Pengaturan Penguasaan Tanah di Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Abstract: Regulation of Agrarian and Spatial Planning Minister/Head of National Land Agency Number 17 of 2016 on Land Tenure Management of Coastal dan Small islands (Permen ATR 17/2016) was stipulated to be a legal instrument for practicing tenurial aspect in coastal and small islands. After severa...
| Main Authors: | , , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta
2021-06-01
|
| Series: | BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan |
| Online Access: | http://www.jurnalbhumi.stpn.ac.id/index.php/JB/article/view/475 |
| Summary: | Abstract: Regulation of Agrarian and Spatial Planning Minister/Head of National Land Agency Number 17 of 2016 on Land Tenure Management of Coastal dan Small islands (Permen ATR 17/2016) was stipulated to be a legal instrument for practicing tenurial aspect in coastal and small islands. After several years of enactment, the implementation of Permen ATR 17/2016 has been deemed ineffective. This research attempts to determine the cause of ineffectiveness of Permen ATR 17/2016. This research obtains data by using in-depth interviews, conducting some focus group discussions, doing observation, and exploring some documents. The results show that the ineffectiveness of Permen ATR 17/2016 caused by (a) the legal substance has not been accommodative enough as regulation of land rights; (b) the legal structure, officers in Land Registry Offices, cannot implement Permen ATR 17/2016 due to inadequate facilities, (c) there is community awareness to fill “empty-space” in ius positum for land tenure in alluvion (aanslibbing) in coastal areas, which is not fully in accordance with provisions and spirit of National Land Law.
Keywords: ineffective regulation, land tenure, land structuring.
Intisari: Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (selanjutnya disebut Permen ATR 17/2016) diharapkan menjadi instrumen hukum untuk melakukan penataan pertanahan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WPPPK) di Indonesia. Namun, setelah beberapa tahun berlakunya, implementasi Permen ATR/Ka BPN tersebut dipandang belum efektif. Penelitian ini mengkaji penyebab ketidakefektifan Permen ATR 17/2016. Data diperoleh dari wawancara, diskusi kelompok terfokus, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakefektifan Permen ATR 17/2016 disebabkan oleh: (a) substansi hukum yang belum akomodatif; (b) struktur hukum dalam hal ini para sumberdaya manusia yang berwenang masih memiliki keraguan dalam melaksanakan, dan sarana penegakan hukum yang belum memadai; (c) adanya kesadaran hukum masyarakat untuk mengisi “ruang-kosong” hukum positif dalam penguasaan dan pengusahaan tanah timbul di wilayah pesisir, namun tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dan semangat Hukum Tanah Nasional.
Kata Kunci: Ketidakefektifan hukum, penguasaan tanah, penataan pertanahan.
|
|---|---|
| ISSN: | 2442-6954 2580-2151 |