KRISIS DAN REFORMASI: PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERJANJIAN INVESTASI BILATERAL DI NEGARA DUNIA KETIGA

Abstract The origin of Investor-State Dispute Settlement (ISDS) is an attempt to eliminate political aspects (depoliticization) in resolving investment disputes. Previously, the settlement of investment disputes was carried out through State-State Dispute Settlement (SSDS) mechanism. The impleme...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Syahrul Fauzul Kabir
Format: Article
Language:English
Published: Universitas Gadjah Mada 2021-12-01
Series:Mimbar Hukum
Subjects:
Online Access:https://jurnal.ugm.ac.id/v3/MH/article/view/3728
_version_ 1818984827745992704
author Syahrul Fauzul Kabir
author_facet Syahrul Fauzul Kabir
author_sort Syahrul Fauzul Kabir
collection DOAJ
description Abstract The origin of Investor-State Dispute Settlement (ISDS) is an attempt to eliminate political aspects (depoliticization) in resolving investment disputes. Previously, the settlement of investment disputes was carried out through State-State Dispute Settlement (SSDS) mechanism. The implementation of ISDS relatively marks the end of exhaustion of local remedies’s principle (ELR). As customary international law, the ELR principle requires foreign national whose rights are violated to take local remedies. This research used juridical-normative and comparative method. Based on the specifications, this research is descriptive-analytical. In response to ISDS’s problem, third world countries such as Indonesia, India, Brazil, and South Africa drafted new Bilateral Investment Treaty (BIT) model, specifically the ISDS clause. The ELR principle is adopted by India and South Africa. While Brazil and South Africa employ SSA mechanism, instead of ISA. Even India facilitates an appeal mechanism based on separate international agreement. Meanwhile, instead of reforming by applying the ELR principle, Indonesia has only strengthened alternative dispute resolution while also facilitating the ISA. Thus, Indonesia has not fully anticipated the ISDS legitimacy crisis and, therefore, has the potential to receive lawsuits from investors that could be detrimental, both to national regulations and state finance. Abstrak Latar belakang kemunculan ISDS adalah upaya penghilangan aspek politis (depolitisasi) dalam penyelesaian sengketa investasi. Sebelumnya, penyelesaian sengketa investasi ditempuh melalui mekanisme State-State Dispute Settlement (SSDS). Implementasi ISDS relatif menandai berakhinya prinsip exhaustion of local remedies/ELR. Sebagai hukum kebiasaan internasional, prinsip ELR mensyaratkan pihak asing yang hak-haknya dilanggar untuk menempuh peradilan lokal terlebih dahulu. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan komparatif. Berdasarkan spesifikasinya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Merespon krisis ISDS, negara-negara dunia ketiga seperti Indonesia, India, Brazil dan Afrika Selatan menyusun model Perjanjian Investasi Bilateral (BIT), khususnya klausul ISDS baru. Prinsip ELR kembali digunakan oleh India dan Afrika Selatan, sementara Brazil dan Afrika Selatan menerapkan mekanisme SSA, alih-alih ISA. India bahkan membuka peluang bagi diterapkannya upaya banding berdasarkan perjanjian internasional secara terpisah. Sementara, alih-alih reformis dengan menerapkan prinsip ELR, Indonesia hanya memperkuat alternatif penyelesaian sengketa seraya tetap memfasilitasi ISA. Dengan demikian, Indonesia belum sepenuhnya mengantisipasi krisis legitimasi ISDS dan, karenanya, berpotensi menerima gugatan dari investor yang dapat merugikan, baik terhadap regulasi nasional maupun secara finansial.
