Kajian Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dalam Kaitan dengan Pengadilan Tata Usaha Negara

Penatalaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pengujian terhadap keputusan tata usaha negara dilakukan agar menjadi jelas dan memberi kepastian hukum. Dengan keluarnya UU No 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan maka diperlukan penyelarasan dan penyesuaian atas peraturan peradilan tata...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Ayu Putriyanti
Format: Article
Language:English
Published: Universitas Negeri Semarang 2015-12-01
Series:Pandecta: Research Law Journal
Subjects:
Online Access:https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/view/4952
_version_ 1811292753683808256
author Ayu Putriyanti
author_facet Ayu Putriyanti
author_sort Ayu Putriyanti
collection DOAJ
description Penatalaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pengujian terhadap keputusan tata usaha negara dilakukan agar menjadi jelas dan memberi kepastian hukum. Dengan keluarnya UU No 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan maka diperlukan penyelarasan dan penyesuaian atas peraturan peradilan tata usaha negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) dan penelitian hukum doctrinal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa batas antara Pengadilan Umum dengan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memutus sengketa dibidang hokum dibedakan atas jenis perkaranya. Pengadilan umum memutus perkara dibidang perdata dan hokum pidana. Seangkan PTUN memutus perkara gugatan terhadapa perbuatan hokum pemerintah. Adapun penerapan prinsip-prinsip good governance dan AAUPB memiliki persamaan dan perbedaan, yang antara keduanya saling memiliki hubungan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan sesuai hukum. Management of the administration and testing of state administrative decisions made in order to become clear and provide legal certainty. With the issuance of Law No. 30 of 2014 on government administration will require alignment and adjustment to regulatory administrative courts. This research use a statute approach and doctrinal legal research. These results indicate that the boundary between the General Court to the Administrative Court to rule on the dispute in the field of law distinguished on the type of his case. General court deciding the case in the field of civil and criminal law. Seangkan administrative court deciding the case of legal action lawsuit terhadapa government. The application of the principles of good governance and Good Governance Principles have similarities and differences, which between them have a relationship with each other to realize good governance according to law.
first_indexed 2024-04-13T04:50:07Z
format Article
id doaj.art-d9be57e13a78405d88df34e5b36e86b0
institution Directory Open Access Journal
issn 1907-8919
2337-5418
language English
last_indexed 2024-04-13T04:50:07Z
publishDate 2015-12-01
publisher Universitas Negeri Semarang
record_format Article
series Pandecta: Research Law Journal
spelling doaj.art-d9be57e13a78405d88df34e5b36e86b02022-12-22T03:01:42ZengUniversitas Negeri SemarangPandecta: Research Law Journal1907-89192337-54182015-12-0110218019410.15294/pandecta.v10i2.49523823Kajian Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dalam Kaitan dengan Pengadilan Tata Usaha NegaraAyu Putriyanti0Fakultas Hukum Universitas DiponegoroPenatalaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pengujian terhadap keputusan tata usaha negara dilakukan agar menjadi jelas dan memberi kepastian hukum. Dengan keluarnya UU No 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan maka diperlukan penyelarasan dan penyesuaian atas peraturan peradilan tata usaha negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) dan penelitian hukum doctrinal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa batas antara Pengadilan Umum dengan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memutus sengketa dibidang hokum dibedakan atas jenis perkaranya. Pengadilan umum memutus perkara dibidang perdata dan hokum pidana. Seangkan PTUN memutus perkara gugatan terhadapa perbuatan hokum pemerintah. Adapun penerapan prinsip-prinsip good governance dan AAUPB memiliki persamaan dan perbedaan, yang antara keduanya saling memiliki hubungan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan sesuai hukum. Management of the administration and testing of state administrative decisions made in order to become clear and provide legal certainty. With the issuance of Law No. 30 of 2014 on government administration will require alignment and adjustment to regulatory administrative courts. This research use a statute approach and doctrinal legal research. These results indicate that the boundary between the General Court to the Administrative Court to rule on the dispute in the field of law distinguished on the type of his case. General court deciding the case in the field of civil and criminal law. Seangkan administrative court deciding the case of legal action lawsuit terhadapa government. The application of the principles of good governance and Good Governance Principles have similarities and differences, which between them have a relationship with each other to realize good governance according to law.https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/view/4952testingdecisiondeeds lawgood governance
spellingShingle Ayu Putriyanti
Kajian Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dalam Kaitan dengan Pengadilan Tata Usaha Negara
Pandecta: Research Law Journal
testing
decision
deeds law
good governance
title Kajian Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dalam Kaitan dengan Pengadilan Tata Usaha Negara
title_full Kajian Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dalam Kaitan dengan Pengadilan Tata Usaha Negara
title_fullStr Kajian Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dalam Kaitan dengan Pengadilan Tata Usaha Negara
title_full_unstemmed Kajian Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dalam Kaitan dengan Pengadilan Tata Usaha Negara
title_short Kajian Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dalam Kaitan dengan Pengadilan Tata Usaha Negara
title_sort kajian undang undang administrasi pemerintahan dalam kaitan dengan pengadilan tata usaha negara
topic testing
decision
deeds law
good governance
url https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/view/4952
work_keys_str_mv AT ayuputriyanti kajianundangundangadministrasipemerintahandalamkaitandenganpengadilantatausahanegara