KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMBATASAN KEWENANGAN PENYIDIKAN TERHADAP NOTARIS (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris)
The criminal law policy of the authority restriction in investigation against the notary is at the stage of policy formulation of the law provided authority Honorary Council of Notaries in the proceedings against the notary is to give consent to the investigator, prosecutor or judge to take copies M...
Main Author: | Desi Indriani |
---|---|
Format: | Article |
Language: | Indonesian |
Published: |
University of Lampung
2017-03-01
|
Series: | Fiat Justisia |
Online Access: | http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/656 |
Similar Items
-
Perlindungan Hukum Terhadap Kriminalisasi Jabatan Notaris Ditinjau Dari Undang-Undang Jabatan Notaris
by: Tonicca Alvanso, et al.
Published: (2023-12-01) -
KEWENANGAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA
TANAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30
TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
by: , MASRUR AUF, SH, et al.
Published: (2012) -
Peralihan kewenangan pengelolaan protokol notaris setelah berlakunya Undang-undang Jabatan Notaris
by: , HARIANTO, Febrina, et al.
Published: (2010) -
Akibat Hukum Terhadap Notaris Yang Membuat Akta Diluar Wilayah Jabatan Notaris Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
by: Fahim Muhammad Rizky, et al.
Published: (2023-04-01) -
Pelaksanaan kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Makassar dalam pelaksanaan tugas jabatan notaris berdasarkan Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris
by: , MAMMINANGA, Andi, et al.
Published: (2008)