ANALISIS YURIDIS DASAR PERTIMBANGAN KEBIJAKAN LOCKDOWN PADA SITUASI DARURAT KESEHATAN DI TINGKAT DAERAH
Indonesia merupakan negara yang memberlakukan hak otonomi di daerah. Melalui adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diatur pembagian urusan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Namun, pengaturan atas pembagian urusan tersebut tidaklah selalu menjamin kepastia...
Main Authors: | Ardhiwinda Kusumaputra, Endang Retnowati |
---|---|
Format: | Article |
Language: | Indonesian |
Published: |
University of Diponegoro, Faculty of Law
2020-07-01
|
Series: | Masalah-Masalah Hukum |
Subjects: | |
Online Access: | https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/29214 |
Similar Items
-
Kebijakan Pemerintah Daerah di Bidang Pertanian dalam Hubungan dengan Desentralisasi di Kabupaten Timor Tengah Utara
by: Yohanes Pebrian Vianney Mambur
Published: (2017-04-01) -
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
by: Abdul Hamid Tome, et al.
Published: (2021-06-01) -
Hubungan Pengetahuan dengan Sikap Tenaga Kesehatan dalam Tanggap Darurat Bencana Banjir di Puskesmas Bidara Cina Jakarta Timur
by: Fathinah Ranggauni, et al.
Published: (2020-09-01) -
ADAKAH COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM KEBIJAKAN SOSIAL PASCA BENCANA DI PROVINSI BANTEN?
by: Baharuddin Thahir
Published: (2022-10-01) -
PELAKSANAAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI PEMBERI KERJA TERHADAP JAMINAN KESEHATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (Studi Kasus di Kabupaten Majalengka)
by: Bina Hermawan
Published: (2019-11-01)