ANALISIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DENGAN MENGGUNAKAN METODE ANALYTIC HIERARCHY PROCESS (AHP)

<div style="text-align: justify;"><div style="text-align: justify;"><p>Permasalahan Transportasi khususnya transportasi darat di kota-kota besar di Indonesia selalu saja menyisahkan masalah. Kemacetan ada dimana-mana, tingginya angka kecelakaan kendaraan bermoto...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: Sirajuddin Sirajuddin, Nurul Ummi, Putro Ferro Ferdinant
Format: Article
Language:English
Published: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2013-06-01
Series:Teknika
Subjects:
Online Access:https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/ju-tek/article/view/6631
Description
Summary:<div style="text-align: justify;"><div style="text-align: justify;"><p>Permasalahan Transportasi khususnya transportasi darat di kota-kota besar di Indonesia selalu saja menyisahkan masalah. Kemacetan ada dimana-mana, tingginya angka kecelakaan kendaraan bermotor, ditambah lagi polusi udara yang semakin tinggi. Dalam penelitian ini, peneliti mencoba untuk mengalisis penyebab terjadinya kemacetan lalu lintas di Kota serang dan mencoba untuk memberikan alternatif kebijakan yang dapat diambil oleh Pemerintah Daerah Kota Serang dalam memecahkan persoalan transportasi di di Kota Serang. Dalam proses pengolahan data dan analisis pemecahan masalah, peneliti menggunakan metode analitic hirarcy process dengan alat bantu sofware expert choice 11. Metode ini digunakan untuk mencari prioritas masalah dan prioritas kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah dalam memecahkan persoalan transportasi di Kota serang. Dari hasil olahan AHP, didapatkan bahwa Sumber utama dari kepadatan dan kemacetan lalu lintas di Kota Serang adalah masih terbatasnya Sarana dan Prasarana Lalu lintas di Kota Serang. Kendala utama kemacetan di Kota Serang dari faktor terbatasnya sarana dan prasarana adalah sumber keuangan daerah yang terbatas. Prioritas utama untuk mengatasi persoalan transportasi dan kemacetan di Kota Serang adalah Peningkatan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dengan nilai 0,224, penataan kawasan penting dengan nilai 0,185, pengaturan trayek/penggantian moda dengan nilai 0,171, penegakan disiplin dengan nilai 0,164, transportasi massal/bussway dengan nilai 0,153, dan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Serang dengan nilai 0,103.</p></div></div>
ISSN:1693-024X
2654-4113