KEWENANGAN NOTARIS DALAM HAL MEMBUAT
AKTA YANG BERKAITAN DENGAN PERTANAHAN
BERDASARKAN PASAL 15 AYAT (2) HURUF F
UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004

KEWENANGAN NOTARIS DALAM HAL MEMBUAT AKTA YANG BERKAITAN DENGAN PERTANAHAN BERDASARKAN PASAL 15 AYAT (2) HURUF F UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004

This research is about the notary public's authority in the case make deed relating to land under Article 15 paragraph (2) letter f of Act No. 30 in 2004, it have purpose to know the notary public's authority of land in making deed of right transfers of land and the deed granting a liabili...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors:	, I Made Widiada,SH, , SULARTO, S.H., C.N.,M.Hum
Format:	Thesis
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2012
Subjects:	ETD

Similar Items

Pertanggung jawaban Notaris dalam hal melakukan pelanggaran Pasal 16 Ayat 1 Huruf A Undang-undang Jabatan Notaris
by: , PRASETYO, Agung Dwi, et al.
Published: (2007)

Kajian terhadap Pasal 15 ayat (2) Huruf f UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengenai Kewenangan Notaris membuat Akta yang Berkaitan dengan Pertanahan di Kota Yogyakarta
by: , MUHAMMAD, Nukman, et al.
Published: (2007)

KEWENANGAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA TANAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
by: , MASRUR AUF, SH, et al.
Published: (2012)

KEWENANGAN MEMBUAT AKTA PERTANAHAN ANTARA NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DI KOTAMADYA SINGKAWANG
by: , Erna Fahriati, et al.
Published: (2011)

Implementasi pemanggilan notaris menurut Pasal 66 Ayat (10 Huruf B Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris di Kabupaten Bantul
by: , NOVRIYANTO, Agung Sulistyawan, et al.
Published: (2009)

URGENSI SIDIK JARI PENGHADAP PADA MINUTA AKTA BERDASARKAN PASAL 16 AYAT (1) HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 2TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004TENTANG JABATAN NOTARIS
by: , GERNALIA NOVA P, et al.
Published: (2014)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PASAL 90 AYAT (1) HURUF d DAN PASAL 91 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SERTA IMPLIKASINYA DALAM PEMBUATAN AKTA HIBAH WASIAT OLEH NOTARIS DAN PPAT
by: , Ayu Hapsari Mufti, et al.
Published: (2013)

Implementasi kewenangan pembuatan akta tanah oleh notaris dalam perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris di Sumatera Barat
by: , HADI, Muskamal, et al.
Published: (2009)

Peralihan kewenangan pengelolaan protokol notaris setelah berlakunya Undang-undang Jabatan Notaris
by: , HARIANTO, Febrina, et al.
Published: (2010)

Kajian yuridis normatif kewenangan notaris dalam pembuatan akta tanah setelah berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
by: , ADNAN, et al.
Published: (2006)

Kewenangan Notaris dalam pembuatan Akta Pertanahan yang dikaitkan dengan kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Sragen
by: , LEGAWATI, Rindu, et al.
Published: (2008)

Tanggung jawab Notaris sebagai Pejabat Umum terhadap pembuatan akta yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 16 Ayat (1) Huruf L dan Ayat (7) UUJN :: Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri No.59/Pid.B/2005/PT.Dps
by: , YUNIATI, Chynthia, et al.
Published: (2008)

Implementasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam hal Pembuatan Akta Pemindahan Hak Atas Saham yang Dibuat oleh Notaris
by: , IRYANTI, et al.
Published: (2009)

Pelaksanaan Pasal 88 Ayat (4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas sebagai salah satu kewajiban Disclosure
by: , SARI, Wahyu, et al.
Published: (2006)

Pelaksanaan kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Makassar dalam pelaksanaan tugas jabatan notaris berdasarkan Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris
by: , MAMMINANGA, Andi, et al.
Published: (2008)

Analisis hukum terhadap kewajiban notaris dalam menjaga kerahasiaan akta berkaitan dengan hak ingkar berdaasrkan undang-undang jabatan notaris di Kota Makassar
by: , HAMID, Zulhajji, et al.
Published: (2010)

