Pengkajian Praktek Tugas Wewenang dan Prosedur Sidang Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (Berdasar Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009)

Pengkajian Praktek Tugas Wewenang dan Prosedur Sidang Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (Berdasar Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009)

Penelitian ini menggunakan metode empiris persolan yang diangakat adalah: Apa saja tugas dan kewenangan Pengadilan Agama. Apa saja tugas kepaniteraan dan kesekretariatan di Pengadilan Agama? Bagaimana prosedur berperkara di Pengadilan Agama. Hasilnya bahwa Tugas dan kewenangan Pengadilan Agama melip...

Full description

Bibliographic Details
Main Author:	Suharto .
Format:	Article
Language:	Indonesian
Published:	Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri 2018-05-01
Series:	Diversi
Online Access:	https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Diversi/article/view/131

Similar Items

Pendelegasian Wewenang Pembentukan Undang-Undang oleh Undang-Undang
by: Lovika Augusta Purwaningtyas, et al.
Published: (2023-05-01)

Implementasi tugas dan wewenang Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boul menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004
by: , ARAFAH, Abdul, et al.
Published: (2008)

Undang-undang keluarga dan prosedur
Published: (2009)

Eksistensi desa Pakraman setelah pemberlakuan Undang-undang No.22 Tahun 1999 di Kota Denpasar :: Studi terhadap pelaksanaan tugas-tugas pelimpahan wewenang kepemerintahan di era otonomi daerah
by: , ARISUDANA, I Gusti Ngurah Gde, et al.
Published: (2003)

ANALISIS YURIDIS PASAL 5 AYAT 2 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG PENGADILAN PAJAK DITINJAU DARI PASAL 24 AYAT 1 DAN AYAT 2 UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
by: Dedi Sugiyanto (Universitas Islam Kalimantan)
Published: (2021-01-01)

Prinsip Due Process of Law dalam Ketentuan Pasal 29 Undang–undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
by: Faisal Matogu, et al.
Published: (2023-12-01)

EBS 409 - UNDANG-UNDANG PERLOMBONGAN SIDANG 1987 88
by: PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral
Published: (1988)

Undang-undang keterangan dan prosedur di mahkamah /
by: Abdul Monir Yaacob, et al.
Published: (1995)

Undang-undang Islam : jenayah, keterangan dan prosedur
Published: (2007)

ANALISIS EKONOMI TERHADAP PASAL-PASAL HUKUM PERSAINGAN USAHA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999
by: Murni Murni
Published: (2014-04-01)

OFSET PERTAHANAN DALAM KERANGKA PASAL 1320 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA : ANALISA IMPLEMENTASI PASAL 43 UNDANG.UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG INDUSTRI PERTAHANAN
by: , Sylvia, et al.
Published: (2014)

Pelaksanaan perkawinan di bawah umur menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pengadilan Agama di Kota Parepare
by: , HAKIM, Uspa, et al.
Published: (2009)

Undang-undang Malaysia akta 21-49, 1971

Kekuatan eksekutorial sertifikat hak tanggungan :: Kajian terhadap Pasal 14 Undang-undang Hak Tanggungan dan Pasal 224 HIR/Pasal 258 RBg
by: , ANDRIYENI, Wanda, et al.
Published: (2006)

Tinjauan yuridis tentang peranan jaksa dalam pelaksanaan penegakan hukum perdata berdasar Pasal 27 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 di Kejaksaan Negeri Purwokerto
by: , AKHIRMAN, Nur, et al.
Published: (2003)

Pelaksanaan Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam Kaitannya dengan Pewarisan Menurut Hukum Adat di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
by: Sukisno, Djoko
Published: (1993)

IMPLEMENTASI PASAL 84 DAN PASAL 85 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS DI KABUPATEN SLEMAN
by: SAPUTRA, ADE, et al.
Published: (2014)

