Kajian Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dalam Kaitan dengan Pengadilan Tata Usaha Negara

Kajian Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dalam Kaitan dengan Pengadilan Tata Usaha Negara

Penatalaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pengujian terhadap keputusan tata usaha negara dilakukan agar menjadi jelas dan memberi kepastian hukum. Dengan keluarnya UU No 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan maka diperlukan penyelarasan dan penyesuaian atas peraturan peradilan tata...

Full description

Bibliographic Details
Main Author:	Ayu Putriyanti
Format:	Article
Language:	English
Published:	Universitas Negeri Semarang 2015-12-01
Series:	Pandecta: Research Law Journal
Subjects:	testing decision deeds law good governance
Online Access:	https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/view/4952

Similar Items

Pengaturan Pengajuan Gugatan Yang Melalui Upaya Administratif Berupa Banding Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan
by: Dola Riza, et al.
Published: (2024-01-01)

QUO VADIS UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA JIS. UNDANG-UNDANG NO 51 TAHUN 2009 DAN KOMPETENSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM UU. NO. 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
by: Kartika Widya Utama
Published: (2015-07-01)

Kedudukan Jabatan dan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Perspektif Tata Usaha Negara
by: Pinahayu Cintantya, et al.
Published: (2022-03-01)

Akibat Hukum Terhadap Notaris Yang Membuat Akta Diluar Wilayah Jabatan Notaris Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
by: Fahim Muhammad Rizky, et al.
Published: (2023-04-01)

Fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menanggulangi mal administrasi
by: , HIDAYATI, Sri, et al.
Published: (2006)

KEDUDUKAN PERATURAN KEBIJAKAN DALAM UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
by: Victor Imanuel Nalle
Published: (2016-10-01)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UNDANG-UNDANG TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA
by: Aju Putrijanti
Published: (2011-10-01)

Perlindungan Hukum Pejabat Notaris Di Pekanbaru Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris
by: Yulfita Rahim, et al.
Published: (2021-10-01)

Pertanggungjawaban Hukum bagi Notaris dalam Membuat Akta Otentik Perspektif Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris
by: Elina Dyah Yulianti, et al.
Published: (2021-06-01)

KEWENANGAN PERADILAN TIPIKOR PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
by: Mohammad Sahlan
Published: (2016-11-01)

PERTANGGUNGJAWABAN PEJABAT PEMERINTAHAN DALAM TINDAKAN DISKRESI PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
by: I Gusti Ayu Apsari Hadi
Published: (2017-08-01)

PERKARA ADVOKASI PUBLIK PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (UUAP)
by: Enrico Parulian Simanjuntak
Published: (2018-04-01)

Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (1986)

Efektivitas Peradilan Tata Usaha Negara :: Studi kasus pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
by: , GUNAWAN, et al.
Published: (1996)

Pengaturan asas keterbukaan dalam pembentukan undang-undang
by: Angga Prastyo, et al.
Published: (2020-08-01)

KEDUDUKAN BENDAHARA PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANGNOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA
by: Febie Saputra
Published: (2015-09-01)

EFEKTIFITAS EKSEKUSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 51 TAHUN 2009
by: Soeleman Baranyanan
Published: (2017-06-01)

Rekonstruksi Sistem Pemerintahan Presidensiil Berdasar Undang- Undang Dasar 1945 Menuju Sistem Pemerintahan Presidensiil Murni
by: Sulardi Sulardi
Published: (2016-05-01)

Rancangan penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor tahun tentang Peradilan Tata Usaha Negara
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (1987)

IDENTIFIKASI UNDANG-UNDANG YANG MEMILIKI KAITAN DENGAN SUBJEK HUKUM KORPORASI
by: Teguh Winarso
Published: (2020-03-01)

MODEL FUNGSI PENGAWASAN OLEH PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEBAGAI UPAYA MENUJU TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
by: Aju Putrijanti, et al.
Published: (2017-06-01)

Pelatihan Tata Kelola Surat Dinas dalam Upaya Peningkatan Tertib Administrasi Desa
by: Ismiyati, Hengky Pramusinto, Indri Murniawaty
Published: (2019-01-01)

Analisis kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
by: , RONDONUWU, Patrice, et al.
Published: (2000)

PENGUJIAN KEPUTUSAN OLEH PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TERHADAP DISKRESI YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT PEMERINTAHAN
by: Rahmad Tobrani
Published: (2018-06-01)

PERTANGGUNGJAWABAN DISKRESI PEMERINTAH DAN HUBUNGANNYA DENGAN ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
by: Firstnandiar Glica Aini Suniaprily, et al.
Published: (2023-04-01)

Gugatan pelanggaran asas-asas umum pemerintahan yang Baik setelah berlakunya UU Administrasi Pemerintahan melalui PTUN Yogyakarta
by: Eny Kusdarini
Published: (2017-05-01)

Tenure Security Reformand Electronic Registration: Exploring Insights from English Law
by: H Mostert
Published: (2011-06-01)

Perkembangan Politik Hukum Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
by: Agus Kusnadi
Published: (2015-12-01)

GOOD GOVERNANCE (TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK) DALAM PEMBERIAN IZIN OLEH PEMERINTAH DAERAH DI BIDANG PERTAMBANGAN
by: Oheo K Haris
Published: (2015-01-01)

Problematika Legislasi dalam Sistem Pemerintahan Presidensial dengan Sistem Multipartai di Indonesia Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945
by: FAIDI, Ach.
Published: (2013)

Asas Justitia oleh Hakim dalam Perkara Tata Usaha Negara (Kajian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 181/K/TUN/2016)
by: Hany Krisna Priratna, et al.
Published: (2018-06-01)

Determinan tata kelola pemerintahan pada OPD kabupaten Bima
by: Nadia Ersy Mithasarinama, et al.
Published: (2023-03-01)

Esensi Sengketa Administrasi Pertanahan di Peradilan Tata Usaha Negara
by: Enrico Simanjuntak
Published: (2018-08-01)

KEWENANGAN SERTA OBYEK SENGKETA DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA SETELAH ADA UU No. 30 / 2014 tentang ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
by: Aju Putrijanti
Published: (2015-10-01)

KAJIAN ADMINISTRASI DAN TATA KELOLA KANTOR NOTARIS DI KOTA YOGYAKARTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
by: , Dinda Sekar Arum, et al.
Published: (2013)

Studi Implementasi Good Governance Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango
by: Trisusanti Lamangida
Published: (2018-03-01)

DISKRESI DAN TANGGUNGJAWAB ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
by: Julista Mustamu
Published: (2011-06-01)

Konstitusionalitas Pengaturan Dekonsentrasi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
by: William Sanjaya
Published: (2015-12-01)

PENEGAKAN HUKUM SEBAGAI SALAH SATU FAKTOR UTAMA KEBERHASILAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN JOKOWI-RUDY DI KOTA SURAKARTA
by: Teguh Yuwono
Published: (2014-04-01)

BATASAN KEWENANGAN MENGADILI SENGKETA PAJAK ANTARA PENGADILAN PAJAK DAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
by: Nabitatus Sa'adah, et al.
Published: (2023-03-01)