ANALISIS KEBIJAKAN PENANGANAN COVID-19 DARI PERSPEKTIF SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE
Abstract As an affected COVID-19 pandemic country, Indonesia took policy options through Social Restrictions on Large-Scale (PSBB), supported by six legal documents from Government Regulation in Lieu-of-The Law, Government Regulations, to Presidential Decrees. This socio-legal research aims to anal...
Main Authors: | , |
---|---|
Format: | Article |
Language: | English |
Published: |
Universitas Brawijaya
2021-08-01
|
Series: | Arena Hukum |
Subjects: | |
Online Access: | https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/1098 |
_version_ | 1797431514989854720 |
---|---|
author | Sapto Hermawan Herman - Herman |
author_facet | Sapto Hermawan Herman - Herman |
author_sort | Sapto Hermawan |
collection | DOAJ |
description | Abstract
As an affected COVID-19 pandemic country, Indonesia took policy options through Social Restrictions on Large-Scale (PSBB), supported by six legal documents from Government Regulation in Lieu-of-The Law, Government Regulations, to Presidential Decrees. This socio-legal research aims to analyze the COVID-19 countermeasure policy through Roscoe Pound's sociological jurisprudence. Base on empirical data from March to December 2020, the results showed that the policy to overcome COVID-19 is supported by six legal documents when examined through analysis of the hierarchy of norms, clarity of the purpose and usefulness very contradictory to the purpose of the deployment restrictions of COVID-19 itself. Referring to sociological jurisprudence, the COVID-19 policies should be based on four essential elements adjusted to public requirements so that the implementation of the policies can perform effectively.
Abstrak
Sebagai negara yang terdampak pandemic Covid-19, Indonesia mengambil opsi kebijakan melalui Pembatasan Sosial Berskala Besar yang ditopang oleh enam produk hukum mulai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, sampai dengan Keputusan Presiden. Penelitian sosio-legal ini bertujuan menganalisis kebijakan penanganan COVID-19 melalui penggunaan teori sociological jurisprudence Roscoe Pound. Berdasarkan data penelitian dari Maret sampai dengan Desember tahun 2020, hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan penanganan COVID-19 yang didukung oleh enam produk hukum apabila dikaji secara hierarki norma, kejelasan tujuan, dan kemanfaatan ternyata kontradiktif dengan tujuan membatasi ruang gerak sebaran virus COVID-19 itu sendiri. Selanjutnya mendalilkan kepada aliran sociological jurisprudence maka kebijakan penanganan COVID-19 seyogyanya disandarkan kepada empat poin mendasar yang disesuaikan dengan kebutuhan publik sehingga implemenetasi kebijakan penanganan COVID-10 dapat berjalan dengan efektif. |
first_indexed | 2024-03-09T09:45:15Z |
format | Article |
id | doaj.art-d19a00c6dfe748aeb442e0c8e16f5385 |
institution | Directory Open Access Journal |
issn | 0126-0235 2527-4406 |
language | English |
last_indexed | 2024-03-09T09:45:15Z |
publishDate | 2021-08-01 |
publisher | Universitas Brawijaya |
record_format | Article |
series | Arena Hukum |
spelling | doaj.art-d19a00c6dfe748aeb442e0c8e16f53852023-12-02T00:38:09ZengUniversitas BrawijayaArena Hukum0126-02352527-44062021-08-0114232834810.21776/ub.arenahukum.2021.01402.7386ANALISIS KEBIJAKAN PENANGANAN COVID-19 DARI PERSPEKTIF SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCESapto Hermawan0Herman - Herman1Faculty of Law, university of sebelas maretProgram Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri MakassarAbstract As an affected COVID-19 pandemic country, Indonesia took policy options through Social Restrictions on Large-Scale (PSBB), supported by six legal documents from Government Regulation in Lieu-of-The Law, Government Regulations, to Presidential Decrees. This socio-legal research aims to analyze the COVID-19 countermeasure policy through Roscoe Pound's sociological jurisprudence. Base on empirical data from March to December 2020, the results showed that the policy to overcome COVID-19 is supported by six legal documents when examined through analysis of the hierarchy of norms, clarity of the purpose and usefulness very contradictory to the purpose of the deployment restrictions of COVID-19 itself. Referring to sociological jurisprudence, the COVID-19 policies should be based on four essential elements adjusted to public requirements so that the implementation of the policies can perform effectively. Abstrak Sebagai negara yang terdampak pandemic Covid-19, Indonesia mengambil opsi kebijakan melalui Pembatasan Sosial Berskala Besar yang ditopang oleh enam produk hukum mulai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, sampai dengan Keputusan Presiden. Penelitian sosio-legal ini bertujuan menganalisis kebijakan penanganan COVID-19 melalui penggunaan teori sociological jurisprudence Roscoe Pound. Berdasarkan data penelitian dari Maret sampai dengan Desember tahun 2020, hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan penanganan COVID-19 yang didukung oleh enam produk hukum apabila dikaji secara hierarki norma, kejelasan tujuan, dan kemanfaatan ternyata kontradiktif dengan tujuan membatasi ruang gerak sebaran virus COVID-19 itu sendiri. Selanjutnya mendalilkan kepada aliran sociological jurisprudence maka kebijakan penanganan COVID-19 seyogyanya disandarkan kepada empat poin mendasar yang disesuaikan dengan kebutuhan publik sehingga implemenetasi kebijakan penanganan COVID-10 dapat berjalan dengan efektif.https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/1098kebijakan penanganan covid-19, sociological jurisprudence |
spellingShingle | Sapto Hermawan Herman - Herman ANALISIS KEBIJAKAN PENANGANAN COVID-19 DARI PERSPEKTIF SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE Arena Hukum kebijakan penanganan covid-19, sociological jurisprudence |
title | ANALISIS KEBIJAKAN PENANGANAN COVID-19 DARI PERSPEKTIF SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE |
title_full | ANALISIS KEBIJAKAN PENANGANAN COVID-19 DARI PERSPEKTIF SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE |
title_fullStr | ANALISIS KEBIJAKAN PENANGANAN COVID-19 DARI PERSPEKTIF SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE |
title_full_unstemmed | ANALISIS KEBIJAKAN PENANGANAN COVID-19 DARI PERSPEKTIF SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE |
title_short | ANALISIS KEBIJAKAN PENANGANAN COVID-19 DARI PERSPEKTIF SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE |
title_sort | analisis kebijakan penanganan covid 19 dari perspektif sociological jurisprudence |
topic | kebijakan penanganan covid-19, sociological jurisprudence |
url | https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/1098 |
work_keys_str_mv | AT saptohermawan analisiskebijakanpenanganancovid19dariperspektifsociologicaljurisprudence AT hermanherman analisiskebijakanpenanganancovid19dariperspektifsociologicaljurisprudence |