EVALUASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH SEBAGAI WUJUD DEMOKRATISASI: STUDI PADAPEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2017 DI PROVINSI ACEH, INDONESIA

Pemilihan kepala daerah serentak tahun 2017 yang dilaksanakan di Provinsi Aceh diduga mengandung beberapa cacat. Meskipun secara prosedural penyelenggaraan pemilu dapat dikategorikan sukses, dalam aspek substansial terdapat pelanggaran administrasi dan tindak pidana pemilu. Tulisan ini mendeskripsik...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: Fakhruddin Fakhruddin, Yuslim Yuslim, Syamsurizaldi Syamsurizaldi
Format: Article
Language:English
Published: Universitas Padjadjaran 2019-07-01
Series:Jurnal Wacana Politik
Subjects:
Online Access:http://jurnal.unpad.ac.id/wacanapolitik/article/view/19760
_version_ 1818958967878975488
author Fakhruddin Fakhruddin
Yuslim Yuslim
Syamsurizaldi Syamsurizaldi
author_facet Fakhruddin Fakhruddin
Yuslim Yuslim
Syamsurizaldi Syamsurizaldi
author_sort Fakhruddin Fakhruddin
collection DOAJ
description Pemilihan kepala daerah serentak tahun 2017 yang dilaksanakan di Provinsi Aceh diduga mengandung beberapa cacat. Meskipun secara prosedural penyelenggaraan pemilu dapat dikategorikan sukses, dalam aspek substansial terdapat pelanggaran administrasi dan tindak pidana pemilu. Tulisan ini mendeskripsikan pelanggaran pemilu di Aceh dengan menganalisis dan memeriksa hasil laporan dan sejumlah keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP ) maupun Panitia Pengawas Pemilih (Panwaslih), Undang-Undang dan peraturan Komisi Pemilihan Umum, dan qanun Aceh yang mengatur pelaksanaan pilkada. Hasil penelitian ini mengungkapkan masih terdapat sejumlah pelanggaran pilkada seperti pelanggaran kesalahan administrasi data pemilih, kericuhan pada saat kampanye, kurangnya sosialisasi bagi pemilih disabilitas, politik uang, kekerasan dan diskriminasi, dan sengketa pencalonan yang dilakukan oleh peserta pilkada maupun tim pendukung. Masih maraknya pelanggaran dan tindakan kriminal pada pilkada serentak di Provinsi Aceh menandakan demokratisasi mengalami hambatan akibat ketidakmampuan, baik partai politik, calon kandidat, maupun penyelenggara pilkada itu sendiri dalam memahami prinsip-prinsip substantif penyelenggaraan pemilu.
first_indexed 2024-12-20T11:34:10Z
format Article
id doaj.art-deacd610dff44f788a87b46b9b3a8e45
institution Directory Open Access Journal
issn 2502-9185
2549-2969
language English
last_indexed 2024-12-20T11:34:10Z
publishDate 2019-07-01
publisher Universitas Padjadjaran
record_format Article
series Jurnal Wacana Politik
spelling doaj.art-deacd610dff44f788a87b46b9b3a8e452022-12-21T19:42:10ZengUniversitas PadjadjaranJurnal Wacana Politik2502-91852549-29692019-07-014110.24198/jwp.v4i1.1976011138EVALUASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH SEBAGAI WUJUD DEMOKRATISASI: STUDI PADAPEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2017 DI PROVINSI ACEH, INDONESIAFakhruddin Fakhruddin0Yuslim YuslimSyamsurizaldi SyamsurizaldiFISIP UNANDPemilihan kepala daerah serentak tahun 2017 yang dilaksanakan di Provinsi Aceh diduga mengandung beberapa cacat. Meskipun secara prosedural penyelenggaraan pemilu dapat dikategorikan sukses, dalam aspek substansial terdapat pelanggaran administrasi dan tindak pidana pemilu. Tulisan ini mendeskripsikan pelanggaran pemilu di Aceh dengan menganalisis dan memeriksa hasil laporan dan sejumlah keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP ) maupun Panitia Pengawas Pemilih (Panwaslih), Undang-Undang dan peraturan Komisi Pemilihan Umum, dan qanun Aceh yang mengatur pelaksanaan pilkada. Hasil penelitian ini mengungkapkan masih terdapat sejumlah pelanggaran pilkada seperti pelanggaran kesalahan administrasi data pemilih, kericuhan pada saat kampanye, kurangnya sosialisasi bagi pemilih disabilitas, politik uang, kekerasan dan diskriminasi, dan sengketa pencalonan yang dilakukan oleh peserta pilkada maupun tim pendukung. Masih maraknya pelanggaran dan tindakan kriminal pada pilkada serentak di Provinsi Aceh menandakan demokratisasi mengalami hambatan akibat ketidakmampuan, baik partai politik, calon kandidat, maupun penyelenggara pilkada itu sendiri dalam memahami prinsip-prinsip substantif penyelenggaraan pemilu.http://jurnal.unpad.ac.id/wacanapolitik/article/view/19760pelanggaran pemiluacehdemokrasipolitik lokal
spellingShingle Fakhruddin Fakhruddin
Yuslim Yuslim
Syamsurizaldi Syamsurizaldi
EVALUASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH SEBAGAI WUJUD DEMOKRATISASI: STUDI PADAPEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2017 DI PROVINSI ACEH, INDONESIA
Jurnal Wacana Politik
pelanggaran pemilu
aceh
demokrasi
politik lokal
title EVALUASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH SEBAGAI WUJUD DEMOKRATISASI: STUDI PADAPEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2017 DI PROVINSI ACEH, INDONESIA
title_full EVALUASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH SEBAGAI WUJUD DEMOKRATISASI: STUDI PADAPEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2017 DI PROVINSI ACEH, INDONESIA
title_fullStr EVALUASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH SEBAGAI WUJUD DEMOKRATISASI: STUDI PADAPEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2017 DI PROVINSI ACEH, INDONESIA
title_full_unstemmed EVALUASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH SEBAGAI WUJUD DEMOKRATISASI: STUDI PADAPEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2017 DI PROVINSI ACEH, INDONESIA
title_short EVALUASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH SEBAGAI WUJUD DEMOKRATISASI: STUDI PADAPEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2017 DI PROVINSI ACEH, INDONESIA
title_sort evaluasi pemilihan kepala daerah sebagai wujud demokratisasi studi padapemilihan kepala daerah serentak tahun 2017 di provinsi aceh indonesia
topic pelanggaran pemilu
aceh
demokrasi
politik lokal
url http://jurnal.unpad.ac.id/wacanapolitik/article/view/19760
work_keys_str_mv AT fakhruddinfakhruddin evaluasipemilihankepaladaerahsebagaiwujuddemokratisasistudipadapemilihankepaladaerahserentaktahun2017diprovinsiacehindonesia
AT yuslimyuslim evaluasipemilihankepaladaerahsebagaiwujuddemokratisasistudipadapemilihankepaladaerahserentaktahun2017diprovinsiacehindonesia
AT syamsurizaldisyamsurizaldi evaluasipemilihankepaladaerahsebagaiwujuddemokratisasistudipadapemilihankepaladaerahserentaktahun2017diprovinsiacehindonesia