Implikasi Kebijakan Bebas Visa Berdasarkan Peraturan Presiden Tentang Bebas Visa Kunjungan: Perspektif Ketenagakerjaan
Dalam rangka meningkatkan hubungan negara Republik Indonesia dengan negara lain, perlu diberikan kemudahan bagi warga negara asing untuk masuk ke wilayah negara Republik Indonesia yang dilaksanakan dalam bentuk pembebasan dari kewajiban memiliki visa kunjungan dengan memperhatikan asas timbal balik...
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
2019-11-01
|
| Series: | Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/790 |
| _version_ | 1797806203290517504 |
|---|---|
| author | Wicipto Setiadi Rakha Aditya Afrizal |
| author_facet | Wicipto Setiadi Rakha Aditya Afrizal |
| author_sort | Wicipto Setiadi |
| collection | DOAJ |
| description | Dalam rangka meningkatkan hubungan negara Republik Indonesia dengan negara lain, perlu diberikan kemudahan bagi warga negara asing untuk masuk ke wilayah negara Republik Indonesia yang dilaksanakan dalam bentuk pembebasan dari kewajiban memiliki visa kunjungan dengan memperhatikan asas timbal balik dan asas manfaat. Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan. Peraturan tersebut dibuat dalam rangka memberikan manfaat untuk meningkatkan perekonomian pada umumnya dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada khususnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan lebih mengutamakan data kepustakaan yang berasal dari sumber primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif. Pembahasan diarahkan pada bagaimana implikasi pemberlakuan kebijakan bebas visa dalam perspektif ketenagakerjaan dan bagaimana cara pemerintah mengatasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberlakuan bebas visa memiliki implikasi yang cukup besar dalam bidang ketenagakerjaan, khususnya dalam kasus tenaga kerja asing ilegal yang menyalahgunakan kebijakan bebas visa, masih lemahnya pengawasan dari pemerintah, dan belum optimalnya peraturan mengenai penggunaan tenaga kerja asing. |
| first_indexed | 2024-03-13T06:03:43Z |
| format | Article |
| id | doaj.art-ec433c4a4cf14b999fcd8d0862c1271d |
| institution | Directory Open Access Journal |
| issn | 1978-2292 2579-7425 |
| language | English |
| last_indexed | 2024-03-13T06:03:43Z |
| publishDate | 2019-11-01 |
| publisher | Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM |
| record_format | Article |
| series | Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum |
| spelling | doaj.art-ec433c4a4cf14b999fcd8d0862c1271d2023-06-12T08:23:24ZengBadan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAMJurnal Ilmiah Kebijakan Hukum1978-22922579-74252019-11-0113331132210.30641/kebijakan.2019.V13.311-322281Implikasi Kebijakan Bebas Visa Berdasarkan Peraturan Presiden Tentang Bebas Visa Kunjungan: Perspektif KetenagakerjaanWicipto Setiadi0Rakha Aditya Afrizal1Fakultas Hukum UPN VeteranFakultas Hukum UPN VeteranDalam rangka meningkatkan hubungan negara Republik Indonesia dengan negara lain, perlu diberikan kemudahan bagi warga negara asing untuk masuk ke wilayah negara Republik Indonesia yang dilaksanakan dalam bentuk pembebasan dari kewajiban memiliki visa kunjungan dengan memperhatikan asas timbal balik dan asas manfaat. Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan. Peraturan tersebut dibuat dalam rangka memberikan manfaat untuk meningkatkan perekonomian pada umumnya dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada khususnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan lebih mengutamakan data kepustakaan yang berasal dari sumber primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif. Pembahasan diarahkan pada bagaimana implikasi pemberlakuan kebijakan bebas visa dalam perspektif ketenagakerjaan dan bagaimana cara pemerintah mengatasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberlakuan bebas visa memiliki implikasi yang cukup besar dalam bidang ketenagakerjaan, khususnya dalam kasus tenaga kerja asing ilegal yang menyalahgunakan kebijakan bebas visa, masih lemahnya pengawasan dari pemerintah, dan belum optimalnya peraturan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/790implikasi bebas visaketenagakerjaantenaga kerja asing ilegal |
| spellingShingle | Wicipto Setiadi Rakha Aditya Afrizal Implikasi Kebijakan Bebas Visa Berdasarkan Peraturan Presiden Tentang Bebas Visa Kunjungan: Perspektif Ketenagakerjaan Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum implikasi bebas visa ketenagakerjaan tenaga kerja asing ilegal |
| title | Implikasi Kebijakan Bebas Visa Berdasarkan Peraturan Presiden Tentang Bebas Visa Kunjungan: Perspektif Ketenagakerjaan |
| title_full | Implikasi Kebijakan Bebas Visa Berdasarkan Peraturan Presiden Tentang Bebas Visa Kunjungan: Perspektif Ketenagakerjaan |
| title_fullStr | Implikasi Kebijakan Bebas Visa Berdasarkan Peraturan Presiden Tentang Bebas Visa Kunjungan: Perspektif Ketenagakerjaan |
| title_full_unstemmed | Implikasi Kebijakan Bebas Visa Berdasarkan Peraturan Presiden Tentang Bebas Visa Kunjungan: Perspektif Ketenagakerjaan |
| title_short | Implikasi Kebijakan Bebas Visa Berdasarkan Peraturan Presiden Tentang Bebas Visa Kunjungan: Perspektif Ketenagakerjaan |
| title_sort | implikasi kebijakan bebas visa berdasarkan peraturan presiden tentang bebas visa kunjungan perspektif ketenagakerjaan |
| topic | implikasi bebas visa ketenagakerjaan tenaga kerja asing ilegal |
| url | https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/790 |
| work_keys_str_mv | AT wiciptosetiadi implikasikebijakanbebasvisaberdasarkanperaturanpresidententangbebasvisakunjunganperspektifketenagakerjaan AT rakhaadityaafrizal implikasikebijakanbebasvisaberdasarkanperaturanpresidententangbebasvisakunjunganperspektifketenagakerjaan |