PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Keterpurukan Negara Indonesia dalam hampir segala bidang kehidupan, pada dasarnya diakibatkan olehkrisis nilai-nilai. Pengabaian nilai-nilai kebajikan dan agama, diganti dengan pengutamaan pencapaiansecara materi seringkali telah membutakan orang dalam menjalani kehidupan. Akibatnya kejahatan berupa...

Full description

Bibliographic Details
Main Author:	Priyo Handoko
Format:	Article
Language:	English
Published:	University of Merdeka Malang 2013-06-01
Series:	Jurnal Cakrawala Hukum
Subjects:	krisis nilai, korupsi, budaya hukum.
Online Access:	https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jch/article/view/1107

Similar Items

Aspek Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi Dalam Bidang Perpajakan
by: Marulak Pardede
Published: (2020-09-01)

EFEKTIFITAS EKSTRADISI DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA
by: Fauzin Fauzin
Published: (2021-06-01)

EFEKTIFITAS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA
by: July Wiarti
Published: (2024-01-01)

PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM DELIK OBSTRUCTION OF JUSTICE DALAM UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
by: Arfiani Arfiani, et al.
Published: (2023-01-01)

KAJIAN FUTURISTIK TERHADAP PENGATURAN BENTUK DAN SANKSI TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA
by: Ferdianto Purna, et al.
Published: (2021-01-01)

Politik Pemberantasan Korupsi di Indonesia
by: Suherry Suherry
Published: (2017-04-01)

SISTEM PEMBUKTIAN PADA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM RANGKA PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA
by: Hermansyah Hermansyah
Published: (2020-07-01)

Dampak Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi
by: Elvi Zahara Lubis
Published: (2017-12-01)

LAW IS A TOOL OF SOCIAL ENGINEERING DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESI
by: Martha Safira
Published: (2017-08-01)

URGENSI PENEGAKAN HUKUM PROGRESIF UNTUK MENGEMBALIKAN KERUGIAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
by: Ade Mahmud
Published: (2020-07-01)

RANCANGAN UNDANG UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (SEBUAH TANGGAPAN)
by: Sudhono Iswahyudi
Published: (2013-01-01)

Politik Hukum Penanganan Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Disahkannya Undang-undang No. 19 Tahun 2019
by: Nanci Yosepin Simbolon
Published: (2020-12-01)

Sanksi Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam
by: Rahmayanti Rahmayanti
Published: (2017-06-01)

REINTERPRETASI TINDAK PIDANA KORUPSI SUAP OLEH PENEGAK HUKUM DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
by: Slamet Haryadi
Published: (2017-02-01)

KEKUASAAN DAN HUKUM DALAM PERKUATAN PEMBERANTASAN KORUPSI
by: Agus Pramono
Published: (2013-01-01)

FORMULASI PEDOMAN PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENYELENGGARA NEGARA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA
by: Aulia Milono
Published: (2015-06-01)

Penyelesaian Penyalahgunaan Wewenang oleh Aparatur Pemerintah Dari Segi Hukum Administrasi Dihubungkan Dengan Tindak Pidana Korupsi
by: Disiplin F. Manao
Published: (2018-03-01)

Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi
by: Aisyah Aisyah, et al.
Published: (2020-12-01)

SISTEM PEMBEBANAN PEMBUKTIAN TERBALIK PADA TINDAK PIDANA KORUPSI
by: Ardi Ferdian
Published: (2013-12-01)

IMPLIKASI HUKUM ATAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 25/PUU-XIV/2016 TERHADAP PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
by: Dadin E. Saputra, et al.
Published: (2018-07-01)

Hilangnya Sifat Melawan Hukum Pidana Materil Dalam Tindak Pidana Korupsi Pasca Pengembalian Seluruh Kerugian Keuangan Negara
by: Yanto Yunus, et al.
Published: (2021-06-01)

Penanganan Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi dan Penerapan Konvensi PBB Anti Korupsi di Indonesia
by: Ulang Mangun Sosiawan
Published: (2020-12-01)

PENERAPAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI KABUPATEN LABUHAN BATU (Studi Kasus di Kepolisian Resor Labuhan Batu)
by: Mara Junjungan, et al.
Published: (2013-12-01)

KEDUDUKAN PIDANA MATI SEBAGAI SANKSI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI
by: ari mastalia
Published: (2017-02-01)

TANGGUNGJAWABHUKUM DALAM KONTEKS PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI
by: Nia Putriyana, et al.
Published: (2016-02-01)

Politik Hukum Penguatan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan
by: Oly Viana Agustine, et al.
Published: (2019-07-01)

Prinsip Due Process of Law dalam Ketentuan Pasal 29 Undang–undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
by: Faisal Matogu, et al.
Published: (2023-12-01)

OPTIMALISASI KONSEP REWARD TERHADAP WHISTLE BLOWER TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA
by: Edi As'adi
Published: (2016-04-01)

TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH SEKTOR PRIVATE DI NEGARA ASEAN
by: Nani Mulyati
Published: (2023-07-01)

Kedudukan Korban dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi
by: Wessy Trisna, et al.
Published: (2017-12-01)

PENGGUNAAN KETERANGAN PERUSAHAAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
by: Krisnadi Nasution
Published: (2019-07-01)

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN SUBJEK TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH
by: Putri Deyesi Rizki
Published: (2022-04-01)

GRATIFIKASI SEKSUAL SEBAGAI BENTUK TINDAK PIDANA KORUPSI
by: Saiful Akbar
Published: (2016-12-01)

PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA (Studi Pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang)
by: Fauzul Hamdi Lubis, et al.
Published: (2010-12-01)

Pemberian Suap Oleh Advokat Ditinjau Dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
by: Stevani Gonadi
Published: (2019-11-01)

Obstruction of Justice dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
by: Johan Dwi Junianto
Published: (2020-02-01)

SANKSI PIDANA MINIMUM KHUSUS DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI SUDUT PANDANG KEADILAN
by: Reza Noor Ihsan, et al.
Published: (2020-08-01)

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia
by: Santrawan Totone Paparang
Published: (2022-09-01)

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DALAM PENGEMBALIAN ASET HASIL KORUPSI DI INDONESIA
by: Jamillah Jamillah
Published: (2017-08-01)

Penyalahgunaan Kewenangan Administrasi Dalam Undang Undang Tindak Pidana Korupsi
by: Nicken Sarwo Rini
Published: (2018-06-01)