Diskursus Limitasi Hak Imunitas Ahli dalam Konstruksi Hukum Nasional

Diskursus Limitasi Hak Imunitas Ahli dalam Konstruksi Hukum Nasional

Keterangan Ahli dalam pembuktian Pidana diperlukan untuk menerangkan sebuah kasus agar jelas sehingga hakim dapat memutuskan sebuah perkara hukum dengan penuh objektivitas. Kenyataannya, ahli yang memberikan keterangannya seringkali dijadikan sebagai Tergugat karena keterangannya dianggap merugik...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors:	Arman Tjoneng, Dian Narwastuty, Keysha Azkia Salsabila
Format:	Article
Language:	English
Published:	Faculty of Law Universitas Kristen Maranatha 2022-04-01
Series:	Dialogia Iuridica
Subjects:	alat bukti, keterangan ahli, dasar gugatan, perbuatan melawan hukum.
Online Access:	https://journal.maranatha.edu/index.php/dialogia/article/view/4585

Similar Items

PERTANGUNGJAWABAN PIDANA KURATOR YANG MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM KAITANNYA DENGAN PRINSIP INDEPENDENSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004
by: Hasanal Mulkan, et al.
Published: (2023-04-01)

Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Sebagai Akibat Penghinaan Melalui Aplikasi
by: Rizka Anindya Manjayani, et al.
Published: (2022-12-01)

Ganti Rugi Sebagai Pertanggungjawaban Konsumen Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Yang Merugikan Perusahaan Listrik Negara
by: Sri Wahyuni, et al.
Published: (2023-06-01)

Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Perbuatan Pidana Penanganan Bencana Non-Alam Covid 19
by: Tresya Tresya
Published: (2020-08-01)

LEGALITAS KETERANGAN SAKSI MELALUI TELECONFERENCE SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA
by: RUTH MARINA DAMAYANTI SIREGAR
Published: (2017-06-01)

TANGGUNG JAWAB PERDATA DI DALAM PELAYANAN MEDIS: SUATU TINJAUAN DARI SEGI HUKUM PERDATA MATERIIL
by: Siti Ismiati Jenie
Published: (2015-02-01)

PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN PEMERINTAH TERKAIT PENYALAHGUNAAN IZIN PERTAMBANGAN OLEH PARA PENERIMA IZIN DI PROVINSI BANGKA BELITUNG
by: Yokotani Yokotani
Published: (2019-09-01)

Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Atas Suatu Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Suatu Kepemilikan Tanah Yang Belum Terpisah Dari Sertifikat Induk Tanah (Studi Putusan Nomor 388 Pk/Pdt/2020)
by: Willy Tanjaya, et al.
Published: (2023-06-01)

PENGGUNAAN KETERANGAN PERUSAHAAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
by: Krisnadi Nasution
Published: (2019-07-01)

TANGGUNG JAWAB NOTARIS AKIBAT PEMBUATAN AKTA NOMINEE YANG MENGANDUNG PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PARA PIHAK
by: Endah Pertiwi
Published: (2018-07-01)

Pembukaan Prinsip Kerahasiaan Bank sebagai Perbuatan Melawan Hukum
by: Dinda Anna Zatika
Published: (2020-12-01)

KAJIAN HUKUM TERHADAP KETERANGAN AHLI (DOKTER) DALAM PEMBUKTIAN KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
by: Lenny Lasminar S Lasminar S, et al.
Published: (2017-08-01)

LITIGASI PERUBAHAN IKLIM DI INDONESIA: IDENTIFIKASI ISU DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM
by: Laga Sugiarto, et al.
Published: (2023-03-01)

PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH HOTEL TERKAIT MENJALANKAN USAHA PAKET WISATA PERJALANAN DI BALI
by: Petrus Stefano Roberto Makawangkel, et al.
Published: (2018-12-01)

KEABSAHAN ALAT BUKTI PADA PERSIDANGAN PERKARA PIDANA MELALUI TELECONFERENSI DI MASA PANDEMI COVID 19
by: Iwan Taufik Firdaus
Published: (2021-04-01)

PENEGAKAN HUKUM ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM (ONRECHTMATIGE DAAD) OLEH PERUSAHAAN PENYELENGGARA LAYANAN PEER TO PEER (P2P) LENDING
by: Feby Aditya Hadisukmana
Published: (2023-07-01)

