Evaluasi Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pada Masa Orde Baru
Gerakan reformasi totalyang berujung pada pergantian rezim pemerintahan, padadasarnya merupakan wujud ketidakmampuan pemerintah sebelumnya dalam mengelola krisis yang beekepanjangan. Di samping itu, sebab lain adalah tidak adanya hubungan sosial-politik yang berkelanjutan antara pemerintah, masyarak...
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | Indonesian |
| Published: |
Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Pemetaan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (Puslatbang PKASN) Lembaga Administrasi Negara
2020-03-01
|
| Series: | Jurnal Wacana Kinerja |
| Online Access: | http://103.85.61.66/ojs/index.php/jwk/article/view/598 |
| Summary: | Gerakan reformasi totalyang berujung pada pergantian rezim pemerintahan, padadasarnya merupakan wujud ketidakmampuan pemerintah sebelumnya dalam mengelola krisis yang beekepanjangan. Di samping itu, sebab lain adalah tidak adanya hubungan sosial-politik yang berkelanjutan antara pemerintah, masyarakat madani, dan sektor swasta. Akibatnya kebijakan pembangunan relatif lebih berpihak kepada golongan tertentu, dan ini membawa akibat yang sangat kritis terhadap kesehatan lingkungan, yang dianggap sebagai obyek eksploitasi oleh rezim pemerintah lama. Dalam hal ini, perlu dipahami bahwa fakta determinan keberlanjutan ( sustainability) proses pembangunan manusia yang utama, adalah terlindungi dan terpeliharanya kelestarian lingkungan beserta seluruh kekayaan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Inilah inti paham Sustainable Human Development. |
|---|---|
| ISSN: | 1411-4917 2620-9063 |