FUNGSI DAN PERAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN NUSA TENGGARA BARAT DALAM MENDORONG KEPATUHAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK

FUNGSI DAN PERAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN NUSA TENGGARA BARAT DALAM MENDORONG KEPATUHAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan peran dan fungsi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mendorong kepatuhan pemerintah daerah terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik serta untuk menganalisa penguata...

Full description

Bibliographic Details
Main Author:	Adhar Hakim
Format:	Article
Language:	English
Published:	Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram 2015-04-01
Series:	Jurnal IUS
Subjects:	penguatan peran, kepatuhan, pemerintah daerah
Online Access:	http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/196

Similar Items

Peran Pemerintah Daerah dalam Mendorong Potensi Indikasi Geografis (Studi pada Provinsi Kepulauan Riau)
by: Imam Lukito
Published: (2018-11-01)

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penataan Ruang setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Studi Kota Mataram)
by: Ari Dafid
Published: (2017-11-01)

Eksistensi Kewenangan Daerah dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja
by: Ary Fatanen
Published: (2021-02-01)

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH PUSAT DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PEMERINTAH DAERAH
by: Husin Ilyas
Published: (2015-12-01)

Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan Dalam Pengelolaan Objek Wisata Pantai
by: Jasilatul Khotimah, et al.
Published: (2022-10-01)

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK
by: , Winarso, SH, et al.
Published: (2011)

KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
by: Ahmad Rosidi
Published: (2015-08-01)

Hubungan Antara Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
by: Septi Nur Wijayanti
Published: (2017-03-01)

Hubungan Peran Kelompok Dukungan Sebaya Dengan Kepatuhan Odha Dalam Mengkonsumsi ARV Di Klinik VCT RSUD Ambarawa
by: Maria Regolinda Anok, et al.
Published: (2018-12-01)

Evaluation of Media Policies in Order To Protect Local Film Community
by: Rahmiaji Lintang Ratri, et al.
Published: (2018-01-01)

Para Pihak Dan Perannya Dalam Pembangunan KPH Model Di Tanah Papua
by: Irma Yeny
Published: (2015-05-01)

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pada Penataan Kelembagaan Sekretariat Daerah
by: Susilawaty Munthe, et al.
Published: (2018-05-01)

Human Governance: Aksesibilitas Fasilitas Publik Terhadap Penyandang Disabilitas
by: Dandi Darmadi, et al.
Published: (2021-12-01)

GAMBARAN KEPATUHAN MINUM OBAT DAN PERAN SERTA KELUARGA PADA KEBERHASILAN PENGOBATAN PASIEN HIPERTENSI DI DESA TIMBRAH KECAMATAN KARANGASEM PADA JANUARI 2014
by: Susanty Wahyu Nanurlaili, et al.
Published: (2015-04-01)

PERAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) DALAM MEMPERJUANGKAN HAK-HAK MASYARAKAT DI SUMATERA BARAT
by: Daswar Utama, et al.
Published: (2022-12-01)

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN OBYEK WISATA HUTAN BATU RAMMANG – RAMMANG DI KABUPATEN MAROS
by: Harnida Harnida, et al.
Published: (2012-10-01)

MODEL PENGAWASAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE (STUDI DI KOTA SALATIGA PERIODE 2014-2019)
by: Suparnyo Suparnyo
Published: (2017-01-01)

Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
by: Yusdianto Yusdianto
Published: (2015-12-01)

Penguatan Peran Panwaslu dalam Pemilukada (Studi Kasus: Pemilukada Kabupaten Jembrana)
by: Dedeh Haryati
Published: (2015-12-01)

Eksistensi Lembaga Swadaya Masyarakat di Kalimantan Barat
by: Sorni Paskah Daeli
Published: (2015-12-01)

ALASAN SEBAGIAN PEJABAT PEMERINTAH DAERAH TIDAK MENINDAKLANJUTI REKOMENDASIL HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT
by: Steffi Zafia Furqan, et al.
Published: (2023-07-01)

Artikel Kehormatan: Konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
by: Indra Perwira
Published: (2015-12-01)

PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH DAN TEMUAN AUDIT BPK TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2011
by: Yayuk Harumiati, et al.
Published: (2014-10-01)

Upaya Menemukan Konsep Ideal Hubungan Pusat-Daerah Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
by: Muhammad Ridwansyah
Published: (2018-02-01)

Urgensi Peraturan Daerah Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Terhadap Kinerja DPRD
by: Asri Lasatu
Published: (2020-07-01)

URGENSI KEBERADAAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE (DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA)
by: , Dinny Wirawan Pratiwie, et al.
Published: (2012)

Kajian Penguatan Sistem Inovasi Daerah Jawa Barat
by: Agus Ruswandi
Published: (2013-03-01)

KEMANDIRIAN DAN EFEKTIVITAS PEMERINTAH DAERAH DIMASA PANDEMI COVID 19
by: Nugraeni Nugraeni, et al.
Published: (2022-05-01)

Konstruksi Hukum Penguatan Izin Pertambangaan Rakyat Pasca Undang-Undang Pemda Nomor 23 Tahun 2014
by: M. Panji Prabu Dharma, et al.
Published: (2019-04-01)

Kerjasama Pemerintah Provinsi Dki Jakarta Dengan Pemerintah Kota Beijing China Dalam Skema Sister City
by: Henike Primawanti, et al.
Published: (2019-07-01)

Pengaruh tata kelola publik, pendapatan asli daerah dan total aset terhadap kinerja Pemerintah Daerah
by: Dewi Puspitasari, et al.
Published: (2020-06-01)

Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM terhadap Tingkat Penerimaan Pajak Daerah Lombok Timur NTB
by: Muhammad Shadiqi
Published: (2023-11-01)

ANALISIS FUNGSI PENGAWASAN DPRD PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGJAKARTA (DIY) TERHADAP IMPLEMENTASI KEISTIMEWAAN
by: Muhammad Quranul Kariem
Published: (2018-10-01)

ANALISIS YURIDIS NORMATIF KEDUDUKAN GUBERNUR SEBAGAI KEPALA DAERAH OTONOM DAN SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DALAM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
by: Agung Eka Mulya Dharma, et al.
Published: (2023-02-01)

Merancang Peran Baru Humas dalam Pengembangan Otonomi Daerah
by: Deddy Mulyana
Published: (2001-06-01)

Pengaruh Faktor Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Internet Financial Reporting
by: Pepie Diptyana
Published: (2019-12-01)

Pembaruan Hukum Penentuan Faktor Penyesuaian Sewa Barang Milik Daerah oleh Pemerintah Daerah
by: Muhajir Muhajir, et al.
Published: (2022-02-01)

Kinerja Keuangan Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia
by: Heldi Heldi, et al.
Published: (2020-03-01)

HARMONIZING RELATIONSHIPS OF CENTRAL GOVERNMENT AND REGIONAL GOVERNMENTS IN SHARE DIVESTMENT OF MINING COMPANIES
by: Demson Tiopan
Published: (2020-11-01)

Tata Kelola Kearsipan dan Kinerja Pemerintah Daerah : Penyusutan Arsip Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2021
by: Krisnawati Krisnawati
Published: (2022-04-01)