Di Balik Prevalensi Perkawinan Usia Anak Yang Menggelisahkan: Hukum Negara Versus Hukum Adat
Perkawinan adalah suatu peristiwa hukum sehingga diyakini ada aspek hukum yang berpengaruh terhadap masih tingginya prevalensi perkawinan usia anak di Indonesia, termasuk Bali. Hukum perkawinan yang berlaku bagi masyarakat adat di Bali bersifat pluralistik sebab berlaku lebih dari satu sistem hukum...
Main Authors: | , |
---|---|
Format: | Article |
Language: | English |
Published: |
Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram
2019-04-01
|
Series: | Jurnal IUS |
Subjects: | |
Online Access: | http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/594 |
_version_ | 1818675818936664064 |
---|---|
author | I Ketut Sudantra I Gusti Ngurah Dharma Laksana |
author_facet | I Ketut Sudantra I Gusti Ngurah Dharma Laksana |
author_sort | I Ketut Sudantra |
collection | DOAJ |
description | Perkawinan adalah suatu peristiwa hukum sehingga diyakini ada aspek hukum yang berpengaruh terhadap masih tingginya prevalensi perkawinan usia anak di Indonesia, termasuk Bali. Hukum perkawinan yang berlaku bagi masyarakat adat di Bali bersifat pluralistik sebab berlaku lebih dari satu sistem hukum dalam lapangan sosial yang sama, yaitu sistem hukum negara (hukum perkawinan nasional) dan sistem hukum adat (hukum adat Bali). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan perkawinan usia anak dalam dua sistem hukum tersebut, apakah sinkron atau tidak. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penelitian ini mengandalkan data sekunder, baik yang berupa bahan hukum (primer dan sekunder) maupun bahan non-hukum, yang dikumpulkan melalui penelusuran literatur. Analisis dilakukan dengan teknik-teknik penalaran dan argumentasi hukum, seperti penafsiran dan konstruksi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada kesesuaian pengaturan perkawinan usia anak dalam sistem hukum di Indonesia, baik dalam lingkup internal hukum negara maupun dalam dikotomi hukum negara dan hukum adat (Bali). Itu sebabnya ada kebutuhan perlunya sinkronisasi hukum untuk dapat mengakhiri atau setidaknya mengurangi praktik-praktik perkawinan usia anak di Indonesia. <br /><br /> |
first_indexed | 2024-12-17T08:33:38Z |
format | Article |
id | doaj.art-d9498c068ed942d3bc15992ce25d52ce |
institution | Directory Open Access Journal |
issn | 2303-3827 2477-815X |
language | English |
last_indexed | 2024-12-17T08:33:38Z |
publishDate | 2019-04-01 |
publisher | Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram |
record_format | Article |
series | Jurnal IUS |
spelling | doaj.art-d9498c068ed942d3bc15992ce25d52ce2022-12-21T21:56:32ZengMagister Ilmu Hukum Universitas MataramJurnal IUS2303-38272477-815X2019-04-0171567210.29303/ius.v7i1.594392Di Balik Prevalensi Perkawinan Usia Anak Yang Menggelisahkan: Hukum Negara Versus Hukum AdatI Ketut Sudantra0I Gusti Ngurah Dharma Laksana1Fakultas Hukum Universitas UdayanaFakultas Hukum Universitas UdayanaPerkawinan adalah suatu peristiwa hukum sehingga diyakini ada aspek hukum yang berpengaruh terhadap masih tingginya prevalensi perkawinan usia anak di Indonesia, termasuk Bali. Hukum perkawinan yang berlaku bagi masyarakat adat di Bali bersifat pluralistik sebab berlaku lebih dari satu sistem hukum dalam lapangan sosial yang sama, yaitu sistem hukum negara (hukum perkawinan nasional) dan sistem hukum adat (hukum adat Bali). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan perkawinan usia anak dalam dua sistem hukum tersebut, apakah sinkron atau tidak. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penelitian ini mengandalkan data sekunder, baik yang berupa bahan hukum (primer dan sekunder) maupun bahan non-hukum, yang dikumpulkan melalui penelusuran literatur. Analisis dilakukan dengan teknik-teknik penalaran dan argumentasi hukum, seperti penafsiran dan konstruksi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada kesesuaian pengaturan perkawinan usia anak dalam sistem hukum di Indonesia, baik dalam lingkup internal hukum negara maupun dalam dikotomi hukum negara dan hukum adat (Bali). Itu sebabnya ada kebutuhan perlunya sinkronisasi hukum untuk dapat mengakhiri atau setidaknya mengurangi praktik-praktik perkawinan usia anak di Indonesia. <br /><br />http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/594daha teruna, hukum adat bali, hukum perkawinan nasional, perkawinan usia anak, pluralisme hukum |
spellingShingle | I Ketut Sudantra I Gusti Ngurah Dharma Laksana Di Balik Prevalensi Perkawinan Usia Anak Yang Menggelisahkan: Hukum Negara Versus Hukum Adat Jurnal IUS daha teruna, hukum adat bali, hukum perkawinan nasional, perkawinan usia anak, pluralisme hukum |
title | Di Balik Prevalensi Perkawinan Usia Anak Yang Menggelisahkan: Hukum Negara Versus Hukum Adat |
title_full | Di Balik Prevalensi Perkawinan Usia Anak Yang Menggelisahkan: Hukum Negara Versus Hukum Adat |
title_fullStr | Di Balik Prevalensi Perkawinan Usia Anak Yang Menggelisahkan: Hukum Negara Versus Hukum Adat |
title_full_unstemmed | Di Balik Prevalensi Perkawinan Usia Anak Yang Menggelisahkan: Hukum Negara Versus Hukum Adat |
title_short | Di Balik Prevalensi Perkawinan Usia Anak Yang Menggelisahkan: Hukum Negara Versus Hukum Adat |
title_sort | di balik prevalensi perkawinan usia anak yang menggelisahkan hukum negara versus hukum adat |
topic | daha teruna, hukum adat bali, hukum perkawinan nasional, perkawinan usia anak, pluralisme hukum |
url | http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/594 |
work_keys_str_mv | AT iketutsudantra dibalikprevalensiperkawinanusiaanakyangmenggelisahkanhukumnegaraversushukumadat AT igustingurahdharmalaksana dibalikprevalensiperkawinanusiaanakyangmenggelisahkanhukumnegaraversushukumadat |