SOLUSI KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP TUNTUTAN DWIKEWARGANEGARAAN (Solution of Government Policy To Dual Citizenship Demand)
Tuntutan mengenai dwikewarganegaraan yang dilakukan oleh Diaspora Indonesia selama bertahun-tahun belum dikabulkan oleh pemerintah. Pemenuhan tuntutan dwikewarganegaraan bukanlah suatu perkara yang sederhana karena terkait dengan hak dan kewajiban konstitusional warga negara sehingga menimbulkan res...
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
2017-02-01
|
| Series: | Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/204 |
| _version_ | 1797806205346775040 |
|---|---|
| author | Junaidi Abdillah |
| author_facet | Junaidi Abdillah |
| author_sort | Junaidi Abdillah |
| collection | DOAJ |
| description | Tuntutan mengenai dwikewarganegaraan yang dilakukan oleh Diaspora Indonesia selama bertahun-tahun belum dikabulkan oleh pemerintah. Pemenuhan tuntutan dwikewarganegaraan bukanlah suatu perkara yang sederhana karena terkait dengan hak dan kewajiban konstitusional warga negara sehingga menimbulkan resistensi di dalam pemerintahan maupun di dalam kelompok Diaspora Indonesia sendiri. Permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana merumuskan kebijakan yang tepat dan saling menguntungkan (simbiosis mutualisme) antara kepentingan Negara Indonesia dan Diaspora Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu menggunakan pendekatan kualitatif, bersifat deskriptif analisis dengan bentuk penelitian terapan (applied research) yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan dan menemukan solusi dari permasalahan terkait secara praktis sehingga dapat digunakan untuk mengambil kebijakan secara cepat dan tepat. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan model kebijakan alternatif negara India atas tuntutan dwikewarganegaran diasporanya telah berhasil menciptakan kondisi yang saling menguntungkan antara kepentingan negara dan diasporanya. Negara India telah berhasil menarik dan mengelola potensi diaspora secara efektif untuk membantu pembangunan dan pemajuan negaranya. Model kebijakan yang memberikan previlege (hak istimewa dalam bidang keimigrasian dan kependudukan yang fleksibel) kepada Diaspora dapat menjadi pertimbangan pemerintah Indonesia dalam menentukan kebijakan yang tepat atas tuntutan dwikewarganegaraan. Dalam merumuskan model kebijakan alternatif harus mencangkup tiga aspek penting yaitu subjek, bentuk dan objek kebijakan.
Abstract
The fulfillment demands of dual citizenship is not a simple matter because it related to constitutional rights and obligations in citizens, causing resistance within the government as well as in Diaspora Indonesia. Issues in this research, how to formulate appropriate policies and mutually beneficial (symbiotic mutualism) between interests of Indonesian state and the Diasporas. The method used in this research using qualitative approach. These results indicate that application of model alternative policies to demands of dual citizenship have managed to create conditions of mutual benefit between the interests of the state and diasporas. Indian country has managed to attract and effectively manage the potential diaspora to assist the development and advancement of the country. Model policies that provide previlege (privileges in the field of immigration and citizens are flexible) to the Diaspora can be considered by the government of Indonesia in determining appropriate policies on demands of dual citizenship. |
| first_indexed | 2024-03-13T06:03:45Z |
| format | Article |
| id | doaj.art-f4441b4558064226b0772b54914da8e7 |
| institution | Directory Open Access Journal |
| issn | 1978-2292 2579-7425 |
| language | English |
| last_indexed | 2024-03-13T06:03:45Z |
| publishDate | 2017-02-01 |
| publisher | Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM |
| record_format | Article |
| series | Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum |
| spelling | doaj.art-f4441b4558064226b0772b54914da8e72023-06-12T08:20:31ZengBadan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAMJurnal Ilmiah Kebijakan Hukum1978-22922579-74252017-02-0110325726710.30641/kebijakan.2016.V10.257-26769SOLUSI KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP TUNTUTAN DWIKEWARGANEGARAAN (Solution of Government Policy To Dual Citizenship Demand)Junaidi Abdillah0Peneliti pada Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAMTuntutan mengenai dwikewarganegaraan yang dilakukan oleh Diaspora Indonesia selama bertahun-tahun belum dikabulkan oleh pemerintah. Pemenuhan tuntutan dwikewarganegaraan bukanlah suatu perkara yang sederhana karena terkait dengan hak dan kewajiban konstitusional warga negara sehingga menimbulkan resistensi di dalam pemerintahan maupun di dalam kelompok Diaspora Indonesia sendiri. Permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana merumuskan kebijakan yang tepat dan saling menguntungkan (simbiosis mutualisme) antara kepentingan Negara Indonesia dan Diaspora Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu menggunakan pendekatan kualitatif, bersifat deskriptif analisis dengan bentuk penelitian terapan (applied research) yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan dan menemukan solusi dari permasalahan terkait secara praktis sehingga dapat digunakan untuk mengambil kebijakan secara cepat dan tepat. