukan hak otonomi di daerah. Melalui adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diatur pembagian urusan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Namun, pengaturan atas pembagian urusan tersebut tidaklah selalu menjamin kepastia...
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | Indonesian |
| Published: |
University of Diponegoro, Faculty of Law
2020-07-01
|
| Series: | Masalah-Masalah Hukum |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/29214 |
| _version_ | 1819172661030289408 |
|---|---|
| author | Ardhiwinda Kusumaputra Endang Retnowati |
| author_facet | Ardhiwinda Kusumaputra Endang Retnowati |
| author_sort | Ardhiwinda Kusumaputra |
| collection | DOAJ |
| description | Indonesia merupakan negara yang memberlakukan hak otonomi di daerah. Melalui adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diatur pembagian urusan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Namun, pengaturan atas pembagian urusan tersebut tidaklah selalu menjamin kepastian hukum, khususnya dalam menangani situasi darurat kesehatan, seperti wabah virus corona. Tidak menutup kemungkinan adanya konflik kewenangan yang terjadi berkaitan dengan penyusunan kebijakan, khususnya pada pembentukan kebijakan lockdown atas suatu daerah tertentu. Dalam penulisan ini akan dibahas: Pertama, apa yang menjadi dasar fundamental adanya kebijakan lockdown atas situasi darurat kesehatan? Kedua, apakah pemerintah daerah dapat menetapkan kebijakan lockdown atas situasi darurat kesehatan yang terjadi di daerah? Tulisan ini merekomendasikan perlunya konstruksi lebih lanjut terkait peran Pemerintah Daerah dalam hal tersebut. |
| first_indexed | 2024-12-22T20:10:43Z |
| format | Article |
| id | doaj.art-d1235ec40371410bb973c79959aa127e |
| institution | Directory Open Access Journal |
| issn | 2086-2695 2527-4716 |
| language | Indonesian |
| last_indexed | 2024-12-22T20:10:43Z |
| publishDate | 2020-07-01 |
| publisher | University of Diponegoro, Faculty of Law |
| record_format | Article |
| series | Masalah-Masalah Hukum |
| spelling | doaj.art-d1235ec40371410bb973c79959aa127e2022-12-21T18:14:03ZindUniversity of Diponegoro, Faculty of LawMasalah-Masalah Hukum2086-26952527-47162020-07-0149322223210.14710/mmh.49.3.2020.222-23217136ANALISIS YURIDIS DASAR PERTIMBANGAN KEBIJAKAN LOCKDOWN PADA SITUASI DARURAT KESEHATAN DI TINGKAT DAERAHArdhiwinda Kusumaputra0Endang Retnowati1Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Kusuma SurabayaFakultas Hukum, Universitas Wijaya Kusuma SurabayaIndonesia merupakan negara yang memberlakukan hak otonomi di daerah. Melalui adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diatur pembagian urusan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Namun, pengaturan atas pembagian urusan tersebut tidaklah selalu menjamin kepastian hukum, khususnya dalam menangani situasi darurat kesehatan, seperti wabah virus corona. Tidak menutup kemungkinan adanya konflik kewenangan yang terjadi berkaitan dengan penyusunan kebijakan, khususnya pada pembentukan kebijakan lockdown atas suatu daerah tertentu. Dalam penulisan ini akan dibahas: Pertama, apa yang menjadi dasar fundamental adanya kebijakan lockdown atas situasi darurat kesehatan? Kedua, apakah pemerintah daerah dapat menetapkan kebijakan lockdown atas situasi darurat kesehatan yang terjadi di daerah? Tulisan ini merekomendasikan perlunya konstruksi lebih lanjut terkait peran Pemerintah Daerah dalam hal tersebut.https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/29214kebijakan lockdowndarurat kesehatanpemerintah daerah |
| spellingShingle | Ardhiwinda Kusumaputra Endang Retnowati ANALISIS YURIDIS DASAR PERTIMBANGAN KEBIJAKAN LOCKDOWN PADA SITUASI DARURAT KESEHATAN DI TINGKAT DAERAH Masalah-Masalah Hukum kebijakan lockdown darurat kesehatan pemerintah daerah |
| title | ANALISIS YURIDIS DASAR PERTIMBANGAN KEBIJAKAN LOCKDOWN PADA SITUASI DARURAT KESEHATAN DI TINGKAT DAERAH |
| title_full | ANALISIS YURIDIS DASAR PERTIMBANGAN KEBIJAKAN LOCKDOWN PADA SITUASI DARURAT KESEHATAN DI TINGKAT DAERAH |
| title_fullStr | ANALISIS YURIDIS DASAR PERTIMBANGAN KEBIJAKAN LOCKDOWN PADA SITUASI DARURAT KESEHATAN DI TINGKAT DAERAH |
| title_full_unstemmed | ANALISIS YURIDIS DASAR PERTIMBANGAN KEBIJAKAN LOCKDOWN PADA SITUASI DARURAT KESEHATAN DI TINGKAT DAERAH |
| title_short | ANALISIS YURIDIS DASAR PERTIMBANGAN KEBIJAKAN LOCKDOWN PADA SITUASI DARURAT KESEHATAN DI TINGKAT DAERAH |
| title_sort | analisis yuridis dasar pertimbangan kebijakan lockdown pada situasi darurat kesehatan di tingkat daerah |
| topic | kebijakan lockdown darurat kesehatan pemerintah daerah |
| url | https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/29214 |
| work_keys_str_mv | AT ardhiwindakusumaputra analisisyuridisdasarpertimbangankebijakanlockdownpadasituasidaruratkesehatanditingkatdaerah AT endangretnowati analisisyuridisdasarpertimbangankebijakanlockdownpadasituasidaruratkesehatanditingkatdaerah |