first_indexed 2024-12-20T18:25:12Z
format Article
id doaj.art-ee142fc4273440faa9b233cdfa999b7c
institution Directory Open Access Journal
issn 0852-100X
2443-0994
language English
last_indexed 2024-12-20T18:25:12Z
publishDate 2021-12-01
publisher Universitas Gadjah Mada
record_format Article
series Mimbar Hukum
spelling doaj.art-ee142fc4273440faa9b233cdfa999b7c2022-12-21T19:30:12ZengUniversitas Gadjah MadaMimbar Hukum0852-100X2443-09942021-12-01332KRISIS DAN REFORMASI: PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERJANJIAN INVESTASI BILATERAL DI NEGARA DUNIA KETIGASyahrul Fauzul Kabir Abstract The origin of Investor-State Dispute Settlement (ISDS) is an attempt to eliminate political aspects (depoliticization) in resolving investment disputes. Previously, the settlement of investment disputes was carried out through State-State Dispute Settlement (SSDS) mechanism. The implementation of ISDS relatively marks the end of exhaustion of local remedies’s principle (ELR). As customary international law, the ELR principle requires foreign national whose rights are violated to take local remedies. This research used juridical-normative and comparative method. Based on the specifications, this research is descriptive-analytical. In response to ISDS’s problem, third world countries such as Indonesia, India, Brazil, and South Africa drafted new Bilateral Investment Treaty (BIT) model, specifically the ISDS clause. The ELR principle is adopted by India and South Africa. While Brazil and South Africa employ SSA mechanism, instead of ISA. Even India facilitates an appeal mechanism based on separate international agreement. Meanwhile, instead of reforming by applying the ELR principle, Indonesia has only strengthened alternative dispute resolution while also facilitating the ISA. Thus, Indonesia has not fully anticipated the ISDS legitimacy crisis and, therefore, has the potential to receive lawsuits from investors that could be detrimental, both to national regulations and state finance. Abstrak Latar belakang kemunculan ISDS adalah upaya penghilangan aspek politis (depolitisasi) dalam penyelesaian sengketa investasi. Sebelumnya, penyelesaian sengketa investasi ditempuh melalui mekanisme State-State Dispute Settlement (SSDS). Implementasi ISDS relatif menandai berakhinya prinsip exhaustion of local remedies/ELR. Sebagai hukum kebiasaan internasional, prinsip ELR mensyaratkan pihak asing yang hak-haknya dilanggar untuk menempuh peradilan lokal terlebih dahulu. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan komparatif. Berdasarkan spesifikasinya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Merespon krisis ISDS, negara-negara dunia ketiga seperti Indonesia, India, Brazil dan Afrika Selatan menyusun model Perjanjian Investasi Bilateral (BIT), khususnya klausul ISDS baru. Prinsip ELR kembali digunakan oleh India dan Afrika Selatan, sementara Brazil dan Afrika Selatan menerapkan mekanisme SSA, alih-alih ISA. India bahkan membuka peluang bagi diterapkannya upaya banding berdasarkan perjanjian internasional secara terpisah. Sementara, alih-alih reformis dengan menerapkan prinsip ELR, Indonesia hanya memperkuat alternatif penyelesaian sengketa seraya tetap memfasilitasi ISA. Dengan demikian, Indonesia belum sepenuhnya mengantisipasi krisis legitimasi ISDS dan, karenanya, berpotensi menerima gugatan dari investor yang dapat merugikan, baik terhadap regulasi nasional maupun secara finansial. https://jurnal.ugm.ac.id/v3/MH/article/view/3728Bilateral Investment Treaty (BIT)Investor-State Dispute Settlement (ISDS)State-State Dispute Settlement (SSDS)Exhaustion of Local Remedies (ELR)Third World Countries
spellingShingle Syahrul Fauzul Kabir
KRISIS DAN REFORMASI: PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERJANJIAN INVESTASI BILATERAL DI NEGARA DUNIA KETIGA
Mimbar Hukum
Bilateral Investment Treaty (BIT)
Investor-State Dispute Settlement (ISDS)
State-State Dispute Settlement (SSDS)
Exhaustion of Local Remedies (ELR)
Third World Countries
title KRISIS DAN REFORMASI: PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERJANJIAN INVESTASI BILATERAL DI NEGARA DUNIA KETIGA
title_full KRISIS DAN REFORMASI: PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERJANJIAN INVESTASI BILATERAL DI NEGARA DUNIA KETIGA
title_fullStr KRISIS DAN REFORMASI: PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERJANJIAN INVESTASI BILATERAL DI NEGARA DUNIA KETIGA
title_full_unstemmed KRISIS DAN REFORMASI: PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERJANJIAN INVESTASI BILATERAL DI NEGARA DUNIA KETIGA
title_short KRISIS DAN REFORMASI: PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERJANJIAN INVESTASI BILATERAL DI NEGARA DUNIA KETIGA
title_sort krisis dan reformasi penyelesaian sengketa dalam perjanjian investasi bilateral di negara dunia ketiga
topic Bilateral Investment Treaty (BIT)
Investor-State Dispute Settlement (ISDS)
State-State Dispute Settlement (SSDS)
Exhaustion of Local Remedies (ELR)
Third World Countries
url https://jurnal.ugm.ac.id/v3/MH/article/view/3728
work_keys_str_mv AT syahrulfauzulkabir krisisdanreformasipenyelesaiansengketadalamperjanjianinvestasibilateraldinegaraduniaketiga