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan model kebijakan alternatif negara India atas tuntutan dwikewarganegaran diasporanya telah berhasil menciptakan kondisi yang saling menguntungkan antara kepentingan negara dan diasporanya. Negara India telah berhasil menarik dan mengelola potensi diaspora secara efektif untuk membantu pembangunan dan pemajuan negaranya. Model kebijakan yang memberikan previlege (hak istimewa dalam bidang keimigrasian dan kependudukan yang fleksibel) kepada Diaspora dapat menjadi pertimbangan pemerintah Indonesia dalam menentukan kebijakan yang tepat atas tuntutan dwikewarganegaraan. Dalam merumuskan model kebijakan alternatif harus mencangkup tiga aspek penting yaitu subjek, bentuk dan objek kebijakan. Abstract The fulfillment demands of dual citizenship is not a simple matter because it related to constitutional rights and obligations in citizens, causing resistance within the government as well as in Diaspora Indonesia. Issues in this research, how to formulate appropriate policies and mutually beneficial (symbiotic mutualism) between interests of Indonesian state and the Diasporas. The method used in this research using qualitative approach. These results indicate that application of model alternative policies to demands of dual citizenship have managed to create conditions of mutual benefit between the interests of the state and diasporas. Indian country has managed to attract and effectively manage the potential diaspora to assist the development and advancement of the country. Model policies that provide previlege (privileges in the field of immigration and citizens are flexible) to the Diaspora can be considered by the government of Indonesia in determining appropriate policies on demands of dual citizenship.https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/204dwikewarganegaraandiaspora indonesiaoverseas citizenship of india (oci)dwikewarganegaraandiaspora indonesiaoverseas citizenship of india (oci)dual citizenshipindonesian diasporaoverseas citizenship of india (oci) |
| spellingShingle | Junaidi Abdillah SOLUSI KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP TUNTUTAN DWIKEWARGANEGARAAN (Solution of Government Policy To Dual Citizenship Demand) Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum dwikewarganegaraan diaspora indonesia overseas citizenship of india (oci)dwikewarganegaraan diaspora indonesia overseas citizenship of india (oci) dual citizenship indonesian diaspora overseas citizenship of india (oci) |
| title | SOLUSI KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP TUNTUTAN DWIKEWARGANEGARAAN (Solution of Government Policy To Dual Citizenship Demand) |
| title_full | SOLUSI KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP TUNTUTAN DWIKEWARGANEGARAAN (Solution of Government Policy To Dual Citizenship Demand) |
| title_fullStr | SOLUSI KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP TUNTUTAN DWIKEWARGANEGARAAN (Solution of Government Policy To Dual Citizenship Demand) |
| title_full_unstemmed | SOLUSI KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP TUNTUTAN DWIKEWARGANEGARAAN (Solution of Government Policy To Dual Citizenship Demand) |
| title_short | SOLUSI KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP TUNTUTAN DWIKEWARGANEGARAAN (Solution of Government Policy To Dual Citizenship Demand) |
| title_sort | solusi kebijakan pemerintah terhadap tuntutan dwikewarganegaraan solution of government policy to dual citizenship demand |
| topic | dwikewarganegaraan diaspora indonesia overseas citizenship of india (oci)dwikewarganegaraan diaspora indonesia overseas citizenship of india (oci) dual citizenship indonesian diaspora overseas citizenship of india (oci) |
| url | https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/204 |
| work_keys_str_mv | AT junaidiabdillah solusikebijakanpemerintahterhadaptuntutandwikewarganegaraansolutionofgovernmentpolicytodualcitizenshipdemand |