KAJIAN HUKUM ATAS PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR : 33 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA/DAERAH TERHADAP PENGURUSAN PIUTANG MACET BUMN
The study was conducted to determine 1) the procedures and mechanisms for resolving State-Owned bad receivables prior to the enactment of Government Regulation No. 33 of 2006, 2) to state action in completing the breakdown of self receivables based on Government Regulation No. 33 of 2006, 3) knowing...
Main Authors: | , Evi Askaryanti, SH, , Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S. |
---|---|
Format: | Thesis |
Published: |
[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada
2013
|
Subjects: |
Similar Items
-
Relevansi konsep pemisahan kekayaan perseroan dari keuangan negara terhadap pelaksanaan "hair cut" bank BUMN berdasarkan Peraturan Pemerintah no. 33 tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah no. 14 tahun 2005 tentang tata cara penghapusan piutang negara/daerah
by: , RENJAAN, Henrikus, et al.
Published: (2008) -
Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 Tentang Hutan Kota
by: Elvida Yosefi Suryandari, et al.
Published: (2015-05-01) -
PERAN KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG (KPKNL) DALAM PENANGANAN PIUTANG
NEGARA SESUDAH BERLAKUNYA PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 2006
by: , Ade Firman, et al.
Published: (2013) -
IMPLIKASI YURIDIS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 2OO8 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG.UNDANG TENTANG YAYASAN TERHADAP STATUS NAZHIR YAYASAN PESANTREN AL.MADINAH DI KOTA YOGYAKARTA
by: , Elan Kurniawan, et al.
Published: (2014) -
Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal
by: Muhammad Adi Riswan Al Mubarak, et al.
Published: (2023-01-01)