Penguatan UU HKI : Penambahan Ketentuan yang Mengatur Penggunaan Valuasi untuk Mencapai Konsistensi Penilaian Intangible Asset - Chandra Yusuf; Derta Rahmanto (Lex Librum, 2018)
ini mengkaji metode valuasiaktiva tak berwujud (intangible asset), khususnya data base perusahaan agar laporan keuangan perusahaan dapat merepresentasikan nilai perusahaan dengan benar. Penelitian ini merupakan penelitian normatif (normative approach) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach) serta pendekatan perbandingan (comparative approach). Selama ini, penilaian aktiva tak berwujudmenggunakan harga Perolehan (historical value). Sementara goodwillmenggunakan harga pasar (fair value). Prinsip yang didapat berasal dari Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan ketentuan dalam standar akunting internasional tentang penilaian aktiva tak berwujud. PSAK Indonesia telah mengikuti ketentuan yang paling barudalam pembukuan aktiva tak berwujud. Namun data base yang termasuk dalam hak cipta dari aktiva tak berwujud dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) akan terkait dengan penggunaan metode valuasi yang belum ditentukan. Mengingat data basedapat mengikuti harga Perolehan atau juga harga pasar, apabila aset tersebut harus dinilai.