PELAKSANAAN FUNGSI CAMAT DALAM RANGKA
MELAKSANAKAN KEWENANGAN BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NO.32 TAHUN 2004
DI KOTA YOGYAKARTA

PELAKSANAAN FUNGSI CAMAT DALAM RANGKA MELAKSANAKAN KEWENANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.32 TAHUN 2004 DI KOTA YOGYAKARTA

Aim of the research about authority delegation from mayor city to subdistrict head which purposes to enhance public service quality in Yogyakarta is to observe implementation of the authority. This research determines problems that have been faced by subdistrict head while implementing the authority...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors:	, Yunita Astuti, SH, , Prof. Dr. Muchsan, S.H.
Format:	Thesis
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2013
Subjects:	ETD

Similar Items

Pelaksanaan fungsi anggaran DPRD Provinsi Sulawesi Selatan terhadap proses penyusunan APBD berdasarkan Undang-undang Nomer 32 Tahun 2004
by: , ARSYAD, Fadhly Azhar, et al.
Published: (2009)

FUNGSI DINAS PENDIDIKAN PROPINSI DIY SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 DALAM KONTEKS PELAYANAN MASYARAKA
by: , Mudagdo, SH, et al.
Published: (2012)

Kewenangan Camat dalam pelaksanaan otonomi daerah di kabupaten Tegal
by: , PRAKOSA, Haron Bagas, et al.
Published: (2003)

KEWENANGAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA TANAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
by: , MASRUR AUF, SH, et al.
Published: (2012)

Pelaksanaan kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Makassar dalam pelaksanaan tugas jabatan notaris berdasarkan Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris
by: , MAMMINANGA, Andi, et al.
Published: (2008)

Pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 di bidang kepariwisataan
by: , SUYATNO, et al.
Published: (2002)

Pendelegasian kewenangan Bupati kepada Camat berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 :: Studi kasus di Kabupaten Alor Propinsi Nusa Tenggara Timur
by: , SANG, Abdurrahman, et al.
Published: (2004)

Penyelenggaraan kewenangan bidang perhubungan di Kabupaten Tegal setelah berlakunya Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah
by: , ZAMZAMI, A, et al.
Published: (2003)

KINERJA LEGISLATIF BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004: Studi Kasus DPRD Kabupaten Kulon Progo Periode 2004 - 2009
by: DJUWARDI, .
Published: (2015)

Pelaksanaan pengawasan terhadap notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 di Kota-Kabupaten Banyuwangi
by: , PAMBUDI, Teguh, et al.
Published: (2009)

KEWENANGAN NOTARIS DALAM HAL MEMBUAT AKTA YANG BERKAITAN DENGAN PERTANAHAN BERDASARKAN PASAL 15 AYAT (2) HURUF F UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004
by: , I Made Widiada,SH, et al.
Published: (2012)

Pelaksanaan kewenangan Camat :: Evaluasi pelaksanaan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 616 Tahun 2001 tentang pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintahan dari bupati Kepada Camat
by: , SURYANTORO, et al.
Published: (2005)

Fungsi Direktorat Jenderal Imigrasi dalam rangka melaksanakan perlindungan hukum terhadap masyarakat imigran
by: , KUSUMAPRADJA, Danny H, et al.
Published: (2007)

Eksistensi kewenangan jaksa sebagai penyidik tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dan implementasinya dalam praktek
by: , PAYAMAN, et al.
Published: (2002)

Fungsi Camat dalam pembangunan masyarakat daerah di Kabupaten Banyumas
by: , KUSUMANDANI, Asis, et al.
Published: (2003)

PELAKSANAAN PENGAWASAN NOTARIS BERDASARKAN PASAL 66 UNDANG UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS DI KOTA MADIUN
by: , Linudya Puji Rahayu, et al.
Published: (2011)

Studi komparasi Undang-undang No.22 Tahun 1999 dan Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Hubungan Kelembagaan Kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kabupaten Sumbawa
by: , TAUFIKURAHMAN, et al.
Published: (2007)

