KONTRAK BAGI HASIL PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 002/PUU-1/2003 ATAS PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI DENGAN DICABUTNYA KUASA PERTAMBANGAN DARI BADAN USAHA (BU) BENTUK USAHA TETAP (BUT)

KONTRAK BAGI HASIL PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 002/PUU-1/2003 ATAS PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI DENGAN DICABUTNYA KUASA PERTAMBANGAN DARI BADAN USAHA (BU) BENTUK USAHA TETAP (BUT)

The objective of this study is to determine the legal basis of Production Sharing Contracts (PSC) in the oil and gas industry after the verdict of the Constitutional Court for judicial review of Oil and Gas Act, with the revocation of Mining Authority from Business Entity (BE)/Permanent Establishmen...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors:	, Chandra Triayu Darmawati, , Drs. Paripurna S., S.H., M.Hum., LLM.
Format:	Thesis
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2011
Subjects:	ETD

Similar Items

KONTRAK BAGI HASIL PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 002/PUU-1/2003 ATAS PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI DENGAN DICABUTNYA KUASA PERTAMBANGAN DARI BADAN USAHA (BU) BENTUK USAHA TETAP (BUT)
by: Darmawati, Chandra Triayu, et al.
Published: (2011)

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 004/PUU-I/2003 :: Studi kasus
by: , KOEANAN, Wellem Raynar, et al.
Published: (2005)

ANALISIS KRITIK TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 36/PUU-X/2012
by: Butt, Simon, et al.
Published: (2013)

PENYELESAIAN PIUTANG PERBANKAN BADAN USAHA MILIK NEGARA PRA DAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 77/PUU-IX/2011
by: , Galih Purnomo, SH, et al.
Published: (2014)

KAJIAN TERHADAP PENGATURAN OUTSOURCING PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 27/PUU-IX/2011
by: , MOHAMAD YUSUP, et al.
Published: (2012)

Kajian terhadap Pengaturan Outsourcing Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 27/PUU-1X/2011
by: Yusup, Mohamad, et al.
Published: (2012)

Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 terhadap Pelaksanaan Fungsi Komisi Yudisial Republik Indonesia
by: , SARUMAHA, Alpius, et al.
Published: (2010)

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 13/PUU-VI/2008 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 24/PUU-V/2007 terhadap Peningkatan Kesejahteraan Guru
by: , SEPTERIA, Roulina S, et al.
Published: (2009)

IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 34/PUU-XI/2013 TERHADAP PEMENUHAN ASAS KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN
by: , EKA LESTARIA, et al.
Published: (2014)

PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PASCAPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 14/PUU-XI/2013
by: , MOHAMMAD GHOZA F, et al.
Published: (2014)

Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (1986)

PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 116/PUU-VII/2009 TERHADAP PENGANGKATAN 11 KURSI PADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA SEBAGAI AMANAT DARI PASAL 6 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA
by: , Elsius Fred Aragae, SH, et al.
Published: (2011)

ASAS HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG UNDANG-UNDANG MIGAS DAN KETENAGALISTRIKAN
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2012)

'Lesser Evil' Putusan Mahkamah Konstitusi (Catatan atas Putusan MK Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 tentang UU KPK)
by: Mochtar, Zainal Arifin
Published: (2007)

ANALISIS HUKUM TERHADAP KEWENANGAN PERADILAN UMUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 93/PUU-X/2012
by: , RAHMAN HASIMA, et al.
Published: (2014)

Metode Penafsiran Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (Studi Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Sudah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap Pada Periode Tahun 2009)
by: , Naili Fithriyati, et al.
Published: (2012)

Rancangan penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor tahun tentang Peradilan Tata Usaha Negara
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (1987)

STUDI KOMPARISI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA OUTSOURCING SETELAH LAHIRNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 27/PUU-IX/2011 DI PT. GARDA TOTAL SECURITY
by: , Yulyen Pinkan Solina Simamora, et al.
Published: (2012)

Undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagai sarana untuk mengatur perilaku para pelaku usaha guna menciptakan persaingan usaha yang sehat :: Tinjauan yuridis terhadap efektivitas berlakunya Undang-undang Nomor 5 tahun 1999
by: , KRISTANTO, Tommy, et al.
Published: (2002)

ANALISIS PRAKTIK MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENENTUKAN PERTENTANGAN NORMA HUKUM DALAM PUTUSAN PENGUJI~ UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945
by: , TANTO LAILAM, SH, et al.
Published: (2012)

Asuransi Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Dalam Hubungan dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2001)

Penguasaan pasar melalui pemilikan saham berdasarkan Undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat :: Studi kasus Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-L-2007
by: , SARTIKA, Dewi, et al.
Published: (2010)

Penguasaan pasar melalui pemilikan saham berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat :: Studi kasus Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-L-2007
by: , SARTIKA, Dewi, et al.
Published: (2010)

JUDICIAL REVIEW PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPU) OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM TINJAUAN FILSAFAT HUKUM
by: , Syawaluddin Hanafi, SHI., et al.
Published: (2011)

Kebijakan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah :: Analisis isi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah
by: , FAJAR, et al.
Published: (2010)

PERANAN UNDANG-UNDANG NO.MOR 6 TAHUN
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (1996)

TINJAUAN YURIDIS PERATURAN KOMISI PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENGECUALIAN PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT TERHADAP PERJANJIAN YANG BERKAITAN DENGAN WARALABA
by: , Dwitya Bharata Nandiwardhana, SH, et al.
Published: (2011)

PERKEMBANGAN KELEMBAGAAN BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU DAN ANALISA KONSISTENSI KONTRAK KERJASAMA MINYAK DAN GAS BUMI DENGAN UNDANG.UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2OO1
by: , Arlian Judi, et al.
Published: (2013)

Posisi dominan menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat
by: , WOREK, Tony Yohanes, et al.
Published: (2003)

Transisi implementasi undang-undang nomor 28 tahun 2009
by: , IB. Rai Darmawijaya M.
Published: (2010)

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) PERKARA NOMOR 05/KPPU-L/2010 DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
by: , Aldian Syahreza Nasution, SH, et al.
Published: (2011)

Akuisisi perusahaan terbuka (Tbk) pada usaha telekomunikasi dihubungkan dengan undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat
by: , ULINA M, Audrey, et al.
Published: (2010)

Implikasi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek onopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap Persaingan Usaha pada Perusahaan dengan sistem Franchise
by: , SUTINAH, et al.
Published: (2004)

Gambaran keseluruhan undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia
by: Hanif Nur Widhiyanti,, et al.
Published: (2014)

Pelaksanaan merger, konsolidasi dan akuisisi oleh pelaku usaha yang memiliki posisi dominan menurut Undang-undang Nomor 5 tahun 1999
by: , PANJAITAN, Budi Hartawan, et al.
Published: (2002)

PROSES PERUMUSAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK
by: , Suprih Hidayat, S.Sos., et al.
Published: (2013)

PENDIRIAN KOPERASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2012
by: , CAKRA PANDU HIMADEWA, et al.
Published: (2014)

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TNI
by: , AGUS SUBAGYO, et al.
Published: (2013)

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS DALAM PROSES PERADILAN PIDANA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 49/PUU-X/2012
by: , Friska Novaria Sitorus, et al.
Published: (2013)

REFORMASI SEKTOR PELABUHAN MELALUI UNDANGUNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 MENGENAI PELAYARAN BERKAITAN DENGAN UNDANG-UNDANG INVESTASI DAN UNDANG-UNDANG ANTI MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
by: , Maya Juwita, SH, et al.
Published: (2012)