Pelaksanaan ketentuan Pasal 13 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda Benda yang Berkaitan dengan Tanah dalam Praktek di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo
by: , TRIMAWARNI, Diah, et al.
Published: (2010)

Pemberhentian Notaris Dengan Tidak Hormat Terkait Pasal 13 Undang-Undang No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
by: , AMRANI AMRANA RUSLI, et al.
Published: (2013)

TINJAUAN YURIDIS PASAL 53 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
by: , R. Dharma Indra wijaya, et al.
Published: (2013)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 50 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
by: , ANDRI SETIAWAN, et al.
Published: (2013)

Peranan notaris dalam membuat akta jaminan fidusia
by: , ALI, Muhammad, et al.
Published: (2003)

KEWENANGAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN SEBAGAI PENGGANTI SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN
by: , MAYASARI, et al.
Published: (2012)

IMPLEMENTASI HONORARIUM NOTARIS BERDASARKAN PASAL 36 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS DI KABUPATEN SLEMAN.
by: , Aulia Adhi Khusna, et al.
Published: (2013)

PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP AKTA-AKTA YANG DIBUATNYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS DI SAMARINDA
by: , Wirasakti ibrahim, et al.
Published: (2012)

PELAKSANAAN PENGAWASAN NOTARIS BERDASARKAN PASAL 66 UNDANG UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS DI KOTA MADIUN
by: , Linudya Puji Rahayu, et al.
Published: (2011)

PERALIHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN PROTOKOL NOTARIS SETELAH BERLAKUNYAUNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2011)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS PASCA BERLAKUNYA PASAL 66 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
by: , RIKA REFIANTY, et al.
Published: (2014)

Upaya hukum terhadap keputusan majelis pengawas daerah tentang persetujuan notaris untuk diperiksa berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris
by: , SYAMSUL, Zulfikar, et al.
Published: (2010)

Perlindungan hukum bagi kreditur separatis apabila kurator menggunakan kewenangan berdasar pasal 59 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan pembayaran utang
by: , PANUNTUN, Raden Haryo Jagad, et al.
Published: (2006)

Argumentasi yuridis eksekusi hak tanggungan berdasar pasal 20 ayat (5) Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah
by: , SETYAWAN, Aditya, et al.
Published: (2008)

KEWENANGAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK
by: , Diki, SH, et al.
Published: (2012)

Implementasi pasal 37 Undang-undang jabatan notaris dalam pemberian jasa hukum di bidang kenotariatan kepada masyarakat oleh notaris di Kota Padang
by: , ERAWATI, et al.
Published: (2010)

KAJIAN ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW PADA JABATAN NOTARIS DALAM RUMUSAN PASAL 66 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
by: , Puspita Laxmi K., et al.
Published: (2014)

IMPLEMENTASI PASAL 84 DAN PASAL 85 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS DI KABUPATEN SLEMAN
by: SAPUTRA, ADE, et al.
Published: (2014)

TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA YANG DIBUATNYA YANG MEMILIKI NILAI PEMBUKTIAN DIBAWAH TANGAN SESUAI PASAL 41 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
by: Nugraheni, KARTIKA HESTI
Published: (2015)

Kekuatan eksekutorial sertifikat hak tanggungan :: Kajian terhadap Pasal 14 Undang-undang Hak Tanggungan dan Pasal 224 HIR/Pasal 258 RBg
by: , ANDRIYENI, Wanda, et al.
Published: (2006)

Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Berkaitan Dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kapubaten Sleman
by: , Andrie Saputra, et al.
Published: (2011)

OFSET PERTAHANAN DALAM KERANGKA PASAL 1320 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA : ANALISA IMPLEMENTASI PASAL 43 UNDANG.UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG INDUSTRI PERTAHANAN
by: , Sylvia, et al.
Published: (2014)

Implementasi Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 dalam pemilihan kepala daerah secara langsung di Kabupaten Maluku Tenggara Barat Provinsi Maluku
by: , RANBALAK, Sebastianus, et al.
Published: (2008)

KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERBANKAN SYARIAH (KAJIAN TERHADAP PASAL 55 UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH)
by: , Prima Aviandi Norman, et al.
Published: (2012)