Tinjauan yuridis fungsi pemerintah Kabupaten Bulungan dalam pelaksanaan kewenangan di bidang kehutanan
by: , YAHYA, Ramli, et al.
Published: (2003)

Peralihan kewenangan pengelolaan protokol notaris setelah berlakunya Undang-undang Jabatan Notaris
by: , HARIANTO, Febrina, et al.
Published: (2010)

Kajian yuridis normatif kewenangan notaris dalam pembuatan akta tanah setelah berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
by: , ADNAN, et al.
Published: (2006)

Implementasi tugas dan wewenang Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boul menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004
by: , ARAFAH, Abdul, et al.
Published: (2008)

Tinjauan pelaksanaan pengawasan notaris oleh Majelis Pengawas Daerah Kota Bukittinggi berdasarkan Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 :: Mitra Pemilda
by: , PEMILDA, Mitra, et al.
Published: (2008)

PERANAN NOTARIS DALAM PELAKSANAAN PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN YAYASAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG YAYASAN PADA YAYASAN SATUNAMA YOGYAKARTA
by: , Titik Haryati, SH, et al.
Published: (2012)

PERSPEKTIF KRITIS RELASI LEGISLATIF DAN EKSEKUTIF DI DAERAH MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2007)

PERANAN PEMERINTAH KOTA BIMA (NTB) DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH GOVERNNANCE
by: , Hendra, SH, et al.
Published: (2011)

Pelaksanaan tugas dan kewenangan Wali Amanat sesuai Undang-undang Pasar Modal No.8 Tahun 1995 dan hambatan-hambatannya dalam praktek penerbitan obligasi
by: , HARWANTO, et al.
Published: (2003)

Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman dalam rangka pelaksanaan wajib belajar sembilan tahun
by: , SUNARDI, et al.
Published: (2005)

PELAKSANAAN BANK GARANSI (GUARANTEE BANK) PADA PT CIMB NIAGA Tbk BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO.7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN
by: , Tri Wahyuni Lestari, SH, et al.
Published: (2011)

Undang-undang nomor 28 tahun 2009 perluasan kewenangan yang setengah hati
by: , Samuel Robert Djukuw
Published: (2010)

Kewenangan pengelolaan lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2003)

Pelaksanaan fungsi DPRD Kabupaten Banggai :: Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
by: , NURMASITA, Sitti, et al.
Published: (2003)

Kajian yuridis perlindungan hukum terhadap buruh berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang penyelesaian perselisihan perburuhan
by: , SUNGGU, Tumbur Ompu, et al.
Published: (2002)

Pola hubungan Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Pacitan Propinsi Jawa Timur berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
by: , PURNOMO, Djoko Putro, et al.
Published: (2005)

Fungsi Komisi Yudisial dalam melaksanakan pengawasan terhadap hakim
by: , PERBAWANI, Ririm Djati, et al.
Published: (2007)

PENDIRIAN KOPERASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2012
by: , CAKRA PANDU HIMADEWA, et al.
Published: (2014)

Pelaksanaan tugas dan kewenangan serta tanggung jawab kurator dalam pemberesan harta pailit jika terjadi perlawanan daftar pembagian berdasarkan pasal 179 Undang-undang Nomor 4 tahun 1998 tentang kepailitan
by: , SARI, Noor Puspita, et al.
Published: (2003)

Kekuatan hukum penandatanganan akta secara elektronik oleh para pihak ditinjau berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004
by: , ROLLY, et al.
Published: (2009)

PELAKSANAAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN DI KABUPATEN BELU-NUSA TENGGARA TIMUR PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2008 TENTANG WILAYAH NEGARA
by: , Frichy Ndaumanu, et al.
Published: (2012)

PELAKSANAAN FUNGSI LEMBAGA OMBUDSMAN DAERAH YOGYAKARTA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE
by: , FL. Switi Andari, SH, et al.
Published: (2011)

Dinamika hubungan Legislatif dan Eksekutif di kabupaten Rejang Lebong dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang nomor 22 tahun 1999
by: , PRAWISNU, Eddy, et al.
Published: (2003)