Gugatan Sederhana dalam Sistem Peradilan di Indonesia
by: Nevey Varida Ariani
Published: (2018-09-01)

EKSISTENSI PERBUATAN MELAWAN HUKUM SECARA MATERIIL (MATERIELE WEDERRECHTELIJKHEID) DALAM ARTI NEGATIF TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI
by: Indah Nadilla, et al.
Published: (2023-04-01)

Hasil Cetak Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Daring
by: Aris Hardinanto
Published: (2016-12-01)

ANALISIS PENGGUNAAN ALAT BUKTI DALAM PEMERIKSAAN PERKARA MINYAK GORENG NO. 15/KPPU-I/2022
by: Alfatri Anom
Published: (2023-04-01)

Kekuatan Alat Bukti Informasi Elektronik dalam Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian
by: Budy Mulyawan
Published: (2018-03-01)

Akibat Hukum Tidak Dilakukannya Pemeriksaan Setempat Dalam Gugatan Dengan Objek Sengketa Tanah: Apakah Ada?
by: Febrian Dirgantara, et al.
Published: (2020-12-01)

Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta yang Keliru (Studi Putusan MA Nomor 628 K/PDT/2020)
by: Hilbertus Sumplisius M. Wau, et al.
Published: (2022-06-01)

Perubahan Makna terhadap Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
by: Vidya Prahassacitta
Published: (2018-11-01)

PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERJANJIAN JUAL-BELI APARTEMEN SECARA KREDIT DITINJAU DARI PASAL 1338 ayat (3) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
by: Ari Widiarti
Published: (2018-06-01)

BATASAN YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM OPERASI INTELIJEN NEGARA
by: Arif Yudha Febrianto, et al.
Published: (2019-12-01)

Peran Ahli Hukum dalam Persidangan Mahkamah Konstitusi
by: Bisariyadi Bisariyadi
Published: (2020-01-01)

STRATEGI PENYIDIK MENGATASI KENDALA DALAM MENGUMPULKAN ALAT BUKTI TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK
by: Dio Frananda
Published: (2021-10-01)

FUNGSI ALAT BUKTI (SIDIK JARI) DALAM PROSES PENYIDIKAN GUNA MENGUNGKAP TINDAK KEJAHATAN PENCURIAN (STUDI KASUS DI POLRESTA SURAKARTA)
by: Faizal Imam Bachtiar
Published: (2017-06-01)

KEABSAHAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHON 2008
by: Bunadi Hidayat
Published: (2011-01-01)

REKAM MEDIS ODONTOGRAM SEBAGAI ALAT IDENTIFIKASI DAN KEPENTINGAN PEMBUKTIAN DI PENGADILAN
by: . Trisnowahyuni, et al.
Published: (2018-01-01)

Perbuatan Melanggar Hukum Sebagai Unsur Utang Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004
by: Wibisono Adhityo Yudho
Published: (2017-12-01)

Perlindungan Hukum Atas Terbitnya Dua Sertipikat Hak Atas Tanah Dengan Objek yang Sama
by: Muhammad Yusuf Yusrie, et al.
Published: (2020-02-01)

Hak Atas Memperoleh Kepastian Hukum dalam Perspektif Persaingan Usaha Melalui Telaah Bukti Tidak Langsung
by: Miftahul Huda
Published: (2020-08-01)

PENGGUNAAN ALAT BUKTI PENYADAPAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
by: Idham Fadli
Published: (2022-07-01)

IMPLIKASI YURIDIS KEDUDUKAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PERKARA PIDANA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 20/PUU-XIV/2016
by: Hanafi Hanafi, et al.
Published: (2020-02-01)

STUDI TERHADAP TINDAK PIDANA KEHUTANAN DALAM PENEBANGAN HUTAN DILUAR RENCANA KERJA TAHUNAN PADA PEMILIK IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU
by: Alasman Mpesau
Published: (2021-02-01)

Dampak Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi
by: Elvi Zahara Lubis
Published: (2017-12-01)

PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM BERDASARKAN PASAL 30C UU NO. 11 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN UU NO. 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN MK NO. 33/PUU-XIV/2016 DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN
by: Arman Tjoneng, et al.
Published: (2023-05-01)

Gugatan Lain-Lain Oleh Kreditor Kepada Debitor Pasca Berakhirnya Kepailitan
by: Maulana Farras, et al.
Published: (2023-06-01)