Pasang Surut Politik dan Sejarah Isu Kebijakan Sawit di Riau - Khairul Anwar; Ishak Ishak; Isril Isril; Erman Erman (Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2021)
Artikel ini bertujuan menemukan konteks politik sejarah pasang surut isu kebijakan sawit di Riau dengan mengambil fokus masa awal reformasi 2000-2010. Latar belakangnya pergulatan politik aktor dalam sejarah isu kebijakan sawit sejak kolonial hingga awal reformasi Indonesia termasuk di Riau. Argumentasinya adalah akumulasi pasang surut isu politik sawit, terjadi pada awal reformasi. Pertanyaannya, bagaimana pasang surut interaksi politik aktor tersebut berlangsung di Riau? Dalam menjawab pertanyaan dipakai teori dan metode analisis modern political economy Jeffry Frieden. Pasang surut politik terkait isu kebijakan sawit  terjadi sejak diterapkan UU.No.32/tahun 2009 dan UU.No.25/ tahun 1999. Dalam era rezim ORBA tuntutan politik hanya dilakukan para politisi di DPRD dan Birokrasi lokal. Sepanjang tahun 2000-2010,  aktor lokal yang melakukan aksi memperjuangkan isu sawit spektrumnya semakin melebar, ada banyak aktor lokal dalam batas tertentu bersifat pasif  kemudian menjadi viral. Masa transisi politik ini diungkapkan melalui fakta munculnya sejumlah aktivis masyarakat sipil, teknokrat dan pemerintah. Ada aktor  pemerintah bersikap setuju, menolak dan setuju dengan usulan. Para aktor memiliki strategi, taktik, dan kiat dalam berkoalisi sesuai dengan posisinya. Dalam konteks politik lokal pluralistik  seperti inilah, pasang surut politik lokal isu kebijakan sawit terjadi sebagai hasil interaksi aktor lokal dan nasional.