Politik Hukum Pemberian Hak Guna Usaha Setelah Berlakunya Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 dan Implikasinya terhadap Nasib Petani

Politik Hukum Pemberian Hak Guna Usaha Setelah Berlakunya Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 dan Implikasinya terhadap Nasib Petani

<p><em>Application policy of Investment Act (Undang-Undang Penanaman Modal/UUPM) Number 25 of 2007 about Capital investment can bring negative implication to fate of farmer. UUPM hardly clearly gives amenity to investor to obtain farm and tends to give the big trust to investor to build...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors:	Ni Ketut Sri Parwati, Mr. Sudjito
Format:	Article
Language:	English
Published:	Universitas Gadjah Mada 2012-02-01
Series:	Mimbar Hukum
Online Access:	http://mimbar.hukum.ugm.ac.id/index.php/jmh/article/view/346

Similar Items

POLITIK HUKUM PEMBERIAN HAK GUNA USAHA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PENANAMAN MODAL NOMOR 25 TAHUN 2007 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP NASIB PETANI
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2009)

POLITIK HUKUM PENANAMAN MODAL ASING SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PENANAMAN MODAL 2007 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENGUSAHA KECIL
by: sayidin abdullah
Published: (2015-11-01)

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004
by: Adonia Ivonne Laturette
Published: (2011-09-01)

Peralihan kewenangan pengelolaan protokol notaris setelah berlakunya Undang-undang Jabatan Notaris
by: , HARIANTO, Febrina, et al.
Published: (2010)

Penetapan Pelanggaran Terhadap Hak Cipta Sebagai Tindak Pidana Biasa Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta Hingga Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta,
by: , DARWANCE, et al.
Published: (2014)

Pelaksanaan perizinan bidang investasi di kawasan industri Kabupaten Bekasi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
by: , ANINDYAJATI, Titis, et al.
Published: (2010)

Kajian yuridis normatif kewenangan notaris dalam pembuatan akta tanah setelah berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
by: , ADNAN, et al.
Published: (2006)

PENGATURAN PERLINDUNGAN HAK ATAS INFORMASI PUBLIK SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (UU KIP)
by: , Fauzin, et al.
Published: (2012)

Pelaksanaan gadai tanah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 56/Prp/1960 di Minangkabau :: Studi kasus Nagari Koto Sani Kabupaten Solok
by: , HAKIM, Martin, et al.
Published: (2009)

PENGGOLONGAN PENDUDUK DALAM PEMBUATAN SURAT KETERANGAN WARIS TERKAIT PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
by: Ketut Novita Sari, et al.
Published: (2019-12-01)

KEDUDUKAN BEDING VAN EIGENMACHTIGE VERKOOP DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG - UNDANG NOMOR : 4 TAHUN 1996 DI KPKNL SURAKARTA
by: , Marhaeni Rumiasih, SH, et al.
Published: (2014)

KEGIATAN YAYASAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2009)

Kegiatan Yayasan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan di Daerah Istimewa Yogyakarta
by: Mr. Sularto
Published: (2012-02-01)

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK
by: , Winarso, SH, et al.
Published: (2011)

KEPEMILIKAN TANAH HAK MILIK BEKAS BARAT (EIGENDOM VERPONDING) SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA
by: Donny Markas Sahputra G. Munthe, et al.
Published: (2024-05-01)

Pelaksanaan pembuatan surat kuasa membebankan hak tanggungan oleh Notaris atau PPAT setelah berlakunya Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah di Kabupaten Sleman
by: , WIBOWO, Ramadhian Hari, et al.
Published: (2007)

FUNGSI DINAS PENDIDIKAN PROPINSI DIY SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 DALAM KONTEKS PELAYANAN MASYARAKA
by: , Mudagdo, SH, et al.
Published: (2012)

Perlindungan hukum terhadap anak luar kawin setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 di Daerah Istimewa Yogyakarta
by: , HERIYANI, Endang, et al.
Published: (2001)

Perlindungan hukum terhadap anak dari perkawinan Sirri setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 di Kabupaten Jember
by: , ANISAH, Inayatul, et al.
Published: (2004)

PENGELOLAAN TANAH KASULTANAN (SULTAN GROND) SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
by: , Suhartono, et al.
Published: (2014)

Peran Balai Harta Peninggalan sebagai kurator harta pailit setelah berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang kepailitan
by: , AGUSTINA, Fitria, et al.
Published: (2004)

Konstitusionalitas Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
by: ABDULLAH, Abdullah
Published: (2013)

Pemberian hak atas tanah kepada warga negara Indonesia non pribumi setelah berlakunya Undang-undang penghapusan diskriminasi ras dan etnis di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
by: AGRARISTANTI, Westi
Published: (2009)

PEMBEBANAN JAMINAN PADA OBJEK PESAWAT UDARA DAN PERLINDUNGAN KREDITUR SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN
by: , Amelia Afifah, et al.
Published: (2013)

Pembuktian kepailitan sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004
by: , ZULFIANI, Anita, et al.
Published: (2008)

Perkawinan antar agama setelah berlakunya undang-undang no.1 tahun 1974 di Kotamadya Yogyakarta
by: , NAZARUDDIN, et al.
Published: (1998)

Hak Menguasai Negara Atas Mineral dan Batubara Pasca Berlakunya Undang-Undang Minerba
by: Victor Imanuel Williamson Nalle
Published: (2016-05-01)

TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI SECARA ONLINE SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
by: , Andri Bungsu Barus, SH, et al.
Published: (2011)

GADAI TANAH PERTANIAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG UNDANG NOMOR 56/Prp/1960 DI NAGARI TUJUAH KOTO TALAGO KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
by: , Surya Adra, et al.
Published: (2011)

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penataan Ruang setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Studi Kota Mataram)
by: Ari Dafid
Published: (2017-11-01)

Status hukum hak atas tanah yang dikuasai bekas fetor di wilayah bekas swapraja Timor Barat Nusa Tenggara Timur setelah berlakunya undang-undang nomor 5 tahun 1960
by: , NOME, Yorhan Yohanis, et al.
Published: (1998)

Perlindungan hukum di bidang merek dan upaya mencegah pelanggaran terhadap hak merek setelah berlakunya Undang-undang Merek No.15 Tahun 2001
by: , HARTONO, Sigit Bambang, et al.
Published: (2004)

PELAKSANAAN PERKAWINAN CAMPURAN ANTARA ISLAM DAN KRISTEN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (1992)

Laporan penelitian analisis yuridis tentang tata guna tanah sehubungan dengan berlakunya undang-undang nomor 24 tahun 1992 tentang penataan ruang
by: Baskoro, Rafael Edy
Published: (1993)

PELAKSANAAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DAN AKIBAT HUKUMNYA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG â�� UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI KOTA PADANG
by: , Edwar Rachman, et al.
Published: (2012)

KEDUDUKAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL IMIGRASI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN
by: , Yudhanto Haryono Dwiputro, et al.
Published: (2012)

Telaah ijin hakim terhadap Wali dalam penjualan tanah milik anak di bawah umur setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
by: , SUGIYARTO, et al.
Published: (2004)

Analisis pelaksanaan pendaftaran hak tanggungan menurut Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 di Kabupaten Gowa
by: , MAWARNI, et al.
Published: (2008)

Pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa rumah setelah berlakunya undang-undang no.4 tahun 1992 di Kotamadya Yogyakarta
by: , SUJITNO, et al.
Published: (1999)

Eksistensi Yakkum pada Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta setelah berlakunya Undang-undang No.16 Tahun 2001
by: , DEWAYANTI, Anna Victoria, et al.
Published: (2004)