KAJIAN TERHADAP PENGATURAN OUTSOURCING PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 27/PUU-IX/2011

KAJIAN TERHADAP PENGATURAN OUTSOURCING PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 27/PUU-IX/2011

This study aims to determine the legal consequences for the implementation of the outsourcing system after discharge of the Constitutional Court Decision No. 27/PUU-IX/2011. Besides, this study aims to determine the suitability of outsourcing system arrangements after the discharge the Constitutiona...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors:	, MOHAMAD YUSUP, , Dr. Ari Hernawan, S.H., M.Hum.
Format:	Thesis
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2012
Subjects:	ETD

Similar Items

Kajian terhadap Pengaturan Outsourcing Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 27/PUU-1X/2011
by: Yusup, Mohamad, et al.
Published: (2012)

STUDI KOMPARISI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA OUTSOURCING SETELAH LAHIRNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 27/PUU-IX/2011 DI PT. GARDA TOTAL SECURITY
by: , Yulyen Pinkan Solina Simamora, et al.
Published: (2012)

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA DI PERUSAHAAN OUTSOURCING PASCA PUTUSAN MK NO. 27/PUU-IX/2011
by: , Hans Benardi, et al.
Published: (2013)

PENYELESAIAN PIUTANG PERBANKAN BADAN USAHA MILIK NEGARA PRA DAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 77/PUU-IX/2011
by: , Galih Purnomo, SH, et al.
Published: (2014)

PRAKTEK OUTSOURCING TENAGA KERJA SATUAN PENGAMANAN (SATPAM) PADA PT. KRAKATAU BANDAR SAMUDERA PASCA PENERBITAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA KEMENTRIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR B31/PHIJSK/I/2012 TENTANG PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 27/PUU-IX/2011
by: , Vania Eriza, et al.
Published: (2013)

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA OUTSOURCING CLEANING SERVICE DALAM PERJANJIAN OUTSOURCING ANTARA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GADJAH MADA DENGAN PT JUDIN MAKMUR SEJAHTERA (JMS) PASCA PUTUSAN MK NOMOR 27/PUU-IX/2011
by: , NAFZIA ULFAH NUR ELYTA, et al.
Published: (2013)

ANALISIS KRITIK TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 36/PUU-X/2012
by: Butt, Simon, et al.
Published: (2013)

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 13/PUU-VI/2008 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 24/PUU-V/2007 terhadap Peningkatan Kesejahteraan Guru
by: , SEPTERIA, Roulina S, et al.
Published: (2009)

IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 34/PUU-XI/2013 TERHADAP PEMENUHAN ASAS KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN
by: , EKA LESTARIA, et al.
Published: (2014)

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 004/PUU-I/2003 :: Studi kasus
by: , KOEANAN, Wellem Raynar, et al.
Published: (2005)

Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 terhadap Pelaksanaan Fungsi Komisi Yudisial Republik Indonesia
by: , SARUMAHA, Alpius, et al.
Published: (2010)

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS DALAM PROSES PERADILAN PIDANA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 49/PUU-X/2012
by: , Friska Novaria Sitorus, et al.
Published: (2013)

'Lesser Evil' Putusan Mahkamah Konstitusi (Catatan atas Putusan MK Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 tentang UU KPK)
by: Mochtar, Zainal Arifin
Published: (2007)

PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PASCAPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 14/PUU-XI/2013
by: , MOHAMMAD GHOZA F, et al.
Published: (2014)

ANALISIS HUKUM TERHADAP KEWENANGAN PERADILAN UMUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 93/PUU-X/2012
by: , RAHMAN HASIMA, et al.
Published: (2014)

KONSTITUSIONALITAS PERLUASAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
by: , Siti Ruhama M, et al.
Published: (2014)

KONTRAK BAGI HASIL PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 002/PUU-1/2003 ATAS PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI DENGAN DICABUTNYA KUASA PERTAMBANGAN DARI BADAN USAHA (BU) BENTUK USAHA TETAP (BUT)
by: , Chandra Triayu Darmawati, et al.
Published: (2011)

TELAAH KRITIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEMBERANTASAN KORUPSI
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2006)

PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT KABUPATEN GIANYAR TERHADAP ANAK LUAR KAWIN (ANAK BEBINJAT) DAN HAK MEWARIS ATAS HARTA WARISAN AYAH BIOLOGIS PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010
by: , NI KETUT PUTRI PRATIWI, S.H, et al.
Published: (2014)

ASAS HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG UNDANG-UNDANG MIGAS DAN KETENAGALISTRIKAN
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2012)

Independensi KPK menurut Mahkamah Konstitusi :: Studi kasus Putusan MK Periode 2006-2009
by: , SAHRONI, Imam, et al.
Published: (2010)

KEPAILITAN PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 124 K/PDT.SUS/2011 TENTANG PUTUSAN PAILIT PT. ISTAKA KARYA (PERSERO))
by: , CHERISH SHERY DESARYA, et al.
Published: (2013)