Perlindungan hukum bagi kreditur separatis apabila kurator menggunakan kewenangan berdasar pasal 59 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan pembayaran utang
by: , PANUNTUN, Raden Haryo Jagad, et al.
Published: (2006)

KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERBANKAN SYARIAH (KAJIAN TERHADAP PASAL 55 UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH)
by: , Prima Aviandi Norman, et al.
Published: (2012)

PERAMPASAN BARANG BUKTI NARKOTIKA (Studi Penerapan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika di Pengadilan Negeri Purbalingga)
by: Bagus Trenggono
Published: (2017-10-01)

MAKNA PASAL 33 UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DALAM PEMBANGUNAN HUKUM EKONOMI INDONESIA
by: Elli Ruslina
Published: (2016-05-01)

Fungsionalisasi Undang-Undang Darurat, Nomor 1 tahun 1951 sebagai Suplementasi dari Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia
by: Henni Muchtar, et al.
Published: (2019-12-01)

Pelaksanaan tugas dan kewenangan Wali Amanat sesuai Undang-undang Pasar Modal No.8 Tahun 1995 dan hambatan-hambatannya dalam praktek penerbitan obligasi
by: , HARWANTO, et al.
Published: (2003)

Perluasan Unsur Obyektif Tindak Pidana Pemilihan dalam Pasal 188 jo Pasal 71 Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Waliko
by: La Ode Muhamad Sulihin
Published: (2021-07-01)

TINJAUAN YURIDIS PASAL 53 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
by: , R. Dharma Indra wijaya, et al.
Published: (2013)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 50 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
by: , ANDRI SETIAWAN, et al.
Published: (2013)

Nilai-Nilai Pancasila yang Terjelma di dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945
by: Soejadi, R.
Published: (1984)

Gugatan pelanggaran merek berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata dan berdasarkan Undang-undang Merek
by: , SUPRAMONO, Gatot, et al.
Published: (2004)

Makna Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
by: Syofyan Hadi
Published: (2023-02-01)

PASAL 54 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA DALAM ELABORASI HUKUM PIDANA ISLAM
by: Diah Ratri Oktavriana, et al.
Published: (2021-03-01)

Penerapan Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Perspektif Kontemporer
by: Damian Agata Yuvens
Published: (2016-12-01)

Kajian Yuridis Pengesampingan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Sebagai Syarat Batal Dalam Perjanjian Kredit Perbankan
by: Rocky Marciano Ambar, et al.
Published: (2018-05-01)

KAJIAN YURIDIS PENGESAMPINGAN PASAL 1266 DAN PASAL 1267 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA SEBAGAI SYARAT BATAL DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN
by: Rocky Marciano Ambar, et al.
Published: (2018-10-01)

Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945
by: Ahmad Yani
Published: (2018-07-01)

Profilan jenayah dalam undang-undang prosedur: pengajaran daripada bidang kuasa lain
by: Maisarah Mustaffa,, et al.
Published: (2023)

Perkembangan pernyataan beramaran di dalam undang-undang prosedur jenayah di Malaysia
by: Tahir, Z.
Published: (2007)

URGENSI MEMAHAMI BEBERAPA ASPEK HUKUM INTERNASIONAL DALAM MENGAMANDEMEN PASAL-PASALTERTENTU UNDANG-UNDANG DASAR 1945
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2000)

Rekonstruksi Sistem Pemerintahan Presidensiil Berdasar Undang- Undang Dasar 1945 Menuju Sistem Pemerintahan Presidensiil Murni
by: Sulardi Sulardi
Published: (2016-05-01)

Pelaksanaan ketentuan Pasal 87 dan Pasal 88 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dalam kaitannya dengan otonomi daerah
by: , MANURUNG, Romualdo, et al.
Published: (2004)

Kajian Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dalam Kaitan dengan Pengadilan Tata Usaha Negara
by: Ayu Putriyanti
Published: (2015-12-01)