KOMPETENSI PERADILAN UMUM DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM PEMBATALAN RISALAH LELANG (STUDI KASUS: PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 205 PK/ Pdt/ 2010)

Podobne knjige/članki

• Mengembalikan Kewibawaan Mahkamah Agung Sebagai Peradilan Yang Agung
  od: Dudu Duswara Machmudin
  Izdano: (2016-05-01)
• Tanggungjawab penjual (Panitia urusan piutang negara) dan pejabat lelang kelas I pada pelaksanaan lelang piutang negara terhadap gugatan pihak ketiga :: Studi kasus Putusan pengadilan negeri No. 30/Pts.Pdt.G/1997/PN.TK, Putusan pengadilan tinggi No. 58/Pdt/1997/PT.TK, Putusan kasasi mahkamah agung No. 3127/K/Pdt/1998, Putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung No. 415/PK/Pdt/2003)
  od: , RISMALYANI, et al.
  Izdano: (2008)
• TINJAUAN PEMBATALAN PENETAPAN PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA DAN RISALAH LELANG YANG DIKELUARKAN OLEH PEJABAT LELANG KELAS II MELALUI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 531 K/TUN/2002)
  od: , I GEDE WIRA NEGARA, et al.
  Izdano: (2014)
• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI LELANG DALAM LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1236 K/Pdt/2009)
  od: , ANNISA DINDA FARAMITHA, et al.
  Izdano: (2011)
• PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN (STUDI KASUS: PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.1056K/PDT/1999)
  od: , Deasy Widya Sari, et al.
  Izdano: (2013)