Bentuk Pengaturan Kewenangan Kepala Desa Dalam Mencegah Konflik Pertanahan Ditinjau Dari Asas Kepastian Hukum
Masyarakat desa dalam penyelesaian konflik pertanahan lebih memilih penyelesaian konflik melalui Kepala Desa. Namun terdapat kekaburan norma dalam regulasi yang mengatur peyelesaian perselisihan antar masyarakat desa oleh Kepala Desa karena tidak mengatur mengenai pelaksanaan penyelesaian perkara....
Main Author: | |
---|---|
Format: | Article |
Language: | English |
Published: |
Faculty of Law Universitas Islam Malang
2023-04-01
|
Series: | Yurispruden |
Subjects: | |
Online Access: | https://riset.unisma.ac.id/index.php/yur/article/view/19380 |