Di Balik Prevalensi Perkawinan Usia Anak Yang Menggelisahkan: Hukum Negara Versus Hukum Adat

Perkawinan adalah suatu peristiwa hukum sehingga diyakini ada aspek hukum yang berpengaruh terhadap masih tingginya prevalensi perkawinan usia anak di Indonesia, termasuk Bali. Hukum perkawinan yang berlaku bagi masyarakat adat di Bali bersifat pluralistik sebab berlaku lebih dari satu sistem hukum...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: I Ketut Sudantra, I Gusti Ngurah Dharma Laksana
Format: Article
Language:English
Published: Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram 2019-04-01
Series:Jurnal IUS
Subjects:
Online Access:http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/594
_version_ 1818675818936664064
author I Ketut Sudantra
I Gusti Ngurah Dharma Laksana
author_facet I Ketut Sudantra
I Gusti Ngurah Dharma Laksana
author_sort I Ketut Sudantra
collection DOAJ
description Perkawinan adalah suatu peristiwa hukum sehingga diyakini ada aspek hukum yang berpengaruh terhadap masih tingginya prevalensi perkawinan usia anak di Indonesia, termasuk Bali. Hukum perkawinan yang berlaku bagi masyarakat adat di Bali bersifat pluralistik sebab berlaku lebih dari satu sistem hukum dalam lapangan sosial yang sama, yaitu sistem hukum negara (hukum perkawinan nasional) dan sistem hukum adat (hukum adat Bali). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan perkawinan usia anak dalam dua sistem hukum tersebut, apakah sinkron atau tidak. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penelitian ini mengandalkan data sekunder, baik yang berupa bahan hukum (primer dan sekunder) maupun bahan non-hukum, yang dikumpulkan melalui penelusuran literatur. Analisis  dilakukan dengan teknik-teknik penalaran dan argumentasi hukum, seperti penafsiran dan konstruksi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada kesesuaian pengaturan perkawinan usia anak dalam sistem hukum di Indonesia, baik dalam lingkup internal hukum negara maupun dalam dikotomi hukum negara dan hukum adat (Bali). Itu sebabnya ada kebutuhan perlunya sinkronisasi hukum untuk dapat mengakhiri atau setidaknya mengurangi praktik-praktik perkawinan usia anak di Indonesia. <br /><br />
first_indexed 2024-12-17T08:33:38Z
format Article
id doaj.art-d9498c068ed942d3bc15992ce25d52ce
institution Directory Open Access Journal
issn 2303-3827
2477-815X
language English
last_indexed 2024-12-17T08:33:38Z
publishDate 2019-04-01
publisher Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram
record_format Article
series Jurnal IUS
spelling doaj.art-d9498c068ed942d3bc15992ce25d52ce2022-12-21T21:56:32ZengMagister Ilmu Hukum Universitas MataramJurnal IUS2303-38272477-815X2019-04-0171567210.29303/ius.v7i1.594392Di Balik Prevalensi Perkawinan Usia Anak Yang Menggelisahkan: Hukum Negara Versus Hukum AdatI Ketut Sudantra0I Gusti Ngurah Dharma Laksana1Fakultas Hukum Universitas UdayanaFakultas Hukum Universitas UdayanaPerkawinan adalah suatu peristiwa hukum sehingga diyakini ada aspek hukum yang berpengaruh terhadap masih tingginya prevalensi perkawinan usia anak di Indonesia, termasuk Bali. Hukum perkawinan yang berlaku bagi masyarakat adat di Bali bersifat pluralistik sebab berlaku lebih dari satu sistem hukum dalam lapangan sosial yang sama, yaitu sistem hukum negara (hukum perkawinan nasional) dan sistem hukum adat (hukum adat Bali). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan perkawinan usia anak dalam dua sistem hukum tersebut, apakah sinkron atau tidak. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penelitian ini mengandalkan data sekunder, baik yang berupa bahan hukum (primer dan sekunder) maupun bahan non-hukum, yang dikumpulkan melalui penelusuran literatur. Analisis  dilakukan dengan teknik-teknik penalaran dan argumentasi hukum, seperti penafsiran dan konstruksi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada kesesuaian pengaturan perkawinan usia anak dalam sistem hukum di Indonesia, baik dalam lingkup internal hukum negara maupun dalam dikotomi hukum negara dan hukum adat (Bali). Itu sebabnya ada kebutuhan perlunya sinkronisasi hukum untuk dapat mengakhiri atau setidaknya mengurangi praktik-praktik perkawinan usia anak di Indonesia. <br /><br />http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/594daha teruna, hukum adat bali, hukum perkawinan nasional, perkawinan usia anak, pluralisme hukum
spellingShingle I Ketut Sudantra
I Gusti Ngurah Dharma Laksana
Di Balik Prevalensi Perkawinan Usia Anak Yang Menggelisahkan: Hukum Negara Versus Hukum Adat
Jurnal IUS
daha teruna, hukum adat bali, hukum perkawinan nasional, perkawinan usia anak, pluralisme hukum
title Di Balik Prevalensi Perkawinan Usia Anak Yang Menggelisahkan: Hukum Negara Versus Hukum Adat
title_full Di Balik Prevalensi Perkawinan Usia Anak Yang Menggelisahkan: Hukum Negara Versus Hukum Adat
title_fullStr Di Balik Prevalensi Perkawinan Usia Anak Yang Menggelisahkan: Hukum Negara Versus Hukum Adat
title_full_unstemmed Di Balik Prevalensi Perkawinan Usia Anak Yang Menggelisahkan: Hukum Negara Versus Hukum Adat
title_short Di Balik Prevalensi Perkawinan Usia Anak Yang Menggelisahkan: Hukum Negara Versus Hukum Adat
title_sort di balik prevalensi perkawinan usia anak yang menggelisahkan hukum negara versus hukum adat
topic daha teruna, hukum adat bali, hukum perkawinan nasional, perkawinan usia anak, pluralisme hukum
url http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/594
work_keys_str_mv AT iketutsudantra dibalikprevalensiperkawinanusiaanakyangmenggelisahkanhukumnegaraversushukumadat
AT igustingurahdharmalaksana dibalikprevalensiperkawinanusiaanakyangmenggelisahkanhukumnegaraversushukumadat