Eksistensi Gerakan Sosial Pasangan Campur Antarnegara: Upaya Memperoleh Hak Untuk Menikah di Masa Pandemi
Pasangan campur antarnegara yang tidak terakomodasi oleh kebijakan keimigrasian membentuk gerakan #loveisnottourism di media sosial. Artikel ini bertujuan mendeskripsikan berbagai hal yang melatarbelakangi munculnya gerakan sosial #loveisnottourism dan pemenuhan hak untuk menikah dalam konteks undan...
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia
2021-12-01
|
| Series: | Jurnal HAM |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/1894 |
| _version_ | 1797204291682828288 |
|---|---|
| author | Dwi Bima Achmad Setyawan Rizqi Ganis Ashari |
| author_facet | Dwi Bima Achmad Setyawan Rizqi Ganis Ashari |
| author_sort | Dwi Bima Achmad Setyawan |
| collection | DOAJ |
| description | Pasangan campur antarnegara yang tidak terakomodasi oleh kebijakan keimigrasian membentuk gerakan #loveisnottourism di media sosial. Artikel ini bertujuan mendeskripsikan berbagai hal yang melatarbelakangi munculnya gerakan sosial #loveisnottourism dan pemenuhan hak untuk menikah dalam konteks undang- undang yang mengatur hak asasi di Indonesia saat pandemi. Penelitian ini dilakukan melalui metode penelitian kualitatif deskriptif dan pendekatan yuridis normative dengan menganalisis data hukum primer dan data sekunder. Faktor pemicu gerakan sosial #loveisnottourism dikategorikan menjadi faktor personal dan faktor eksternal. Ketiadaan fasilitas keimigrasian bagi pasangan campur untuk bertemu dan melaksanakan pernikahan merupakan pengejawantahan doktrin positif hukum tentang hak asasi di Indonesia, yang mengkategorisasikan hak untuk menikah di saat pandemi sebagai bagian dari derogable rights. Hak tersebut dapat dibatasi pemenuhannya oleh negara dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan dan keamanan negara dari sebaran Covid-19. Artikel ini merekomendasikan perlunya penjelasan yang transparan mengenai doktrin positif hak untuk menikah sebagai derogable rights sehingga pemenuhannya dapat dibatasi. |
| first_indexed | 2024-04-09T14:56:58Z |
| format | Article |
| id | doaj.art-ebbbefe418ec4c5493836340e5f543c6 |
| institution | Directory Open Access Journal |
| issn | 1693-8704 2579-8553 |
| language | English |
| last_indexed | 2024-04-24T08:32:54Z |
| publishDate | 2021-12-01 |
| publisher | Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia |
| record_format | Article |
| series | Jurnal HAM |
| spelling | doaj.art-ebbbefe418ec4c5493836340e5f543c62024-04-16T19:04:10ZengBadan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi ManusiaJurnal HAM1693-87042579-85532021-12-0112340542810.30641/ham.2021.12.405-428486Eksistensi Gerakan Sosial Pasangan Campur Antarnegara: Upaya Memperoleh Hak Untuk Menikah di Masa PandemiDwi Bima Achmad Setyawan0Rizqi Ganis Ashari1Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah RaiKantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah RaiPasangan campur antarnegara yang tidak terakomodasi oleh kebijakan keimigrasian membentuk gerakan #loveisnottourism di media sosial. Artikel ini bertujuan mendeskripsikan berbagai hal yang melatarbelakangi munculnya gerakan sosial #loveisnottourism dan pemenuhan hak untuk menikah dalam konteks undang- undang yang mengatur hak asasi di Indonesia saat pandemi. Penelitian ini dilakukan melalui metode penelitian kualitatif deskriptif dan pendekatan yuridis normative dengan menganalisis data hukum primer dan data sekunder. Faktor pemicu gerakan sosial #loveisnottourism dikategorikan menjadi faktor personal dan faktor eksternal. Ketiadaan fasilitas keimigrasian bagi pasangan campur untuk bertemu dan melaksanakan pernikahan merupakan pengejawantahan doktrin positif hukum tentang hak asasi di Indonesia, yang mengkategorisasikan hak untuk menikah di saat pandemi sebagai bagian dari derogable rights. Hak tersebut dapat dibatasi pemenuhannya oleh negara dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan dan keamanan negara dari sebaran Covid-19. Artikel ini merekomendasikan perlunya penjelasan yang transparan mengenai doktrin positif hak untuk menikah sebagai derogable rights sehingga pemenuhannya dapat dibatasi.https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/1894covid-19gerakan sosialhak asasi manusia#loveisnottourismpasangan campur. |
| spellingShingle | Dwi Bima Achmad Setyawan Rizqi Ganis Ashari Eksistensi Gerakan Sosial Pasangan Campur Antarnegara: Upaya Memperoleh Hak Untuk Menikah di Masa Pandemi Jurnal HAM covid-19 gerakan sosial hak asasi manusia #loveisnottourism pasangan campur. |
| title | Eksistensi Gerakan Sosial Pasangan Campur Antarnegara: Upaya Memperoleh Hak Untuk Menikah di Masa Pandemi |
| title_full | Eksistensi Gerakan Sosial Pasangan Campur Antarnegara: Upaya Memperoleh Hak Untuk Menikah di Masa Pandemi |
| title_fullStr | Eksistensi Gerakan Sosial Pasangan Campur Antarnegara: Upaya Memperoleh Hak Untuk Menikah di Masa Pandemi |
| title_full_unstemmed | Eksistensi Gerakan Sosial Pasangan Campur Antarnegara: Upaya Memperoleh Hak Untuk Menikah di Masa Pandemi |
| title_short | Eksistensi Gerakan Sosial Pasangan Campur Antarnegara: Upaya Memperoleh Hak Untuk Menikah di Masa Pandemi |
| title_sort | eksistensi gerakan sosial pasangan campur antarnegara upaya memperoleh hak untuk menikah di masa pandemi |
| topic | covid-19 gerakan sosial hak asasi manusia #loveisnottourism pasangan campur. |
| url | https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/1894 |
| work_keys_str_mv | AT dwibimaachmadsetyawan eksistensigerakansosialpasangancampurantarnegaraupayamemperolehhakuntukmenikahdimasapandemi AT rizqiganisashari eksistensigerakansosialpasangancampurantarnegaraupayamemperolehhakuntukmenikahdimasapandemi |