FUNGSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA LINGKUNGAN (STUDI GUGATAN ORGANISASI LINGKUNGAN HIDUP)

<p>This study aims to analyse: (1) The function of the Administrative Court in providing protection against environmental sustainability; (2) Constraints of the implementation of the administrative court functions in resolving environmental disputes. The results showed that: The function of th...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: Fransisca Romana Harjiyatni, Sunarya Raharja
Format: Article
Language:English
Published: Universitas Gadjah Mada 2014-11-01
Series:Mimbar Hukum
Online Access:http://mimbar.hukum.ugm.ac.id/index.php/jmh/article/view/480
_version_ 1819052635449196544
author Fransisca Romana Harjiyatni
Sunarya Raharja
author_facet Fransisca Romana Harjiyatni
Sunarya Raharja
author_sort Fransisca Romana Harjiyatni
collection DOAJ
description <p>This study aims to analyse: (1) The function of the Administrative Court in providing protection against environmental sustainability; (2) Constraints of the implementation of the administrative court functions in resolving environmental disputes. The results showed that: The function of the Administrative Court in providing protection toward the environment is not optimal yet. Administrative Court Decisions has not provided environmental sustainability because judges tend to be formalistic procedural in using their consideration. This is due to the presence of a number of constraints which include: government decision restrictions in the field of environment that can be disputed in the administrative court, there is no use of the principle of sustainable development as the consideration for the judge in deciding the case, and the judges’ less understanding about environmental problems.</p><p> </p><p>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) fungsi PTUN dalam memberikan perlindungan terhadap kelestarian lingkungan; (2) kendala-kendala pelaksanaan fungsi PTUN dalam menyelesaikan sengketa lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi PTUN dalam memberikan perlindungan terhadap kelestarian lingkungan adalah belum optimal. Putusan-putusan Pengadilan TUN belum memberikan perlindungan kelestarian lingkungan hidup, karena hakim cenderung bersifat prosedural formalistik dalam menggunakan pertimbangannya. Hal ini disebabkan terdapatnya sejumlah kendala yang meliputi: adanya pembatasan KTUN di bidang lingkungan yang dapat menjadi obyek sengketa di PTUN, belum digunakannya asas pembangunan berkelanjutan sebagai pertimbangan hakim untuk memutus perkara, dan pemahaman hakim yang kurang mengenai persoalan lingkungan hidup.</p>
first_indexed 2024-12-21T12:22:58Z
format Article
id doaj.art-e9b564e3b81b4151abc6ac09194f7f5c
institution Directory Open Access Journal
issn 0852-100X
2443-0994
language English
last_indexed 2024-12-21T12:22:58Z
publishDate 2014-11-01
publisher Universitas Gadjah Mada
record_format Article
series Mimbar Hukum
spelling doaj.art-e9b564e3b81b4151abc6ac09194f7f5c2022-12-21T19:04:15ZengUniversitas Gadjah MadaMimbar Hukum0852-100X2443-09942014-11-01262260274485FUNGSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA LINGKUNGAN (STUDI GUGATAN ORGANISASI LINGKUNGAN HIDUP)Fransisca Romana Harjiyatni0Sunarya RaharjaBagian Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Janabadra, Yogyakarta<p>This study aims to analyse: (1) The function of the Administrative Court in providing protection against environmental sustainability; (2) Constraints of the implementation of the administrative court functions in resolving environmental disputes. The results showed that: The function of the Administrative Court in providing protection toward the environment is not optimal yet. Administrative Court Decisions has not provided environmental sustainability because judges tend to be formalistic procedural in using their consideration. This is due to the presence of a number of constraints which include: government decision restrictions in the field of environment that can be disputed in the administrative court, there is no use of the principle of sustainable development as the consideration for the judge in deciding the case, and the judges’ less understanding about environmental problems.</p><p> </p><p>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) fungsi PTUN dalam memberikan perlindungan terhadap kelestarian lingkungan; (2) kendala-kendala pelaksanaan fungsi PTUN dalam menyelesaikan sengketa lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi PTUN dalam memberikan perlindungan terhadap kelestarian lingkungan adalah belum optimal. Putusan-putusan Pengadilan TUN belum memberikan perlindungan kelestarian lingkungan hidup, karena hakim cenderung bersifat prosedural formalistik dalam menggunakan pertimbangannya. Hal ini disebabkan terdapatnya sejumlah kendala yang meliputi: adanya pembatasan KTUN di bidang lingkungan yang dapat menjadi obyek sengketa di PTUN, belum digunakannya asas pembangunan berkelanjutan sebagai pertimbangan hakim untuk memutus perkara, dan pemahaman hakim yang kurang mengenai persoalan lingkungan hidup.</p>http://mimbar.hukum.ugm.ac.id/index.php/jmh/article/view/480
spellingShingle Fransisca Romana Harjiyatni
Sunarya Raharja
FUNGSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA LINGKUNGAN (STUDI GUGATAN ORGANISASI LINGKUNGAN HIDUP)
Mimbar Hukum
title FUNGSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA LINGKUNGAN (STUDI GUGATAN ORGANISASI LINGKUNGAN HIDUP)
title_full FUNGSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA LINGKUNGAN (STUDI GUGATAN ORGANISASI LINGKUNGAN HIDUP)
title_fullStr FUNGSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA LINGKUNGAN (STUDI GUGATAN ORGANISASI LINGKUNGAN HIDUP)
title_full_unstemmed FUNGSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA LINGKUNGAN (STUDI GUGATAN ORGANISASI LINGKUNGAN HIDUP)
title_short FUNGSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA LINGKUNGAN (STUDI GUGATAN ORGANISASI LINGKUNGAN HIDUP)
title_sort fungsi peradilan tata usaha negara dalam menyelesaikan sengketa lingkungan studi gugatan organisasi lingkungan hidup
url http://mimbar.hukum.ugm.ac.id/index.php/jmh/article/view/480
work_keys_str_mv AT fransiscaromanaharjiyatni fungsiperadilantatausahanegaradalammenyelesaikansengketalingkunganstudigugatanorganisasilingkunganhidup
AT sunaryaraharja fungsiperadilantatausahanegaradalammenyelesaikansengketalingkunganstudigugatanorganisasilingkunganhidup