KONTRAK BAGI HASIL PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 002/PUU-1/2003 ATAS PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI DENGAN DICABUTNYA KUASA PERTAMBANGAN DARI BADAN USAHA (BU) BENTUK USAHA TETAP (BUT)
by: Darmawati, Chandra Triayu, et al.
Published: (2011)

PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 116/PUU-VII/2009 TERHADAP PENGANGKATAN 11 KURSI PADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA SEBAGAI AMANAT DARI PASAL 6 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA
by: , Elsius Fred Aragae, SH, et al.
Published: (2011)

PENERAPAN KEADILAN SUBSTANTIF DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH
by: , Rahmat Muhajir Nugroho, SH, et al.
Published: (2012)

Pelaksanaan Mediasi Atas Pencatatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Oleh Mediator Dengan Alasan Kesalahan Berat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 012/PUU-1/2003 di Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Sleman (Studi Kasus Proses Pemutusan Hubungan Kerja Karena Kesalahan Berat Atas Nama Pekerja Wijayanti dan Maksum Basuki Oleh PT Hotel Juwara Warga Sebagai Pemikik The Jayakarta Hotel & Spa)
by: Firnanda, Ngrurah Anditya Ari, et al.
Published: (2011)

Metode Penafsiran Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (Studi Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Sudah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap Pada Periode Tahun 2009)
by: , Naili Fithriyati, et al.
Published: (2012)

Implementasi putusan mahkamah konstitusi tentang anggaran bidang pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2008
by: , WICAKSANA, Kuscahya, et al.
Published: (2010)

AKIBAT HUKUM UTANG DALAM PERKAWINAN (Studi Komparasi Putusan Pengadilan Negeri Kota Semarang Nomor 145/Pdt.G/2005/PN.Smg, Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 205/Pdt/2006/PT.Smg dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1904 K/Pdt/2007)
by: , IRA FITRIA, et al.
Published: (2013)

PELAKSANAAN MEDIASI ATAS PENCATATAN PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA OLEH MEDIATOR DENGAN ALASAN KESALAHAN BERAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 012/PUU-1/2003 DI DINAS TENAGA KERJA, DAN SOSIAL KABUPATEN SLEMAN. (Studi Kasus Proses Pemutusan Hubungan Kerja Karena Kesalahan Berat Atas Nama Pekerja Wijayanti Dan Maksum Basuki Oleh PT. Hotel Juwara Warga Sebagai Pemilik The Jayakarta Yogyakarta Hotel & Spa)
by: , Ngurah Anditya Ari Firnanda, et al.
Published: (2011)

Kompetensi Mahkamah Konstitusi dalam sengketa (antar) Lembaga Negara
by: , IM'AN, et al.
Published: (2005)

URGENSI KEWENANGAN CONSTITUTIONAL COMPLAINT SEBAGAI UPAYA MEMPROTEKSI HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA INDONESIA OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI
by: , Meggi Salay, et al.
Published: (2012)

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 009/PHPU. C I-II/2004 terhadap sengketa perolehan suara anggota DPR RI daerah pemilihan Papua Barat tahun 2004
by: , NORTBERTUS, et al.
Published: (2009)

Telaah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1948 K/PID/1991
by: , MAHDI, et al.
Published: (2004)

KAJIAN TERHADAP PENGATURAN PRINSIP TRANSFER OF UNDERTAKING PROTECTION OF EMPLOYMENT (TUPE) SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA DALAM PELAKSANAAN OUTSOURCING BERDASARKAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT)
by: , KD AGUS SUDIARAWAN, et al.
Published: (2014)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI YANG BERITIKAD BAIK (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 149/Pdt.G/2009/PN.Slmn)
by: , DEDY SUKMA, et al.
Published: (2012)

Kekuatan Hukum Perjanjian Jual Beli Tanah dengan Uang Muka Setelah Berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960â�� (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 30/Pdt.G/2002/PN.Smda)
by: , IDA RAYHANA, et al.
Published: (2013)

ANALISIS PRAKTIK MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENENTUKAN PERTENTANGAN NORMA HUKUM DALAM PUTUSAN PENGUJI~ UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945
by: , TANTO LAILAM, SH, et al.
Published: (2012)

KEKUATAN PERJANJIAN PERDAMAIAN BAWAH TANGAN TERHADAP PEMBATALAN AKTA JUAL BELI TANAH (Studi kasus putusan Pengadilan Tinggi Padang nomor: 97/PDT/2005/PT.PDG)
by: , MUHAMMAD ADIPERWIRA MUSLIM, et al.
Published: (2012)

PEMBATALAN AKTA HIBAH (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 233/K/AG/2007)
by: , EKA TENRIABENG PRIHASYANTI HASAN, et al.
Published: (2012)